Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018

Kelas 12 Judul Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018 Tahun 2018 Keterangan Katalog Dalam Te...

Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018
Kelas 12
Judul Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018
Tahun 2018
Keterangan Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sejarah Indonesia/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
viii, 272 hlm. : ilus. ; 25 cm.
Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
ISBN 978-602-427-122-0 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-125-1 (jilid 3)
1.Indonesia -- Sejarah -- Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
600
Penulis : Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhdi
Penelaah : Baha’ Uddin, Hariyono, dan Mohammad Iskandar.
Pe-review : Djulimi Tandjung
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
Cetakan Ke-1, 2014 (ISBN 978-602-282-774-0)
Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi)
Download Server 1 [ Mediafire ]
Server 2 [ GDrive ]

[next]Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Katalog Dalam Terbitan (KDT) Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Indonesia/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. viii, 272 hlm. : ilus. ; 25 cm. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII ISBN 978-602-427-122-0 (jilid lengkap) ISBN 978-602-427-125-1 (jilid 3) 1.Indonesia -- Sejarah -- Studi dan Pengajaran I. Judul II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 600 Penulis : Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhdi Penelaah : Baha’ Uddin, Hariyono, dan Mohammad Iskandar. Pe-review : Djulimi Tandjung Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Cetakan Ke-1, 2014 (ISBN 978-602-282-774-0) Cetakan Ke-2, 2018 (Edisi Revisi) Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.Sejarah Indonesia iii Kata Pengantar Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran, sehingga kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi dasar kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti rumusan tersebut. Pembelajaran Sejarah Indonesia untuk Kelas XII jenjang Pendidikan Menengah yang disajikan dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Sejarah Indonesia bukan berisi materi pembelajaran yang dirancang hanya untuk mengasah kompetensi pengetahuan siswa. Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran yang membekali siswa dengan pengetahuan tentang dimensi ruang-waktu perjalanan sejarah Indonesia, keterampilan dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasainya secara konkret dan abstrak, serta sikap menghargai jasa para pahlawan yang telah meletakkan pondasi bangunan negara Indonesia beserta segala bentuk warisan sejarah, baik benda maupun tak benda. Sehingga terbentuk pola pikir siswa yang sadar sejarah. Sebagai pelajaran wajib yang harus diambil oleh semua siswa yang belum tentu berminat dalam bidang sejarah, buku ini disusun menggunakan pendekatan regresif yang lebih populer. Melalui pengamatan terhadap kondisi sosial-budaya dan sejumlah warisan sejarah yang bisa dijumpai saat ini, siswa diajak mengarungi garis waktu mundur ke masa lampau saat terjadinya peristiwa yang melandasi terbentuknya peradaban yang melatarbelakangi kondisi sosial-budaya dan warisan sejarah tersebut. Pembahasan dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa berikutnya yang menyebabkan berkembang atau menyusutnya peradaban tersebut sehingga menjadi yang tersisa saat ini. Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.iv Kelas XII SMA/MA Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus diperbaiki untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). Tim PenulisSejarah Indonesia v Daftar Isi Kata Pengantar ..................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................... v Bab I Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa.... 1 A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965) ........... 6 1. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi .... 8 2. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan ...................................................................... 22 3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan..................................................................... 25 B. Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran......... 30 1. Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa ........... 31 2. Teladan Para Tokoh Persatuan .......................................... 33 3. Mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra ............... 41 4. Perempuan Pejuang........................................................... 42 Bab II Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) .................................... 47 A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal ................. 52 1. Sistem Pemerintahan......................................................... 52 2. Sistem Kepartaian ............................................................. 65 3. Pemilihan Umum 1955 ..................................................... 66 B.Mencari Sistem Ekonomi Nasional ...................................... 70 1. Pemikiran Ekonomi Nasional ........................................... 70 2. Sistem Ekonomi Liberal ................................................... 73 Bab III Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)........................................ 77 A. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin .................... 81 1. Menuju Demokrasi Terpimpin .......................................... 81 2. Peta Kekuatan Politik Nasional ........................................ 89 3. Pembebasan Irian Barat .................................................... 92 4. Konfrontasi Terhadap Malaysia ....................................... 96 B.Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin ......... 99 Bab IV Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) ................................................ 103 A. Masa Transisi 1966-1967 .................................................... 107 1. Aksi-aksi Tritura................................................................ 107 2. Surat Perintah Sebelas Maret ............................................ 109 3. Dualisme Kepemimpinan Nasional .................................. 111 B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi....................... 114 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan .................................................................... 116 2. Stabilisasi Penyeragaman.................................................. 121 3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI............................................ 124 4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru ...................................... 126 5. Kebijakan Pembangunan Orde Baru ................................ 128vi Kelas XII SMA/MA C. Integrasi Timor-Timur ......................................................... 136 D. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru ............................................................................ 139 Bab V Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang).......................................... 143 A. Masa Akhir Orde Baru ........................................................ 147 1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Kepercayaan .......... 147 2. Tuntutan dan Agenda Reformasi....................................... 149 B. Perkembangan Politik dan Ekonomi ................................... 152 1. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie ....................... 152 2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ......... 162 3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri .................................................................................. 168 4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ....................... ................................................ 176 C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia ......................................................................... 182 1. Nurtanio: Industri Dirgantara Nasional ............................ 184 2. Teknologi Komunikasi dan Transportasi .......................... 186 3. Revolusi Hijau .................................................................. 189 4. Dampak Perkembangan Teknologi .. ................................ 193 Bab VI Indonesia Dalam Panggung Dunia........................................ 199 A. Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Bebas Aktif .......................................................................... 204 B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya ......... 209 1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif ....................... 209 2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 .................................................... 212 3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Soekarno (Demokrasi Terpimpin) ..................................................... 213 4. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru ...... 215 5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi .................. 217 C. Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia ................................................................................... 221 1. Pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 .......... 221 2. Gerakan Non-Blok ........................................................... 228 3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda ........................... 231 4. Pembentukan ASEAN ...................................................... 233 5. Organisasi Konferensi Islam............................................. 241 6. Deklarasi Djuanda............................................................. 244 7. Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan II ........................... 249 Daftar Pustaka ...................................................................................... 254 Glosarium ........................................................................................... 258 Profl Penulis ......................................................................................... 263 Profl Penelaah ..................................................................................... 267 Profl Editor .......................................................................................... 271Sejarah Indonesia vii Daftar Gambar Gambar 1.1 Guntingan Koran (Berita Koran) tentang Konflik di Indonesia. ..................................................................... 6 Gambar 1.2 Muso dan Amir Syarifudin............................................... 11 Gambar 1.3 Tokoh DI/TII. ................................................................... 15 Gambar 1.4 Data PKI Menjelang G30S/PKI....................................... 18 Gambar 1.5 Berita Koran di tahun 1965 tentang Usulan PKI untuk Mempersenjatai Buruh dan Petani. .................................. 20 Gambar 1.6 Korban Westerling............................................................ 23 Gambar 1.7 Pasukan KNIL . ................................................................ 24 Gambar 1.8 Allan Pope dalam Persidangan 28 Desember 1959.......... 26 Gambar 1.9 Pahlawan Nasional........................................................... 33 Gambar 1.10 Peta Papua dan Tiga Tokoh Papua ................................... 35 Gambar 1.11 Sultan Hamengku Buwono IX. ........................................ 37 Gambar 1.12 Sultan Syarif Kasim II...................................................... 40 Gambar 1.13 Ismail Marzuki. ................................................................ 41 Gambar 1.14 Opu Daeng Risaju ............................................................ 42 Gambar 2.1 Partai Peserta Pemilu 1955............................................... 52 Gambar 2.2 Bung Karno Sedang Pidato Menyikapi Peristiwa 17 Oktober 1952 ................................................................... 56 Gambar 2.3 Wilayah Indonesia Berdasarkan Deklarasi Juanda........... 63 Gambar 2.4 Pemungutan Suara dalam Sidang Dewan Konstituante. .. 69 Gambar 2.5 Contoh Mata Uang yang Digunting ................................. 72 Gambar 3.1 Infrastruktur yang Dibangun pada Masa Demokrasi Terpimpin Melalui Politik Mercusuar .............................. 81 Gambar 3.2 Hasil Pemungutan Suara Dewan Konstituante Terhadap Usulan Kembali ke UUD 1945 ........................................ 83 Gambar 3.3 Suasana Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. ........... 84 Gambar 3.4 MTB Macan Tutul dan lokasi Pertempuran Laut Aru...... 94 Gambar 4.1 Taman Mini Indonesia Indah............................................ 106 Gambar 4.2 Aksi Tritura di depan Fakultas Kedokteran UI ................ 108 Gambar 4.3 Tiga Jenderal yang Membawa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno ke Soeharto. ............. 110 Gambar 4.4 Soekarno dan Soeharto..................................................... 114 Gambar 4.5 Lambang Golkar, PPP dan PDI........................................ 119 Gambar 4.6 Presiden Soeharto Turun ke Sawah dalam Rangka Sosialisasi Bibit Unggul................................................... 130 Gambar 4.7 Presiden Soeharto Saat Mengunjungi Kelas di Salah Satu SD Inpres.................................................................. 132viii Kelas XII SMA/MA Gambar 4.8 Keluarga Berencana (Logo) ............................................ 134 Gambar 4.9 Puskesmas . ...................................................................... 136 Gambar 4.10 Guntingan Berita tentang Referendum Timor-Timur....... 136 Gambar 4.11 Demonstrasi Masyarakat Timor-Timur yang Menginginkan Integrasi . ................................................. 138 Gambar 5.1 Aksi Mahasiswa Menduduki Gedung MPR/DPR pada Tahun 1998 ...................................................................... 149 Gambar 5.2 Pidato Pengunduran Diri Soeharto sebagai Presiden RI pada Tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta........ 151 Gambar 5.3 Pengambilan Sumpah Presiden B.J. Habibie ................... 152 Gambar 5.4 Karikatur yang Menggambarkan Harapan terhadap Pemerintahan Gus Dur ..................................................... 163 Gambar 5.5 Peta Pulau Sipadan dan Ligitan ....................................... 172 Gambar 5.6 Lambang Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 ................... 181 Gambar 5.7 Pengambilan Sumpah Presiden SBY ............................... 181 Gambar 5.8 Pesawat CN-235 .............................................................. 185 Gambar 5.9 Pesawat N-250 ................................................................ 185 Gambar 5.10 Satelit Palapa ................................................................... 186 Gambar 5.11 Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa .................. 187 Gambar 5.12 Teknologi Sosro Bahu ..................................................... 188 Gambar 5.13 Teknologi Cakar Ayam .................................................... 189 Gambar 5.14 Pengairan Sawah .............................................................. 190 Gambar 5.15 Pemilihan Bibit Unggul.................................................... 191 Gambar 5.16 Penggunaan Pestisida....................................................... 191 Gambar 6.1 M. Hatta sedang Berpidato di Depan Sidang BP-KNIP... 200 Gambar 6.2 Kawasan Negara Peserta KAA ........................................ 221 Gambar 6.3 Gedung Merdeka ............................................................. 224 Gambar 6.4 Soekarno, M. Hatta, dan Tokoh KAA ............................. 227 Gambar 6.5 Presiden Soekarno Membuka KAA 1955 . ...................... 228 Gambar 6.6 Presiden Soekarno sedang berpidato pada KTT GNB I di Beograd ........................................................................ 229 Gambar 6.7 Pelepasan Misi Garuda I oleh Presiden Soekarno............ 231 Gambar 6.8 Foto Bendera Negara-Negara Anggota ASEAN .............. 233 Gambar 6.9 Foto Suasana Penandatanganan Deklarasi Pembentukan ASEAN di Bangkok. ........................................................ 233Sejarah Indonesia 1 BAB I Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri (C.S.T. Kansil dan Julianto, 1998) Sumber: upload.wikimedia.org https://filebukulengkap.blogspot.com2 Kelas XII SMA/MA Tahukah kalian bahwa sesudah 40 tahun lamanya, baru pertama kali peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, diselenggarakan pada tahun 1948. Awalnya, peringatan tersebut merupakan anjuran Bung Karno agar pemerintah menyelenggarakannya secara besar-besaran. Untuk itu, diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai ketua panitia peringatan. Mengapa peringatan ini dilaksanakan? Ki Hajar Dewantara menjawab hal tersebut, dengan mengatakan: “Itulah sebenarnja maksud dan tudjuan Bung Karno, ketika ia mengandjurkan supaja hari 20 Mei tahun 1948 dirajakan setjara besar-besaran. Hari itu olehnja dianggap sebagai hari bangunnja rakjat, hari sadarnja serta bangkitnja rasa kebangsaan Indonesia, pada tahun 1908, empat puluh tahun sebelum itu adjakan Bung Karno tadi terbukti sangat ditaati oleh semua golongan rakjat. Mulai golongan-golongan jang berada di luar gerakan politik, sampai dengan partai, mulai jang paling kanan sampai jang paling kiri, ikut serta secara aktif, dan bersama-sama merajakan hari 20 Mei tahun itu sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”, sebagai Hari Kesatuan Rakjat Indonesia”. (C.S.T. Kansil dan Julianto, 1998). Jadi, makna peringatan Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud Bung Karno di atas, adalah untuk memperkuat kesatuan bangsa, khususnya dalam menghadapi Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Apalagi di awal tahun itu muncul pula kelompok dengan garis perjuangan ideologi yang dapat menghancurkan integrasi bangsa dan ideologi negara Indonesia. Apalagi pada 1948, Muso baru kembali dari Moskwa dengan menawarkan doktrin “Jalan Baru” sebagai strategi perjuangan bangsa yang berbeda dari strategi yang dijalankan pemerintah Soekarno-Hatta. Ada tiga gagasan yang dikemukakan Muso. Petama, membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan nonkomunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis, dan yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan Komunis Internasional (Komintern). Hal ini membuat hubungan antara antara PKI dengan kubu nasionalis (PNI dan Masyumi) kian meruncing. Pertikaian ideologi yang tajam tersebut berakhir pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Sebagai konsekuensi disepakatinya hasil perundingan Renville, sebanyak 35.000 anggota TNI juga dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda menuju daerah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Tiga bulan setelahnya, Belanda melancarkan agresi militer dengan menduduki Ibu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Presiden dan wakil presiden serta beberapa pejabat tinggi negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Meski demikian presiden masih sempat memberikan mandat kepada SyafrudinSejarah Indonesia 3 Prawiranegara untuk menjadi ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Bahkan Soekarno juga memerintahkan kepada Soedarsono dan LN. Palar untuk siap mengantisipasi bila suatu ketika terpaksa mendirikan pemerintahan pengasingan di India, meski hal ini akhirnya tidak terjadi. Dengan kondisi kritis seperti itu maka Republik Indonesia dapat digambarkan bagai “sebutir telur di ujung tanduk”. Namun demikian Panglima Besar Soedirman sekeluarnya dari Yogyakarta, langsung memimpin pasukannya untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda dengan melakukan perang gerilya. Sementara Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa meneruskan rencana pertahanan rakyat yang yang telah disusun oleh Panglima Besar Sudirman, dan dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokoknya adalah menyusupkan pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal ke garis belakang musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Dapat pula dikemukakan peran Sultan Hamengku Buwono IX yang telah memberikan dukungan fasilitas dan fnansial untuk keberlangsungan berjalannya pemerintahan republik yang ditinggalkan para pemimpinnya tersebut. Menurut Kahin, dua kekuatan inilah yang menjadi sumber perlawanan terhadap Belanda yang pada akhirnya memaksa Belanda untuk mengakhiri perang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB). Kedua kekuatan yang digerakan oleh unsur sipil dan tentara yang melakukan gerilya menjadi amunisi yang ampuh bagi para diplomat kita yang terus berunding di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan strategi perjuangan tersebut di atas dengan mendapat tekanan Internasional dan dari Amerika Serikat sendiri yang mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan, maka Belanda terpaksa menandatangani perjanjian KMB yang berisi “penyerahan kedaulatan” (souvereniteit overdracht). Situasi dan kondisi perjuangan sebagaimana digambarkan di atas itulah yang menjadi makna nilai persatuan dari peringatan kebangkitan nasional ke-40 di tahun 1948, yang menggerakkan perjuangan bangsa Indonesia yang pantang menyerah dan pada akhirnya dapat mengakhiri upaya Belanda untuk kembali menjajah. Ancaman disintegrasi (perpecahan) bangsa memang bukan persoalan main-main. Tak hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi pada masa kinipun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa apabila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut.4 Kelas XII SMA/MASejarah Indonesia 5 TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah memelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965. 2. Mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. 3. Mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi di tahun 1948 hingga 1965. HIKMAH DAN ARTI PENTING Memelajari sejarah pergolakan bangsa yang pernah terjadi dan membahayakan persatuan nasional merupakan hal sangat penting, agar kita mendapatkan pelajaran sekaligus peringatan. Mengapa sampai timbul perpecahan, mengapa perpecahan itu bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan apa yang salah dengan bangsa kita pada waktu itu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita menghadapi berbagai potensi disintegrasi bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua itu tak lain harus dilakukan demi lestarinya kita sebagai sebuah bangsa.6 Kelas XII SMA/MA A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965) Mengamati Lingkungan Sumber: diolah dari berbagai sumber Gambar 1.1 Guntingan koran (Berita koran) tentang konflik di Indonesia Perhatikan gambar di atas! 1. Apa komentar kamu tentang berbagai berita tentang konflik yang terjadi di Indonesia tersebut? 2. Konflik di bidang apa sajakah itu? Alangkah hebatnya bangsa kita sebenarnya. Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragam aliran kepercayaan, serta 737 bahasa. Kita harus bersyukur pada Tuhan YME, atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman, meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilihat dari potongan gambar berita di atas. Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan? Tak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Karenanya, dalamSejarah Indonesia 7 bab berikut ini akan kamu pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948–1965. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Di sinilah pentingnya kita mempelajari sejarah. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan: 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII, dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok: nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofs/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamong praja). Pada masa itu kelompokkelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest). Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara8 Kelas XII SMA/MA Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Prokontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat, yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri (komunis). TUGAS Buatlah kelompok yang terdiri atas 2-3 orang. Kemudian buat peta konsep (mind mapping) mengenai bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa, yang terjadi dalam sejarah Indonesia pada 1948-1965. Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada 1948-1965, yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. 1. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi. a) Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun Selain Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926.Sejarah Indonesia 9 Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan Doktrin Dimitrov, yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa berita bahwa Doktrin Dimitrov telah diganti dengan Doktrin Zhdanov dimana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalisprogresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Muso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 (Taufk Abdullah dan AB Lapian, 2012). Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatankekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Muso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno segera bereaksi, dan berpidato di RRI Yogjakarta: “…Saudara-saudara! Camkan benar apa artinja itu: Negara Republik Indonesia jang kita tjintai, hendak direbut oleh PKI Muso. Kemarin pagi PKI Muso, mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan Sovyet, di bawah pimpinan Muso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintahan Republik Indonesia.10 Kelas XII SMA/MA …Saudara-saudara, camkanlah benar-benar apa artinja jang telah terdjadi itu. Negara Republik Indonesia hendak direbut oleh PKI Muso! Rakjat jang kutjinta ! Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu: “Pada saat jang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan jang sebesar-besarnja dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan PKInja jang akan membawa bangkrutnja cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, jang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia jang merdeka, tidak didjadjah oleh negeri apa pun djuga. …Buruh jang djudjur, tani jang djudjur, pemuda jang djudjur, rakyat jang djudjur, djanganlah memberikan bantuan kepada kaum pengatjau itu. Djangan tertarik siulan mereka! …Dengarlah, betapa djahatnja rentjana mereka itu! (Daud Sinyal, 1996). Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang antikomunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Muso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah di atas, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian? Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata “liar” berhasil didemobilisasi (dibubarkan). Dari sisi perjuangan diplomasi, simpatiAS sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia, meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global AS dalam menghadapi ancaman komunisme. Tetapi hal terpenting lain juga perlu dicatat. Bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah, untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948.Sejarah Indonesia 11 Sumber: diolah dari berbagai sumber Gambar 1.2 Muso dan Amir Syarifudin b) Pemberontakan DI/TII Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DI/TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Gambar di samping adalah tokoh “kiri” yang memiliki kaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai peran kedua tokoh PKI tersebut dalam Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Jelaskan pula, tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan oleh Pemberontakan PKI Madiun yang berkait dengan penderitaan rakyat!12 Kelas XII SMA/MA Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/ TII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI/TII. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Saat pasukan TNI kemudian balik kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fatah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan DI/TII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu membahu dengan Tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun kerja sama antara AUI dengan Tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kyai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950 Kyai Sumolangu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasilSejarah Indonesia 13 menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu desa-desa juga mengalami kerusakan berat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerja sama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta.Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja, pemberontakan Batalyon 426 ini juga berhasil ditumpas. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo. Tokoh Kahar Muzakkar sendiri pada masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa bahkan menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949 ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di sana. KGSS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalyon atau satu divisi. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan ketentaraan. Namun anggota KGSS menolaknya. Begitu tiba, Kahar Muzakkar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS, agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun Kahar Muzakkar malah menuntut kepada Panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Muzakkar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak diikuti oleh pasukan pengikutnya.14 Kelas XII SMA/MA Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DI/TII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, dimana pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap. Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena diantara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Dikenal sebagai fgur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan. Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Daerah pemberontakan DI/TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI/TII lainnya.Sejarah Indonesia 15 Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden M. Hatta (1950), Perdana Menteri M. Natsir (1951), bahkan Soekarno (1953) menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. Sumber: disarikan dari berbagai sumber Gambar 1.3 Tokoh DI/TII Perhatikan gambar di atas! Carilah informasi mengenai tokohtokoh pemberontakan DI/TII dalam gambar tersebut. Jelaskan pula secara tertulis, tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memadamkan pemberontakan DI/TII, dan apa akibat yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut yang berkait dengan penderitaan rakyat! 1 5 4 1. S. M. Kartosuwiryo 2. Amir Fatah (paling kana) 3. Kahar Muzakkar 4. Ibnu Hajar 5. Daud Beureuh16 Kelas XII SMA/MA c) Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan “Siapa dalang Gerakan 30 September 1965 sebenarnya?” Setidaknya terdapat tujuh teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini: 1) Gerakan 30 September merupakan Persoalan Internal Angkatan Darat (AD). Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel, teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewahmewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana. 2) Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA). Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. 3) Gerakan 30 September merupakan Pertemuan antara Kepentingan Inggris-AS. Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Dimasa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Poulgrain.Sejarah Indonesia 17 4) Soekarno adalah Dalang Gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai inipun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata “sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang”. Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada “peristiwa besar” esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwikora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. 5) Tidak ada Pemeran Tunggal dan Skenario Besar dalam Peristiwa Gerakan 30 September (Teori Chaos). Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno: “unsur-unsur Nekolim (negara Barat), pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar”. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. 6) Soeharto sebagai Dalang Gerakan 30 September Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang Gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya, “Indonesian Tragedy”. Menurut Brian May terdapat kedekatan hubungan antara Letkol. Untung sebagai pemimpin Gerakan 30 September 1965 dengan Mayjen. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. 7) Dalang Gerakan 30 September adalah PKI Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.18 Kelas XII SMA/MA Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan fgur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu: AD dengan PKI. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat (Crouch, 1999 dan Ricklefs, 2010). Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan (Feith, 1998). Sumber: diolah dari berbagai sumber Gambar 1.4 Data PKI Menjelang G30S/PKISejarah Indonesia 19 Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat. Pada tahun-tahun sebelumnya partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti-PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria (landreform/UU Pokok Agraria 1960), dimana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. “Tujuh Setan Desa” karenanya dirumuskan oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat dan bandit desa. “Setan Desa”menurut versi PKI ini, menurut Tornquist, ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah (Tornquist, 2011). Adegan-adegan protes pun berlangsung bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambilalihan tanah --terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara-- massa PKI-pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan, tentu saja, para tuan tanah, juga kaum birokrat dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera saja berhadapan muka dengan para santri NU. Di kota-kota tindakan liar juga bukan tidak terjadi. Ini misalnya tergambar dalam cerita mengenai istri seorang dokter terkenal di Solo, yang akan pergi ke suatu resepsi. Ia, yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh ratusan tukang becak20 Kelas XII SMA/MA di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga becak. Adegan serupa pernah juga terjadi di berbagai kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat (Ong Hok Ham,1999). Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur tindak balasan anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU, yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap AD. Pada bulan-bulan awal tahun 1965 PKI “menyerang” para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecah kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di ibukota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. PKI kian berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif. TUGAS Buat analisa, apa rencana PKI di balik usul tersebut, dan apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya usulan PKI tentang dipersenjatainya petani dan buruh bagi masyarakat Indonesia pada masa itu ! Usul pembentukan angkatan ke-5 selain AD-AUAL-AK yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI AD. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gambar 1.5 Berita koran di tahun 1965 mengenai usulan PKI untuk mempersenjatai buruh dan petaniSejarah Indonesia 21 komunis yang pro-RRC (Republik Rakyat Cina yang komunis) di Indonesia (Southwood dan Flanagan, 2013). Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan kudeta. Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal ini saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya, namun pertentangan PKI dengan Angkatan Darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut. Pada bulan Mei 1965, Pelda. Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara. Jenderal Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy diadili. Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan, dan Katolik. Sementara itu di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar (Ambarwulan dan Kasdi dalam TaufkAbdullah, ed., 2012: 139). Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat marah kalangan Islam. Apalagi empat bulan sebelumnya telah terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, dimana BTI telah membuat kacau peserta mental Training Pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur lalu melecehkan Al Quran. Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan DN Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal22 Kelas XII SMA/MA Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu: Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada berita RRI pagi harinya, Letkol. Untung lalu menyatakan pembentukan “Dewan Revolusi”, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S/PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. TUGAS Buatlah kelompok yang terdiri atas 2-3 orang, kemudian buatlah rangkuman mengenai “konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi”. 2. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Kepentingan. a) Pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. BasisSejarah Indonesia 23 pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. TUGAS Perhatikan potongan gambar di bawah ini! Tuliskan pendapatmu tentang dampak langsung dari terjadinya pemberontakan APRA. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, (Deppen, 1975) Gambar 1.6 Korban Westerling24 Kelas XII SMA/MA b) Peristiwa Andi Aziz Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur, Pemerintahpun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut, dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 x 24 jam. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makasar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Carilah informasi tentang KNIL! Tuliskan pendapat kalian, mengapa di negara federal pasukan KNIL tidak mau diganti oleh pasukan APRIS! Sumber Gambar: Atlas Nasional Indonesia (Bakorsurtanal, 2011) Gambar 1.7 Pasukan KNILSejarah Indonesia 25 c) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang mengutus dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifkasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibukota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Soediarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. 3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem Pemerintahan. a) Pemberontakan PRRI dan Permesta Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti:26 Kelas XII SMA/MA a) Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b) Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. c) Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol. Barlian. d) Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masingmasing. Beberapa tokoh sipil dari pusatpun mendukung mereka bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975 Gambar 1.8 Allen Pope dalam persidangan, 28 Desember 1959 Allen Lawrence Pope Pemberontakan PRRI dan Permesta ternyata melibatkan AS di dalamnya. Kepentingan AS dalam pemberontakan ini berkait dengan kekhawatiran negara tersebut bila Indonesia akan jatuh ke tangan komunis yang saat itu kian menguat posisinya di pemerintahan pusat Jakarta. Salah satu bukti keterlibatan AS melalui operasi CIA-nya adalah ketika pesawat yang dikemudikan pilot Allen Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh. Coba kalian cari informasi mengenai kisah Allen Pope ini dalam kaitannya dengan keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.Sejarah Indonesia 27 Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Seluruh dewan perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah, menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat (Kabinet Juanda). Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. b) Persoalan Negara Federal dan BFO Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst voor Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).28 Kelas XII SMA/MA Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerja sama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian (TaufkAbdullah danAB Lapian, 2012.). Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negaranegara bagian tersebut bergabung ke RI.Sejarah Indonesia 29 KESIMPULAN 1. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. 2. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fsik, materi mental dan tenaga bangsa. 3. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. LATIH UJI KOMPETENSI 1. Tuliskan contoh konflik di Indonesia yang berkait dengan vested interest, yang terjadi antara tahun 1948-1965. Jelaskan! 2. Jelaskan perbedaan latar belakang terjadinya pemberontakan DI/ TII di Jawa Barat dengan DI/TII Aceh! 3. Jelaskan, mengapa sebagian pasukan KNIL tidak mau bergabung ke dalam APRIS sesuai dengan keputusan yang diambil dalam perundingan KMB! 4. Tuliskan pendapat kamu mengenai persamaan atau perbedaan antara latar belakang terjadinya aneka pemberontakan pada periode 1948-1965, dengan beberapa konflik pusat – daerah pada masa sekarang! 5. Tuliskan 5 (lima) hikmah yang bisa diambil dari pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia pada periode 1948-1965!30 Kelas XII SMA/MA B. Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran “Tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun” (Soekarno, dalam Konferensi BFO 1948) Salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif. Maksudnya, dengan mempelajari sejarah maka orang dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat pada masa lampau, yang tentu saja dapat dikaitkan dengan masa sekarang. Keberhasilan di masa lampau akan dapat memberi pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran berharga yang harus diwaspadai di masa kini. Karena itu sebelum kita melanjutkan ke bab ini, kalian akan belajar tentang bagaimana sejarah dapat memberikan hikmah keteladanan atau pembelajaran dalam kehidupan berbangsa, ada baiknya bila kita coba mengingat kembali materi pada bab sebelumnya. Cobalah kalian baca kembali uraian dalam bab I, lalu lakukan analisis, dan temukan hikmah dari berbagai kisah konflik yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 1948-1965. Diskusikan pemikiran kalian dengan rekan diskusi yang telah dipilih. Diskusikan juga dengan guru apabila kalian memiliki pertanyaan! Bentuk Pergolakan Hikmah yang bisa diambil Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest). Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.Sejarah Indonesia 31 Dari analisis dan diskusi yang kalian lakukan, nyatalah bahwa sejarah dapat menjadi pembelajaran bagi kita, antara lain melalui berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan dalam hal pernah terjadinya konflik dan pergolakan di Indonesia pada masa lalu, hikmah dari peristiwa tersebut tentu dapat dijadikan pembelajaran dalam memandang atau menghadapi berbagai ancaman potensi konflik yang terjadi pada masa sekarang. Tugas untuk dikerjakan di rumah: Buatlah peta Indonesia, yang menunjukkan daerah-daerah tempat terjadinya konflik yang membahayakan integrasi bangsa, antara tahun 1948-1965. Tunjukkan dalam Peta tersebut daerah dengan potensi konflik sejenis pada masa sekarang. Buat pula keterangan singkat mengenai isi peta tersebut! Beri warna bila perlu. 1. Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Enam di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (cermati wacana di bawah). Maka, ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Mohammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya: “Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang marabahaya… di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun ‘persatuan’ dan menolak ‘persatean’” (Meutia Hatta, mengutip Daulat Rakyat, 1931). Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakanpemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi32 Kelas XII SMA/MA dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, cobalah kalian baca wacana berikut ini dan ikutilah instruksi yang diberikan. Carilah hikmah yang terkandung di dalamnya agar kita dapat menyadari betapa pentingnya persatuan bangsa tersebut: Dipandu oleh guru kalian buatlah kelompok diskusi masing-masing 4 orang. • Bacalah, lalu analisis dan diskusikan wacana berikut ini. Kaitkan dengan persoalan disintegrasi bangsa. Hubungkan pula dengan materi sejarah yang telah kalian pelajari dalam bab satu. Gunakan catatan mengenai konflik yang telah dibuat di rumah sebagai sumber analisis dan diskusi. • Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok bertamu ke kelompok yang lain. Semua kelompok harus dikunjungi. • Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas menyampaikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. • Setelah semua kelompok dikunjungi, kembalilah ke kelompok masingmasing. Laporkan temuan yang didapat dari kelompok lain. • Dengan dipandu oleh guru kalian, diskusikan dan bahas hasil kerja yang kalian lakukan bersama-sama antarkelompok. • Tulislah kesimpulan yang didapat, lalu kumpulkan hasil dari setiap kelompok ke guru. Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini. “Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta. Sapto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014.Sejarah Indonesia 33 Daerah tersebut yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. “Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik,” kata Sapto menambahkan. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10). “Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah,” katanya. Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi. “Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda,” kata dia. Sumber : antaranews.com, Februari 2014 TUGAS Buatlah kliping 3 gambar/berita tentang konflik yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kemudian lakukan analisis dan temukan hikmah apa saja yang bisa diperoleh dari gambar/berita dalam klipping tersebut. 2. Teladan Para Tokoh Persatuan Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang? Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai/ merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sumber: kalimantanpers.co.id Gambar 1.9 Pahlawan Nasional34 Kelas XII SMA/MA Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain jumlahnya yang banyak, mereka juga berasal dari berbagai bidang atau daerah yang berbeda. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antara mereka mungkin kalian ada yang belum mengenalnya, padahal sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh akan kita bahas di sini, yaitu Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Syarif Kasim II adalah dua tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin, tanpa menghitung untung rugi. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kalian kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional. Namun mungkin juga masih ada di antara kalian yang belum mengenal siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan bagi integrasi Indonesia. Maka tokoh Ismail Marzuki ini akan juga kita bahas dalam bab mengenai keteladanan para tokoh nasional ini. 1) Pahlawan Nasional dari Papua: Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun, tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua, berdasarkan hasil KMB tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda “satu tahun kemudian”. Nyatanya hingga tahun 1962, ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua.Sejarah Indonesia 35 Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu, bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Berbagai upaya juga mereka lakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Muncullah tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi tersebut, seperti Frans Kaisiepo, Silas Papare dan Marthen Indey. Sumber: Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional, (Kemensos RI, 2012) Gambar 1.10 Peta Papua dan 3 tokoh Papua Frans Kaisiepo (1921-1979) adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, dimana ia sempat menyebut Papua (Nederlands Nieuw Guinea) dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain : “Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands (Kemensos, 2013). Dalam konferensi ini, Frans Kaisiepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948 Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961 ia mendirikan partai politik Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut penyatuan Nederlans Nieuw Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Frans Kaisiepo Silas Papare Marthen Indey36 Kelas XII SMA/MA Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare (1918-1978) membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Marthen Indey dianggap mempengaruhi Batalyon Papua bentukan Sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Holandia (Jayapura). Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjara, kali ini di Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962 ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam Perundingan New York antara Indonesia-Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan “New York Agreement” ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Marthen Indey (1912–1986) sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara tahun 1945-1947, Indey masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai Kepala Distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi, pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946 Marthen Indey menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 Kepala Suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan PapuaSejarah Indonesia 37 dari Indonesia. Indey juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Indey. Tahun 1962, saat Marthen Indey tak lagi dipenjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia, di PBB hingga akhirnya Papua (Irian) benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. 2) Para Raja yang Berkorban Untuk Bangsa: Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Syarif Kasim II Saat Indonesia merdeka, di Indonesia, masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Meski demikian tak semua raja mau bergabung dengan negara kesatuan RI. Sultan Hamid II dari Pontianak misalnya, bahkan pada tahun 1950-an lebih memilih berontak hingga turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap beberapa tokoh dan pejabat di Jakarta, meski akhirnya mengalami kegagalan. Dalam bagian ini, kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Kasim II dari kerajaan Siak. Sumber: Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional Gambar diolah dari berbagai sumber, (Kemensos RI, 2012) Gambar 1.11 Sultan Hamengku Buwono IX38 Kelas XII SMA/MA Cobalah kalian cari dari berbagai sumber, raja-raja di beberapa wilayah Indonesia yang lebih memilih untuk meleburkan wilayah kekuasaannya ke dalam negara kesatuan RI. Tuliskan asal daerah mereka, dan bagaimana peran yang mereka lakukan dalam upaya integrasi tersebut! Sultan Hamengku Buwono IX (1912-1988). Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengku Buwono IX dinobatkan menjadi raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa.”(Kemensos, 2012) Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan Kerajaan Yogjakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX memberikan amanat bahwa: 1) Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2) Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX. 3) Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Melalui telegram dan amanat ini, sangat terlihat sikap nasionalisme Sultan Hamengku Buwono IX. Bahkan melalui perbuatannya.Sejarah Indonesia 39 Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan ibukota RI misalnya, pernah berada di Yogjakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung, juga ia berikan. Sultan Hamengku Buwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik. Bukan saja bujukan, Belanda bahkan juga sampai mengancam Sultan. Namun Sultan Hamengku Buwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Meskipun berstatus Sultan, Hamengku Buwono IX dikenal pula sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Banyak kisah menarik yang terjadi dalam interaksi antara Sultan dan masyarakat Yogyakarta. Cerita yang dikisahkan oleh SK Trimurti dan diolah dari buku “Takhta Untuk Rakyat” berikut ini, menggambarkan hal tersebut. Trimurti adalah istri Sayuti Melik, pengetik naskah teks proklamasi: Pingsan Gara-Gara Sultan Kejadiannya berlangsung pada tahun 1946, ketika pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Saat itu, SK Trimurti hendak pulang menuju ke rumahnya. Penasaran dengan kerumunan orang di jalan, iapun singgah. Ternyata ada perempuan pedagang yang jatuh pingsan di depan pasar. Uniknya, yang membuat warga berkerumun bukanlah karena perempuan yang jatuh pingsan tadi, melainkan penyebab mengapa perempuan tersebut jatuh pingsan. Cerita berawal ketika perempuan pedagang beras ini memberhentikan sebuah jip untuk ikut menumpang ke pasar Kranggan. Sesampainya di Pasar Kranggan, ia lalu meminta sopir jip untuk menurunkan semua dagangannya. Setelah selesai dan bersiap untuk membayar jasa, sang sopir dengan halus menolak pemberian itu. Dengan nada emosi, perempuan pedagang ini mengatakan kepada sopir jip, apakah uang yang diberikannya kurang. Tetapi tanpa berkata apapun sopir tersebut malah segera berlalu. Seusai kejadian, seorang polisi datang menghampiri dan bertanya kepada si perempuan pedagang : "Apakah mbakyu tahu, siapa sopir tadi?" “Sopir ya sopir. Aku ndak perlu tahu namanya. Dasar sopir aneh," jawab perempuan pedagang beras dengan nada emosi.40 Kelas XII SMA/MA "Kalau mbakyu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, raja di Ngayogyakarta ini." jawab polisi. Seketika, perempuan pedagang beras tersebut jatuh pingsan setelah mengetahui kalau sopir yang dimarahinya karena menolak menerima uang imbalan dan membantunya menaikkan dan menurunkan beras dagangan, adalah rajanya sendiri! (Tahta Untuk Rakyat, Atmakusumah (ed), 1982). Kisah tersebut menggambarkan betapa Sultan Hamengku Buwono IX bukan saja berpikir dan bertindak bagi utuhnya kesatuan bangsa. Dalam hal kecil, ia bahkan melakukan perbuatan teladan berupa keharusan menyatunya seorang pemimpin dengan rakyatnya. Sultan Syarif Kasim II (1893-1968). Sultan Syarif Kasim II dinobatkan menjadi raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai uang yang sangat besar.Tahun 2014 kini saja angka tersebut setara dengan Rp. 1,47 trilyun. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya.Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Kasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera Merah-Putih, dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika van Mook, Gubernur Jenderal de facto Sumber: Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional Gambar diolah dari berbagai sumber, (Kemensos RI, 2012) Gambar 1.12 Sultan Syarif Kasim IISejarah Indonesia 41 Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai “Sultan Boneka” Belanda, Sultan Syarif Kasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Kasim II dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia. 3) Mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra: Ismail Marzuki Ismail Marzuki (1914–1958). Dilahirkan di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya, berjudul “O Sarinah”. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Lief Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan dan pergaulannyalah yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang sarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain “Rayuan Pulau Kelapa” (1944), “Halo-Halo Bandung” (1946) yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, “Selendang Sutera” (1946) yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu dan “Sepasang Mata Bola” (1946) yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fsik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. Sumber: Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional, Kemensos, (2012) Gambar 1.13 Ismail Marzuki https://filebukulengkap.blogspot.com42 Kelas XII SMA/MA 4. Perempuan Pejuang Opu Daeng Risaju “Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya.”(Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930) Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu, ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata “Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah “kedatuan,” sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu!”(Mustari Busra, hal 133). Namun Opu Daeng Risaju, rela menanggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan kedalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajjah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880, dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawellu dengan Muhammad Abdullah to Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Dengan demikian Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan Barat (Sekolah Umum), walaupun ia keluarga bangsawan. Boleh dikatakan, Opu Daeng Risaju adalah seorang yang “buta huruf” latin, dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa Famajjah kemudian dinikahkan dengan H. Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekkah. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) Sumber: Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional, Kemensos, (2012) Gambar 1.14 Opu Daeng RisajuSejarah Indonesia 43 melalui perkenalannya dengan H. Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. H. Muhammad Yahya sendiri mendirikan Cabang PSII di Pare-Pare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo (sekarang Jalan Landau). Kegiatan Opu Daeng Risaju didengar oleh controleur afdeling Masamba (Malangke merupakan daerah afdeling Masamba). Controleur afdeling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Daeng Risaju dan menuduh Opu Daeng Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Daeng Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jera bagi Opu Daeng Risaju. Setelah keluar dari penjara Opu Daeng Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Daeng Risaju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933 Opu Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki. Kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opu Daeng Risaju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Hadat yang pro-Belanda, Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Daeng Risaju dianggap melanggar hukum (Majulakkai Pabbatang). Anggota Dewan Hadat yang pro-Belanda menuntut agar Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman dibuang atau diselong. Akan tetapi Opu Balirante yang pernah membela Opu Daeng Risaju, menolak usul tersebut. Akhirnya Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama empat belas bulan pada tahun 1934.44 Kelas XII SMA/MA Pada masa pendudukan Jepang Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik Organisasi Pergerakan Kebangsaan, termasuk di dalamnya PSII. Opu Daeng Risaju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan NICA di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat NICA berupaya untuk menangkapnya. Opu Daeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam satu bulan tanpa diadili kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya, ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke ParePare mengikuti anaknya Haji Abdul Kadir Daud yang waktu itu bertugas di Pare-Pare. Sejak tahun 1950 Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSII, ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan raja-raja Lokkoe di Palopo. TUGAS Buatlah kliping tentang beberapa pahlawan nasional yang belum dibahas dalam buku ini. Beri penjelasan tentang kepahlawanan yang mereka lakukan dalam upaya persatuan bangsa atau menghadapi penjajahan Belanda. Sumber bisa kalian dapatkan dari internet atau berbagai buku, atau kalian dapat mendiskusikannya dengan guru kalian.Sejarah Indonesia 45 TUGAS KELOMPOK (terdiri atas 4 orang) Carilah Informasi mengenai: • Kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional • Pahlawan atau tokoh yang telah berjuang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, di daerah kalian….. • Melalui bimbingan guru kalian, masing-masing kelompok hanya mencari tokoh-tokoh dari satu bidang kepahlawanan, seperti kategori seni, sastra, tentara, tokoh pemerintahan, rakyat biasa, bangsawan dan lain-lain. • Informasi dapat kalian peroleh antara lain melalui studi kepustakaan atau wawancara. • Hasil informasi yang telah kalian dapatkan dibawa pada pertemuan pembelajaran berikutnya. KESIMPULAN 1. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini, harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negeri. Maka ada baiknya bila kita belajar dari perjalanan sejarah nasional kita, yang juga pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan, baik jiwa, fsik, materi, psikis dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmah atau pelajaran bagi kehidupan. 2. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui karya berupa seni, tulisan, musik, sastra atau ilmu pengetahuan.46 Kelas XII SMA/MA LATIH UJI KOMPETENSI 1. Tuliskan beberapa akibat negatif konflik dalam kaitannya dengan proses integrasi bangsa. Jelaskan! 2. Jelaskan posisi perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Papua dalam menghadapi kolonial Belanda, yang membedakan mereka dengan daerah-daerah lain di Indonesia! 3. Tuliskan persamaan dan perbedaan perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dengan Sultan Syarif Kasim II.Sejarah Indonesia 47 BAB II Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950–1964, 198148 Kelas XII SMA/MA Tahukah kalian, bahwa periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang perdana menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partaipartai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti. Sebagaimana pendapat Wilopo yang menyebut Demokrasi Parlementer sebagai zaman liberal: “… zaman kabinet silih berganti, zaman yang melalaikan pembangunan berencana. Itulah biasanya menjadi sebutan zaman ini”. (Wilopo, 1978) Namun demikian periode tersebut sesungguhnya tidak hanya menampilkan segi negatif saja melainkan juga terdapat berbagai segi positif sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi. Lebih lanjut Wilopo menegaskan bahwa: Sebaliknya harus diakui, bahwa zaman itu telah menjadi sebagian sejarah kita sejak merdeka dan berlangsung hampir satu dasa warsa, serta banyak unsurunsur di dalamnya yang patut kita pelajari lebih mendalam. (Wilopo, 1978). Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undangundang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Perlu kalian ketahui bahwa sistem multi partai di Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partaipartai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi, hal ini seperti yang disebutkan dalam maklumat pemerintah yang garis besarnya dinyatakan bahwa: 1) Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai. 2) Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan kita.Sejarah Indonesia 49 3) Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, memudahkan pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpinpemimpin barisan perjuangan. (Wilopo, 1978). Maklumat itu kemudian memunculkan partai-partai baru. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir. Mari kita lihat suasana pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959. Pada era itu ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun keamanan terganggu. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno, dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa “sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai”. Soekarno bahkan dalam lanjutan pidatonya menekankan untuk melakukannya sekarang juga. Pernyataan Soekarno membuat hubungannya dengan Hatta semakin renggang yang akhirnya dwi tunggal menjadi tanggal ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. (Anhar Gonggong, 2005) Perlu kalian ketahui pula bahwa Soekarno Hatta merupakan pemimpin dengan dua tipe kepemimpinan yang berbeda. Herberth Feith menyebut Soekarno sebagai pemimpin yang bertipe solidarity maker (pembuat persaudaraan/persatuan). Soekarno berpendapat bahwa revolusi itu belum selesai, sehingga perlu membuat simbol-simbol untuk menyatukan rakyat untuk menjalankan revolusi. Sedangkan Hatta oleh Feith disebutnya pemimpin dengan tipe administrator. Hatta berpendapat bahwa revolusi itu sudah selesai, untuk itu kita harus segera membangun negeri ini dengan mencari solusi agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD Sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa Demokrasi Parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.50 Kelas XII SMA/MA Peta Konsep Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Reformasi Sistem Pemerintahan Pemikiran Ekonomi Nasional Sistem Kepartaian Sistem Ekonomi Liberal Perkembangan Politik Mencari Sistem Ekonomi Nasional Pemilu 1955 Hikmah lagi Membahas tentang MengenaiSejarah Indonesia 51 TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. 2. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa Demokrasi Parlementer. 3. Membandingkan pelaksanaan Pemilu pada masa Demokrasi Parlementer dengan pemilu pada masa Reformasi. 4. Menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer. ARTI PENTING Mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an, dapat memberikan pembelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang diberlakukan. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an tentu dapat menjadi pembelajaran kesejarahan yang positif bilamana kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian.52 Kelas XII SMA/MA A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal Mengamati Lingkungan Sumber: Atlas Nasional (2012) Gambar 2.1 Partai Peserta Pemilu 1955. Perhatikan gambar di atas! 1. Apa komentar kamu tentang banyaknya partai politik di Indonesia? 2. Coba kamu diskusikan dengan guru, dampak banyaknya partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 1. Sistem Pemerintahan Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.Sejarah Indonesia 53 Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula Demokrasi Liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957; dan Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959. Kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah, kemudian PNI memegang peranan terutama setelah Pemilihan Umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yang akhirnya dibentuk zaken kabinet di bawah pimpinan Ir. Djuanda. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat (saat ini Papua dan Papua Barat). Namun, setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Apabila kita teliti kabinet-kabinet tersebut satu persatu maka akan nampak hal-hal yang menarik. Kabinet Natsir (1950-1951), ketika menyusun PENGAYAAN Coba kamu cari tahu apa yang dimaksud dengan zaken kabinet.54 Kelas XII SMA/MA kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan parlemen yang besar. Namun pada kenyataannya, Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, terutama kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet. Sehingga Kabinet Natsir yang terbentuk pada 6 September 1950, tidak melibatkan PNI di dalamnya. PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika Kabient Natsir menjalankan pemerintahannya, kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39. tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP. No. 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Jatuhnya Kabinet Natsir, membuat Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang kemudian menghasilkan Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951. Berbeda dengan kabinet sebelumnya yang tidak melibatkan PNI dalam pemerintahannya, kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman didukung oleh dua partai besar, Masyumi dan PNI. Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman, melalui menteri-menterinya yang duduk dalam pemerintahan, berusaha merealisasi program politik masing-masing, meskipun kabinet telah memiliki program kerja tersendiri. Hal ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabinet. Sebagai contoh adalah Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) yang menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD-DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39/ 1950. Selain itu, Iskaq juga mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Tindakan ini yang menimbulkan pertikaian politik dan konflik kepentingan. Kebijakan lain yang menimbulkan masalah dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman, MuhammadSejarah Indonesia 55 Yamin, membebaskan 950 orang tahanan SOB (Staat van Oorlog en Beleg, negara dalam keadaan bahaya perang) tanpa persetujuan perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang mengakibatkan Muhammad Yamin meletakkan jabatannya sebagai menteri kehakiman. Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI). Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini berawal dari nota jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota menteri luar negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952. Kalau dibandingkan dengan Kabinet Natsir, dalam Kabinet Sukiman jelas menunjukkan bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan. Mulai dari menyusun program, portopolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab serta cara penyelesaian masalah sepenuhnya terletak di tangan partai. Partai-partai yang ada pada waktu itu belum nampak menonjolkan ideologi masing-masing, perhatiannya masih ditujukan pada pemecahan masalah-masalah praktis yang dihadapi. Kemudian Presiden Soekarno memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI sehingga terbentuk kabinet Wilopo pada 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam kabinet dan juga hubungan antarpartai. Ikut sertanya PSII dan Parindra dalam pemerintahan, dan karena PKI, sejak Kabinet Amir Syarifuddin, selalu menjadi oposisi, mendukung Kabinet Wilopo, maka Badan Permusyawaratan56 Kelas XII SMA/MA Partai-partai (PKI, PSII, Perti, Partai Buruh, Partai Murba, Permai, Partai Tani Indonesia, PRN, Parindra, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indo Nasional) kehilangan artinya dan menghentikan kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya hubungan politik baru ini, praktis berakhirlah aksi-aksi pemogokan yang banyak terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman. Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan Parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI-AD untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementrian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya. Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan Sumber: Deppen, 1975 Gambar 2.2 Bung Karno sedang berpidato menyikapi Peristiwa 17 Oktober 1952 PENGAYAAN Coba kalian cari informasi tentang peristiwa 17 Oktober 1952. Siapa tokohtokohnya dan apa saja tuntutannya!Sejarah Indonesia 57 keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh. Jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain, setelah Masyumi dan PNI mengalamai kegagalan. Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) dan Kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante. Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negeri, yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun harus meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNIAD yang berpangkal pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNIAD, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan. Sebagai dampak dari mosi tersebut, fraksi progresif dalam Parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orangorang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum.58 Kelas XII SMA/MA Selain masalah pemilihan umum, kabinet ini juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Program lainnya yang berusaha dilaksanakan pada masa kabinet ini adalah masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat. Perkembangan politik pasca Pemilihan Umum 1955 memperlihatkan tanda renggangnya dwi tunggal Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonya Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Hatta sebagai seorang demokrat masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950-an, namun sejak masa pergerakan nasional pun kedua tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikiran. Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa kedua tokoh ini melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut dwi tunggal. Namun, setelah tahun 1950-an tampak perbedaan menyangkut masalah demokrasi telah memecahkan mitos dwi tunggal. Sistem demokrasi konstitusional sangat didambakan Hatta sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Soekarno yakin bahwa gerakan komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan komunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan. Pergolakan politik dan keadaan keamanan yang semakin memburuk telah mendorong Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, suatu konsep demokrasi yang sangat diidamkan oleh Soekarno namun sangat ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta ini diungkapkannya dalam tulisannya “Demokrasi Kita”. Hatta menuliskan bahwa “bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efsien ada baiknya diberikan kesempatan yang sama dalam waktu yang layak apakah sistem itu akan menjadi suatu sukses atau kegagalan”. Penunjukkan tim formatur untuk membentuk kabinet setelah Pemilihan Umum 1955 agar berbeda dengan sebelumnya. Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentukSejarah Indonesia 59 formatur kabinet. PNI yang ditunjuk Soekarno sebagai formatur kabinet mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo calon formatur kabinet. Presiden Soekarno kemudian memilih Ali Sastroamidjojo. Kabinet yang terbentuk berintikan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan yang prinsipil. Koalisi yang terbentuk memunculkan pertanyaan mengapa PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Pada waktu formatur menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden tidak langsung menyetujui. Ia kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk yang tidak melibatkan PKI. Presiden menghendaki masuknya PKI dalam kabinet. Namun kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII agar mau menerima wakil PKI atau pun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Namun kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai tersebut. presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan kabinet yang telah disusun oleh tim formatur, dengan memasukkan Ir. Djuanda dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam dengan Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali II (1956-1957). Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Dalam menjalankan programnya Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya masalah anti Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Selain itu, mulai meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. Kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama. Peristiwa-peristiwa di atas membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo semakin turun. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Berbagai upaya telah PENGAYAAN Coba kamu cari informasi tentang pergolakan daerah yang muncul pada masa Kabinet Ali II!60 Kelas XII SMA/MA dilakukan untuk menyelamatkan kabinet oleh Ali Sastro dan Idham Khalid, namun tidak berhasil. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Demisionernya Kabinet Ali II dan munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah membuat Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya undang-undang negara dalam keadaan darurat perang atau State van Oorlog en Beleg (SOB) di seluruh Indonesia. Keadaan ini membuat angkatan perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara. Menyikapi situasi jatuh bangunnya kabinet, Soekarno melalui amanat proklamasi 17 Agustus 1957 menyatakan bahwa: “Sistem politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita praktikan di Indonesia, bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Nyata kita dengan apa yang kita namakan dengan demokrasi itu, tidak menjadi makin kuat dan makin sentosa, melainkan menjadi makin rusak dan makin retak, makin bubrah dan makin bejat. (Presiden Soekarno, Amanat Proklamasi III, 1956-1960, Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986). Coba kamu cari informasi, pemikiran apa yang disampaikan Presiden Soekarno melalui Konsepsi Presidennya! Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengundang ke Istana Negara para tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat, dan tokoh militer untuk mendengarkan pidatonya yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Konsepsi tersebut bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional dalam masyarakat. Sayangnya gagasan ini dikeluarkan tanpa terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada kabinet yang tengah mengalami masalah yang cukup berat. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan merupakan demokrasi impor. Ia ingin menggantinya dengan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang disebutnya dengan Demokrasi Terpimpin. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan yang cukup sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen.Sejarah Indonesia 61 Usaha Presiden Soekarno untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet berkaki empat akhirnya gagal. Kaum politisi dan partaipartai tetap mau melakukan politik “dagang sapi”, yaitu tawar menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirnya, Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer yang akan bertindak tegas dan yang akan membantu Dewan Nasional sesuai Konsepsi Presiden. Soekarno berhasil membentuk Kabinet Karya dengan Ir. Djuanda, tokoh yang tidak berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan tiga wakil perdana menteri masing-masing dari PNI, NU, dan Parkindo. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet ini tidak menyertakan Masyumi di dalamnya. Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi: a. Membentuk Dewan Nasional b. Normalisasi keadaan Republik Indonesia c. Melanjutkan pembatalan KMB d. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI e. Mempercepat pembangunan Dewan Nasional merupakan amanat dari Konsepsi Presiden 1957. Dewan ini mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai penasihat pemeritah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan fungsional. Untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Djuanda pada 10-14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, di antaranya adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian serta masalah dwitunggal Soekarno Hatta. Musyawarah ini kemudian menghasilkan62 Kelas XII SMA/MA keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian. Pada akhir acara Munas dibacakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Soekarno Hatta yang bunyinya antara lain bahwa: “... adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah RI serta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan membela dasar-dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam kedudukan apa pun juga adanya”. (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Dep.Kominfo, 2005) Untuk menindaklanjuti hasil Munas, dan dalam upaya untuk mempergiat pembangunan dilaksanakan Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah ini bertujuan khusus untuk membahas dan merumuskan usahausaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua pemimpin militer dari seluruh teritorium, kecuali Letkol. Achmad Husein dari Komando Militer Sumatera Tengah. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Demokrasi Parlementer ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah, Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie, 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa: “laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (laagwaterlijn) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (grondgebeid) dari Indonesia.” Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 3 mil dirasakan tidak tidak cukup menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara yang berbunyi: PENGAYAAN Coba kalian cari apa yang dimaksud golongan fungsional melalui buku-buku atau pun browsing melalui internet!Sejarah Indonesia 63 Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ menganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim Djalal, 2006) Dari deklarasi tersebut dapat kita lihat bahwa faktor keamanan dan pertahanan merupakan aspek penting, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia. Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Sumber: Atlas Nasional Indonesia (Bakosurtanal, 2011) Gambar 2.3 Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Deklarasi Djuanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya hanya 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2 tanpa memasukkan wilayah Irian Barat, karena wilayah itu belum diakui secara internasional. Hal ini berdampak pula terhadap titik-titik pulau terluar yang menjadi garis64 Kelas XII SMA/MA batas yang mengelilingi RI menjadi sepanjang 8.069,8 mil laut. Meskipun Deklarasi Djuanda belum memperoleh pengakuan internasional, pemerintah RI kemudian menetapkan deklarasi tersebut menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ini, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Selain itu Indonesia juga melalui Konferensi Jenewa pada tahun 1958, berusaha mempertahankan konsepsinya yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda dan memantapkan Indonesia sebagai Archipelagic State Principle atau negara kepulauan. Deklarasi Djuanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia kemudian meratifkasinya dalam UU No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama lebih dari dua puluh lima tahun, akhirnya pada 16 November 1994, setelah diratifkasi oleh 60 negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya ini tidak lepas dari perjuangan pahlawan diplomasi kita, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara dan ketika masa Presiden Megawati dikeluarkan Keputusan Presiden No. 126/2001 tentang Hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional. TUGAS • Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer!Sejarah Indonesia 65 2. Sistem Kepartaian Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Pasca-proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini: Nama Partai Pimpinan Tanggal Berdiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Dr. Sukirman Wiryosanjoyo 7 November 1945 Partai Nasional Indonesia (PNI) Sidik Joyosukarto 29 Januari 1945 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Amir Syarifuddin 20 November 1945 Partai Komunis Indonesia (PKI) Mr. Moh. Yusuf 7 November 1945 Partai Buruh Indonesia (PBI) Nyono 8 November 1945 Partai Rakyat Jelata (PRJ) Sutan Dewanis 8 November 1945 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ds. Probowinoto 10 November 1945 Partai Rakyat Sosialis (PRS) Sutan Syahrir 20 November 1945 Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) J.B. Assa 17 Desember 1945 Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) I.J. Kassimo 8 Desember 1945 Sumber: (Wilopo, 1978 dan dari sumber lainnya)66 Kelas XII SMA/MA Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga programprogramnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. TUGAS Buat rangkuman tentang salah satu partai pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959 sebanyak satu halaman. Setelah dinilai oleh guru kalian, jilid atau tempel rangkuman tersebut di mading kelas! 3. Pemilihan Umum 1955 Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. PemilihanSejarah Indonesia 67 umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UndangUndang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan Umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilihan Umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula. Dalam proses Pemilihan Umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999) Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut: PNI 57 kursi Masyumi 57 kursi Nahdatul Ulama 45 kursi PKI 39 kursi Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang68 Kelas XII SMA/MA lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR. Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI. PNI 119 kursi Masyumi 112 kursi Nahdatul Ulama 91 kursi PKI 80 kursi Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUDS 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUDS 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antarpartai. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai; pertama,Sejarah Indonesia 69 dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU dan PSII; ketiga, dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya sembilan suara. Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan di antara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang. Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang). Ketika memasuki masa sidang berikutnya beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi inilah mendorong suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat genting dan peka. Kondisi ini mendorong KSAD, Jenderal Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Ir. Djuanda, melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Dewan Konstituante. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka (Depen., 1975) Gambar 2.4 Pemungutan Suara dalam Sidang Dewan Konstituante70 Kelas XII SMA/MA Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu esok harinya, Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya. TUGAS Buatlah essay mengenai perbandingan antara pemilu tahun 1955 dengan pemilu yang dilaksanakan sekarang! B. Mencari Sistem Ekonomi Nasional 1. Pemikiran Ekonomi Nasional Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era Demokrasi Parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era Demokrasi Parlementer, Kabinet Natsir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebutSejarah Indonesia 71 dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan Program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan Program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewiraswastaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk dalam Program Benteng lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan Politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan “Ali-Baba". Ali mewakili Pribumi dan Baba mewakili warga keturuan Cina. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui “Gerakan Asaat”. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada72 Kelas XII SMA/MA umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pemerintah, selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defsit anggaran. Untuk itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975 Gambar 2.5 Contoh mata uang yang digunting Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui Program Pembangunan Rencana Lima Tahun, 1956-1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional (BPN) yang dipimpin oleh Djuanda. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program Pembangunan Rencana Lima Tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program Rencana Lima Tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari Rencana Lima Tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta.Sejarah Indonesia 73 Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan Irian Barat kembali ke pangkuan RI sesuai dengan kesepakatan dalam KMB. Sejak tahun 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap; pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut “di bawah pengawasan”. kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Contoh beberapa perusahaan yang dinasionalisasi misalnya NV. KPM (Koninklijk Paketvaart Maatschappij) menjadi PT Pelni, KNILM (Koninklijk Nederlands Indische Luchvaart Maatschappij) yang kemudian dibentuk Garuda Indonesia Airways, dan perusahaan minyak Borneo Petroleum Maatschappij. TUGAS Buatlah karikatur yang menggambarkan tentang Program Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, Program Ali Baba, Gerakan Asaat (pilih salah satu). Ikuti petunjuk guru kalian! 2. Sistem Ekonomi Liberal Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari74 Kelas XII SMA/MA pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defsit sebesar Rp 5,1 miliar. Defsit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea. Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defsit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut: a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral c. Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.Sejarah Indonesia 75 Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembanguan Lima Tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defsit anggaran pemerintah, dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. KESIMPULAN 1. Salah satu ciri yang tampak pada masa Demokrasi Parlementer adalah seringnya terjadi penggantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda. 2. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa Demokrasi Parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. 3. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer, dan menampilkan empat partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 4. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.76 Kelas XII SMA/MA LATIH UJI KOMPETENSI 1. Tuliskan penyebab langsung jatuhnya Kabinet Sukiman. Jelaskan! 2. Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950-an adalah multi partai. Kaitkan analisis kalian dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta! 3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! 4. Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. Jelaskan pula mengapa program ekonomi Benteng ini akhirnya mengalami kegagalan!Sejarah Indonesia 77 BAB III Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) “Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri.... (Soekarno, Susunlah Konstituante yang benar-benar Konstituante, pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante pada saat pembukaan) Sumber: Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pascarevolusi, 201278 Kelas XII SMA/MA Kutipan di atas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950. Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia melalui konsepsi yang dikenal dengan Konsepsi Presiden 1957. Konsepsi ini merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik dengan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin adalah jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Parlementer yang memunculkan pergolakan, pembangkangan dan instabilitas politik. Pendapat Presiden Soekarno ini wujud ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang dianut pemerintah masa demokrasi liberal. Perlu kalian ketahui, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi menerapkan pemikirannya dengan mengganti sistem Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin. Melalui sistem ini, Presiden Soekarno membawa Indonesia ke dalam suasana konflik antar kekuatan politik yang pada akhirnya melahirkan peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI. Pemikiran politik Soekarno akhirnya menjepit dirinya dan mengantarkannya kepada kejatuhan kekuasaan yang dipegangnya sejak 1960.Sejarah Indonesia 79 1959 - 1965 Bahasan Cakupan Bahasan Peta Konsep Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Menuju Demokrasi Terpimpin Peta Kekuatan Politik Nasional Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora) Konfrontasi Malaysia (Dwikora) Dewan Perancang Nasional Devaluasi Mata Uang Deklarasi Ekonomi Dinamika Politik Perkembangan Ekonomi80 Kelas XII SMA/MA TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Memahami perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin mulai dari Menuju Demokrasi Terpimpin, Peta Kekuatan Politik Nasional, Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora) dan Konfrontasi Malaysia (Dwikora). 2. Memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terkait dengan Dewan Perancang Nasional, Devaluasi Mata Uang, Deklarasi Ekonomi. ARTI PENTING Belajar Sejarah Demokrasi Terpimpin penting bagi kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami salah satu bentuk demokrasi dan sistem ekonomi yang pernah diterapkan di negeri ini. Pemahaman dan pengalaman kita akan kehidupan berdemokrasi diharapkan menjadi semakin kaya. Tentu dengan kesadaran akan kekurangan dan kelebihan yang ada.Sejarah Indonesia 81 A. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin Mengamati Lingkungan Sumber: diolah dari berbagai sumber Gambar 3.1 Infrastruktur yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin melalui politik mercusuar 1. Coba kamu perhatikan gambar-gambar di atas! 2. Diskusikan dengan gurumu, gambar apa saja yang ada di atas! 3. Apa kaitannya gambar tersebut dengan politik pembangunan Presiden Soekarno? 1. Menuju Demokrasi Terpimpin Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masingmasing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa “era ‘demokrasi raba-raba’ telah ditutup”. Namun pada kenyataanya, hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partaipartai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam Pemilihan Umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan82 Kelas XII SMA/MA tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat (koalisi) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh Presiden Soekarno juga menekankan bahwa Demokrasi Liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi Terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, Pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem Demokrasi Parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan Demokrasi Terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke UUD 1945. Usulan ini berawal dari KSAD Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan UUD Sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan, namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.Sejarah Indonesia 83 Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai UUD RI yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden, namun setelah melakukan pemungutan sebanyak tiga kali tidak mencapai kuorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975 Gambar 3.2 Hasil Perhitungan di Dewan Konstituante terhadap usulan kembali ke UUD 1945 Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik politik antarpartai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A.H. Nasution, atas nama pemerintah mengeluarkan84 Kelas XII SMA/MA larangan bagi semua kegiatan politik, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959, pukul 06.00 Pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI, Suwiryo, menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu Dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun, D.N. Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional (Roeslan Abdoel Gani dan Moh. Yamin), serta ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui Dekret Presiden. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret yang memuat tiga hal pokok, yaitu: 1) Menetapkan pembubaran Konstituante. 2) Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekret dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS). 3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan Dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975) Gambar 3.3 Suasana Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959Sejarah Indonesia 85 dua partai besar, PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konseptor Dekret, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekret Presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR, dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, dipimpin langsung oleh ketua DPR, secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan UUD 1945. Melalui Dekret Presiden, Konsep Demokrasi Terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakukan melalui Staatsnoodrecht, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena keadaan tatanegara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas sembilan menteri dan dua puluh empat menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non partai. Namun kabinet ini mengikutsertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian dan jaksa agung sebagai menteri negara ex offcio. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil/utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya/fungsional dan satu orang wakil ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. DPAS dalam86 Kelas XII SMA/MA sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Chairul Saleh (tokoh Murba) sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukkan dan pengangkatan oleh presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan RI dan setuju dengan Manifesto Politik. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur melalui Penpres No. 2/1959, dimana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya tampak anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini terlihat ketika DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara ketua DPR dan Presiden. Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan, namun Presiden Soekarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota DPR-GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Sejarah Indonesia 87 Katolik dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR-GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengan perbandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Pelantikan anggota DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Kedudukan DPR-GR adalah Pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI. Tokoh NU yang pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatah kursi kursi NU dalam DPR-GR ditambah. Namun, K.H. Wahab Chasbullah, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh dari kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari dua orang sahabat Soekarno, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo. Sartono merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada dan Iskaq menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI. Hubungan mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi, sebab mereka yang duduk dalam DPR-GR adalah hasil penunjukkan. Sikap tokoh partai memang bervariasi, mereka yang menolak pembubaran DPR-GR menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang menamakan dirinya Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI dan PSII dan beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Kelompok ini mengusulkan untuk penangguhan pembentukan DPR-GR. Namun Liga Demokrasi ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno.88 Kelas XII SMA/MA Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPRGR, DPA, Mahkamah Agung dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaganya masing-masing. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari M. Hatta, melalui tulisannya dalam Majalah Islam “Panji Masyarakat” pada tahun 1960 yang berjudul “Demokrasi Kita”. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya ‘krisis demokrasi’, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syaratsyarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. TUGAS a. Bacalah materi halaman 82-89 tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tindak lanjut setelah Dekret tersebut dibacakan Soekarno. b. Kemudian gambarkan bagan struktur lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA) berdasarkan UUD 1945 sebelum Amendemen sekarang atau yang berlaku setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dibacakan. c. Gambarkan pula struktur lembaga-lembaga negara pada masa Demokrasi Terpimpin. d. Buatlah analisis perbandingan antara kedua bagan struktur tersebut, dan berikan komentar tertulis.Sejarah Indonesia 89 2. Peta Kekuatan Politik Nasional Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak Kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada Pemilihan Umum 1955. Dengan menerima Penetapan Presiden No. 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Cobalah kalian baca kembali uraian dalam sub bab mengenai “Peta Kekuatan Politik Nasional”, lalu jawablah pertanyaanpertanyaan di bawah ini. Bandingkan hal ini dengan situasi politik masa sekarang. Tulis pemikiran kalian di kolom yang telah disediakan. Jelaskan tentang kekuatankekuatan politik utama pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebab dan bentuk persaingan atau konflik serta proses dan akibat yang ditimbulkan Jelaskan tentang kekuatankekuatan politik yang ada pada masa sekarang. Sebab dan bentuk persaingan atau konflik serta proses dan akibat yang ditimbulkan BANDINGKAN90 Kelas XII SMA/MA PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan D.N. Aidit bahwa melaksanakan Manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksakan program PKI. Hanya kaum Manipolis munafk dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot Manipol. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-sebaiknya, karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan fnal, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata “sedang” di depan kata “memberontak”, sehingga rumusannya berbunyi “sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan....”. Sesuai dengan rumusan itu maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. (Anhar Gonggong, 2005). PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI, Aidit, Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling Manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun 1960 karena mendapat tentangan dari kalangan Islam dan TNI AD, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA dan Pengurus Besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI.Sejarah Indonesia 91 Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan Bahaya Pimpinan TNI AD melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan, namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI-PKI di daerah juga dibekukan. Namun tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang Resume Program Kegiatan PKI Dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan, konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah persatuan Nasakom, dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, diantaranya Soekarni dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukannya yang semakin kuat PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coratcoret, pidato-pidato dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan Kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu Presiden yang tidak mampu merealisasikan Tri Program Pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong-Royong yang berporoskan Nasakom. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD. Seperti peristiwa Bandar Betsy (Sumatera Utara) dan Peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. https://filebukulengkap.blogspot.com92 Kelas XII SMA/MA 3. Pembebasan Irian Barat Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi: “Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”. (Piagam Penyerahan Kedaulatan, dalam Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956) Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke Sidang Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957, jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD, Nasution, mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memuncak ketegangan pada 17 Agusus 1960, ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda.Sejarah Indonesia 93 Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa: “Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral.... Harapan lenyap, kesabaran hilang; bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami.” (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Depkominfo, 2005) Pidato Presiden Soekarno itu, membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan “Politik Konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan ajakan bersahabat”. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negaranegara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antaranya adalah kapal induk Karel Doorman.94 Kelas XII SMA/MA Perebutan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala upaya telah dilakukan dan didukung oleh semua kalangan baik kalangan politisi maupun militer. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat (MTB), telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak Sumber: Atlas Nasional Indonesia, Bakosurtanal, 2011 Gambar 3.4 MTB Macan Tutul dan lokasi pertempuran Laut AruSejarah Indonesia 95 terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifk Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditanda-tangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan Perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jayapura. Kembalinya Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pemerintah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi Perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. TUGAS Carilah informasi mengenai tokoh-tokoh yang memiliki kaitan dengan upaya pembebasan Irian Barat. Buat keterangan singkat tentang tokoh-tokoh tersebut berikut peranan mereka. Informasi bisa kamu dapatkan melalui studi pustaka dan internet.96 Kelas XII SMA/MA 4. Konfrontasi Terhadap Malaysia Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut kemudian diadakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Maphilindo menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Inti pokok dari tiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membetuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelangggaranSejarah Indonesia 97 Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari “act of bad faith” dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demontrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonilisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut tetap tidak terpecahkan, karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai dua kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan. “Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia”. (Taufk Abdullah dan AB Lapian, 2012) Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.98 Kelas XII SMA/MA Ditengah berlangsungnya Konfrontasi Indonesia Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Seokarno menegaskan bahwa: “Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang”. (Taufk Abdullah dan AB Lapian, 2012) Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Sokearno menyatakan “Indonesia keluar dari PBB”. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. TUGAS a. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang b. Masing-masing kelompok mencari informasi tentang perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin. Melalui bimbingan guru, setiap kelompok mendapatkan satu topik seperti yang tercantum di bawah ini: 1) Kebijakan sanering mata uang 2) Pola Pembangunan Semesta Berencana 3) Penurunan nilai uang dan pembekuan simpanan di Bank 4) Konsep Juanda 5) Panitia 13 6) Dekon 7) Proyek Mercusuar c. Informasi tentang topik-topik tersebut akan kalian diskusikan dan presentasikan pada pertemuan berikutnya.Sejarah Indonesia 99 B. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa Demokrasi Liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000,00 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/ MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.100 Kelas XII SMA/MA Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500,00 dan Rp1.000,00 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50,00 dan Rp100,00. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000,00 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000,00 dan Rp500,00 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100,00 dan Rp50,00 sebelum tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI/TII Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri atas beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis.Sejarah Indonesia 101 Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis dari pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo). Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda Dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferedpayment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000,00 (uang lama) diganti dengan Rp1,00 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksiaksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).102 Kelas XII SMA/MA KESIMPULAN 1. Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. 2. Pada masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora). 3. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung. LATIH UJI KOMPETENSI 1. Jelaskan latar belakang terjadinya: a. upaya pembebasan Irian melalui operasi militer b. konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. 2. Jelaskan tentang kebijakan sanering yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1959.Sejarah Indonesia 103 Bab IV Sistem dan Struktur PolitikEkonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) Sumber: graphics8.nytimes.com104 Kelas XII SMA/MA Peta KonsepSejarah Indonesia 105 TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru. 2. Menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, dan sosial budaya, setelah masa Demokrasi Terpimpin berakhir. 3. Mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. ARTI PENTING Mempelajari sejarah masa Orde Baru, kita akan dapat memahami betapa dalam upaya untuk mengubah situasi negara yang kacau diperlukan lebih dahulu stabilisasi di berbagai bidang. Hanya saja kran demokrasi, sesungguhnya juga harus dijaga. Dalam hal pembangunan, kita juga harus mengakui ada banyak keberhasilan di bidang ini, yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Meniadakan begitu saja keberhasilan tersebut sama saja kita tak mengakui pencapaian positif yang telah diraih Indonesia hingga saat ini. Bagaimanapun sejarah merupakan perjalanan yang terus berlanjut dan berkesinambungan.106 Kelas XII SMA/MA Sumber: kampoengue.blogspot.com Gambar 4.1 Taman Mini Indonesia Indah Miniatur pulau-pulau dalam gambar di atas terdapat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII dibangun tahun 1975 pada masa pemerintahan Orde Baru. Di dalam TMII kita dapat melihat “Indonesia kecil” yang digambarkan melalui beragam bentuk keanekaragaman masyarakat dan budaya Indonesia sebagai cermin persatuan Indonesia sebagaimana terungkap dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. TMII mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional yang menjadi program utama Orde Baru. Hal ini sesuai dengan cita-cita proklamasi untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Untuk menjawabnya, mari kita gunakan Peta Konsep sebagaimana digambarkan di atas sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan periode Orde Baru ini. Mengamati LingkunganSejarah Indonesia 107 A. Masa Transisi 1966-1967 1. Aksi-Aksi Tritura Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S/PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G 30 S/ PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemudapemuda, mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G 30 S/PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang Memahami Teks RESIMEN CAKRABIRAWA Resimen Cakrabirawa merupakan kesatuan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden RI pada zaman pemerintahan Soekarno. Sayangnya, sebagian anggota resimen ini kemudian berhasil dipengaruhi PKI dan ikut terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di antara mereka yang terlibat, adalah Letkol Untung Syamsuri, salah seorang komandan Cakrabirawa yang justru menjadi pemimpin G30S/ PKI saat melakukan penculikan terhadap para perwira tinggi AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada zaman pemerintahan Soeharto, resimen ini dibubarkan. Untuk mengawal Presiden, dibentuk kemudian kesatuan baru Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden)108 Kelas XII SMA/MA semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/ PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam), yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Sumber: Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Depkominfo, 2005 Gambar 4.2 Aksi Tritura di depan Fakultas Kedokteran UI Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya massa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Aksi-aksi tersebut, krisis nasional makin tidak terkendalikan.Sejarah Indonesia 109 Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”. 2. Surat Perintah Sebelas Maret Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke Istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen. Sabur, Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Amir Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam III Dr. Chaerul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam II Dr.J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen. Basuki Rahmat, Brigjen. M Jusuf, dan Brigjen. Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta ijin kepada atasannya yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Mayjen. Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen. Soeharto untuk Presiden Soekarno, Letjen Soeharto menjawab: “sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti”110 Kelas XII SMA/MA Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI. Antara Presiden Soekarno dengan Letjen. Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen. Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut. Sumber : Deppen, 1975 Gambar 4.3 Tiga Jenderal yang membawa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno ke Soeharto Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J Leimena, dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen. Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen. Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKISejarah Indonesia 111 beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Selain itu Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G 30 S/PKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikad tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen. Soeharto mengangkat lima orang menteri koordinator ad interim yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik. Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. K.H. Idham Chalid dan Dr. J. Leimena. 3. Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga dua kali oleh MPRS. Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, di antaranya: 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/ PKI. 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.112 Kelas XII SMA/MA yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui Keputusan Nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Dalam Pelnawaksara itu Presiden mengemukakan bahwa Mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak.Sejarah Indonesia 113 Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/ MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh “Pelengkap Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada awalnya Presiden114 Kelas XII SMA/MA Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut, namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak, ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. PENGAYAAN Jelaskan hikmah apa yang dapat diambil dari adanya dualisme kepemimpinan dalam politik Indonesia pasca peristiwa G30S/PKI. Kaitkan pendapatmu dengan sebab-sebab kemunculan dan penyelesaian yang akhirnya terjadi! Sumber: Deppen, 1975 Gambar 4.4 Soekarno dan Soeharto TUGAS • Buatlah esai tentang kondisi Indonesia yang menyebabkan terjadinya aksi Tritura, seperti yang tercermin dalam tuntutan Tritura ! B. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru.Sejarah Indonesia 115 Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas Ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966). Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis (Blok Timur). Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970). Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik NefosOldefos dan “Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang” ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada perluasan kerja sama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik Timur maupun Barat, selama kerja sama itu menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966. Di samping itu, sejak116 Kelas XII SMA/MA 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di forum Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Pada era Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965, keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerja sama regional ASEAN (Association of South East Asian Nation) di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi: 1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu); 2) Menyusun dan merencanakan Repelita; 3) Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971; 4) Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk r o n g r o n g a n penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; dan 5) Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan kelompok Islam fundamentalis (yang sering disebut kaum ekstrim kanan). Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar.Sejarah Indonesia 117 Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 23 tanggal 23 Mei 1970. Berdasarkan surat keputusan itu, jumlah partai politik (parpol) yang diijinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) ditambah dengan Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar (236 kursi; 62,82%), NU (58 kursi;18,68%), Parmusi (24 kursi; 5,56%), PNI (20 kursi; 6,93%), PSII (10 kursi; 2,39%), dan Parkindo (10 kursi; 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150) Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan–alasan tertentu, seperti kasus pada masa “Demokrasi Parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antarparpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. (Gonggong dan Asy’arie, ed, 2005).118 Kelas XII SMA/MA Partai Peserta Pemilu 1971 Hasil Fusi Partai 1973 (Peserta Pemilu Hingga Tahun 1997) Partai NU (Nahdlatul Ulama) Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiah) PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) PNI (Partai Nasional Indonesia) Partai Katholik Parkindo (Partai Kristen Indonesia) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Partai Murba IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) Golkar (Golongan Karya) Golkar (Golongan Karya) Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep “massa mengambang”. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar (monoloyalitas). Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Partai Golkar PPP (1973-1984)Sejarah Indonesia 119 Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar. Meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar secara langsung, para anggota keluarga dan pensiunan ABRI (Purnawirawan) banyak terlibat dan memberikan dukungan penuh kepada Golkar. Semua pegawai negeri sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar. Dengan dukungan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI, Golkar dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan “Luber” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Ketidakpuasan yang ada di masyarakat misalnya mengenai dibatasinya jumlah partai-partai politik dan pengerahan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI, serta anggota keluarga mereka untuk mendukung Golkar. Selain melakukan depolitisasi terhadap orsospol (pelarangan kegiatan partai politik) di tingkat kecamatan dan desa (di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan, depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) tahun 1974. PPP (1984-1997) PDI (1973-1977) Sumber: Diolah dari berbagai sumber Gambar 4.5 Lambang Golkar, PPP, dan PDI Peristiwa 15 Januari 1974 Menjelang kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena itu diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang populer dengan Malari (R.P Soejono ed, 2009:637).120 Kelas XII SMA/MA Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Kritik-kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an, berawal dari grup-grup diskusi di kampus Universitas Indonesia (Salemba), berlanjut dengan keputusan para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi. Para mahasiswa juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali strategi pembangunan yang hanya menguntungkan kaum kaya. Pada akhir Repelita I mahasiswa mensinyalir terjadinya penyelewengan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ekonomi yang memberikan keistimewaan kepada investor Jepang, dinilai merugikan rakyat. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januri 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemostrasi menyampaikan tuntutannya. Menjelang kedatangan PM Tanaka, para mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor Ali Moertopo dengan membakar bonekaboneka yang menggambarkan diri PM Tanaka serta Sudjono Humardani, Asisten Pribadi (Aspri) Presiden. Kemudian setelah PM Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran Aspri Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi yang tadinya berjalan damai, tiba-tiba berubah menjadi liar tidak terkendali yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara. Mobil-mobil Jepang dibakar, etalase gedung importir Toyota Astra Company dihancurkan, pabrik Coca Cola diserang, dan kompleks pertokoan Senen dijarah dan dibakar (Crouch, 1999:354). Sebagai buntut dari peristiwa tersebut, 700 orang ditahan dan 45 orang di antaranya dipenjara. Untuk meredam gerakan mahasiswa, dikeluarkan SK/028/1974 tentang petunjuk-petunjuk Kebijaksanaan dalam Rangka Pembinaan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi. Demonstrasi dilarang. Kegiatan kemahasiswaan difokuskan pada bidang penalaran seperti diskusi dan seminar. Selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam kerangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai road map idiologis, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk Trilogi Pembangunan. Suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat.Sejarah Indonesia 121 Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Itulah kira-kira makna pesan yang terangkum dalam Trilogi Pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masingmasing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal di manapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan. 2. Stabilisasi Penyeragaman Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman Trilogi Pembangunan 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.122 Kelas XII SMA/MA dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita, yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi;(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gonggong ed, 2005: 159). Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/ MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan Tinggi diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik.Sejarah Indonesia 123 Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan” (SARA). Menurut pemerintah Orde Baru, “sara” merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam; dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah sara. Meskipun demikian, akhirnya konflik yang bermuatan SARA itu tetap tidak dapat dihindari. Pada tahun 1992 misalnya, terjadi konflik antara kaum muslim dan nonmuslim di Jakarta (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada presiden agar masalah P4 ditinjau kembali. Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan “asas tunggal”. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru, Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Gagasan asas tunggal ini pada awalnya menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui Sidang MPR ‘Asas Tunggal” akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983. Kemudian pada 19 Januri 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 tentang ormas, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak ada lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup “Bhinneka Tunggal Ika”, dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru.124 Kelas XII SMA/MA 3. Penerapan Dwi fungsi ABRI Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang Hankam namun juga non-Hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifkan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI. Selain itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.Sejarah Indonesia 125 Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah besar (dalam DPR dan MPR) melalui Fraksi Karya ABRI. Namun keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR; serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: (a). Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang “dikaryakan”, (b). Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu, (c). ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk, diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. TUGAS Buatlah peta konsep (mind mapping) mengenai “Stabilisasi Politik Pemerintahan Orde Baru”.126 Kelas XII SMA/MA 4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi Polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2.358 Juta dollar AS. Dengan perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis (US $ 1.404 juta), negara Barat (US $ 587 juta), sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benarbenar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.Sejarah Indonesia 127 Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. Dengan bantuan modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Sebab dengan investasi mereka, lapangan kerja akan segera tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah memiliki uang terlebih dahulu untuk menggerakan roda pembangunan nasional. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu, tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari 1967, di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama– sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) No.6/1968. Satu hal dari UUPMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Berdasarkan Keppres No.286/1968128 Kelas XII SMA/MA badan itu berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal (TTPM). Pada Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan, dari 650% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai pada tahun berikutnya (1969). Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai 8,88%) pada tahun 1971. TUGAS Buatlah rangkuman mengenai “Kebijakan Pembangunan Orde Baru”. Rangkuman kamu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 5. Kebijakan Pembangunan Orde Baru Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkanSejarah Indonesia 129 dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Adapun Repelita yang berisi program-program kongkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, dalam repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) menurut indikator saat itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020). Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. a. Pertanian Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur Pembangunan Lima Tahun (Pelita), swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita I yang dicanangkan landasan awal pembangunan Pemerintahan Orde Baru, dititikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya.130 Kelas XII SMA/MA Sumber : Yayasan Lalita, 1979 Gambar 4.6 Presiden Soeharto turun ke sawah dalam rangka sosialisasi bibit unggul Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan sarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Di sisi lain pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik (BULOG). Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari pembangunan nasional. BUUD/KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan). Soeharto juga mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya seperti institusi penelitian seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). Pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan jugaSejarah Indonesia 131 manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifkasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh. Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai daerah dan program pembibitan ditingkatkan. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Kebijakan terus mengalir guna menopang kegiatan di daerah pedesaan. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program Bimbingan Massal (Bimas sektor pertanian pangan), kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa dikeluarkan 5 Mei 1973, menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973, yang membentuk Wilayah Unit Desa (Wilud), pada akhirnya menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berada di bawah Departemen Pertanian. Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kelompencapir merupakan wadah temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah sampai tingkat pusat. Kelompencapir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir diresmikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/Menpen/1984.132 Kelas XII SMA/MA b) Pendidikan Pada masa kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada tiga hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres), program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Inpres, hampir setiap tahun, ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa Sumber: Yayasan Lalita, 1979 Gambar 4.7 Presiden Soeharto saat mengunjungi kelas di salah satu SD InpresSejarah Indonesia 133 kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD). Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA). Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program wajib belajar selanjutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan.134 Kelas XII SMA/MA Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar disesuaikan dengan kondisi setiap tempat. Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen. c) Keluarga Berencana (KB) Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an di Televisi Republik Indonesia (TVRI) sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB. Baik itu melalui berita atau acara hiburan seperti drama dan wayang orang “Ria Jenaka”. Di samping itu nyanyian mars “Keluarga Berencana” ditayangkan Sumber: Bakosurtanal, 2011 Gambar 4.8 Keluarga Berencana (Logo)Sejarah Indonesia 135 hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin seratus rupiah dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program KB. Slogan yang muncul dalam kampanyekampanye KB adalah “dua anak cukup, laki perempuan sama saja”. Program KB di Indonesia, diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini. d) Kesehatan Masyarakat, Posyandu Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Centre (HC) di delapan lokasi, yaitu di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY, dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN). Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan seminar konsep Puskesmas. Pada tahun 1968 konsep Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya136 Kelas XII SMA/MA bentuk Puskesmas yaitu Tipe A, B dan C. Kegiatan Puskesmas saat itu dikenal dengan istilah ’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service yaitu : KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, Tipe Puskesmas menjadi A dan B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi kesepakatan Visi: ”Health For All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep ”Primary Health Care”. Tahun 1979 Puskesmas tidak ada pen’tipe’an dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian Puskesmas, yaitu ’Micro Planning’ dan Stratifkasi Puskesmas. Pada tahun 1984 dikembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya, yaitu KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vitamin A, Fe, Garam Yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan, Posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat (mobilisasi sosial) seperti PIN, Campak, dan Vitamin A. Perkembangan Puskesmas menampakan hasilnya pada era Orde Baru, salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980, menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk. C. Integrasi Timor-Timur Sumber: Deppen, 1975 Gambar 4.10 Guntingan berita tentang referendum di Timor-Timur Sumber: Atlas Nasional Indonesia, Bakosurtanal, 2011 Gambar 4.9 PuskesmasSejarah Indonesia 137 Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah–wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: (1) Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal: (2) Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan ingin segera merdeka; dan (3) Associacau Popular Democratica Timurense (ApodetiIkatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografs. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika138 Kelas XII SMA/MA Timor-Timur yang berada di “halaman belakang” jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti. Sumber: Anhar Gonggong dan Musa Asy ‘arie, 2005 Gambar 4.11 Demonstrasi masyarakat Timor-Timur yang menginginkan integrasi Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung “Proklamasi Balibo” yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan “Operasi Seroja” pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat (AS) yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu Perang Dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui Tap MPR Nomor IV/MPR/1978. Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke-27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.Sejarah Indonesia 139 Negara-negara tetangga dan pihak Barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasan masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor-Timur ke tangan komunis membuat negara-negara Barat (khususnya Amerika Serikat dan Australia) secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya “Perang Dingin” dan runtuhnya Uni Soviet. TUGAS Setelah berakhirnya “Perang Dingin”, integrasi Timor-Timur ke Indonesia kembali dipermasalahkan oleh dunia internasional. Buat tulisan yang berisi analisis mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di Timor-Timur sehingga Indonesia menjadi sorotan di dunia internasional tersebut. D. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras). Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur140 Kelas XII SMA/MA pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/ DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan/mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Selain masalah–masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia (HAM) dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan antidemokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah,Asia Pasifk,Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM. Human Development Report 1991 yang disusun oleh United Nations Development Program (UNDP) juga menempatkan Indonesia kepada urutan ke-77 dari 88 pelanggar HAM (Anhar Gonggong ed, 2005:190). Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak “fair”dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Dalam kurun waktu 1969-1983 misalnya, dapat disebut peristiwa Pulau Buru (Tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI) (1969-1979),Sejarah Indonesia 141 Peristiwa Malari (Januari 1974) yang berujung pada depolitisasi kampus. Kemudian pencekalan terhadap Petisi 50 (5 Mei 1980). Pada kurun waktu berikutnya, (1983-1988), terdapat dua peristiwa, yaitu Peristiwa Penembakan Misterius –Petrus (Juli 1983), Peristiwa Tanjung Priok (September 1984). Pada kurun 1988-1993, terdapat Peristiwa Warsidi (Februari 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998), Santa Cruz (November 1991), Marsinah (Mei 1993), Haur Koneng (Juli 1993), dan Peristiwa Nipah (September 1993). Sedangkan dalam kurun 1993-1998 antara lain terjadi Peristiwa Jenggawah (Januari 1996), Padang Bulan (Februari 1996), Freeport (Maret 1996), Abepura (Maret 1996), Kerusuhan Situbondo (Oktober 1996), Dukun Santet Banyuwangi (1998), Tragedi Trisakti (12 Mei 1998). Dengan situasi politik dan ekonomi seperti di atas, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan Gross National Product (GNP) Indonesia ke tingkat US$ 600 di awal tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1.300 perkapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” menjadi seolah tidak bermakna. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur dan Irian Barat/Papua. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekenomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997. TUGAS Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai dampak positif di berbagai bidang dari kebijakan politik ekonomi pemerintahan Orde Baru yang hingga masa sekarang masih dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Cari pula berbagai kasus penyimpangan dari kebijakan politik ekonomi pemerintahan Orde Baru yang hingga kini belum juga ada penyelesaian. Tuangkan informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk esai/makalah. https://filebukulengkap.blogspot.com142 Kelas XII SMA/MA KESIMPULAN 1. Pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde Baru. Program berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. 2. Agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk Trilogi Pembangunan. 3. Sistem kepartaian disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak awal tahun 1970-an ke dalam tiga partai. 4. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan Orde Reformasi. LATIH UJI KOMPETENSI 1. Jelaskan tentang fusi partai yang terjadi pada tahun 1973! 2. Jelaskan tentang konsep Trilogi Pembangunan dan makna yang terkandung di dalamnya! 3. Jelaskan perbedaan antara Pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan masa kini! 4. Jelaskan, alasan diadakannya referendum di Timor-Timur!Sejarah Indonesia 143 BAB V Sistem dan Struktur PolitikEkonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang) Sumber: Anhar Gonggong dan Musa Asy’arie, 2005144 Kelas XII SMA/MA Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan Reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakan jabatannya sebagai Presiden pada 21 Mei 1998. Mengapa? Padahal ia merupakan penguasa Orde Baru yang dapat bertahan 32 tahun lamanya. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Tidak sampai menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun 1997, ketika krisis moneter melanda dunia, bulan Mei 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang sehat, yang selama ini terkukung oleh sistem kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penentangan politik secara terbuka kepada Orde Baru mulai muncul. Penentangan ini terus digulirkan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Mereka menuntut pelaksanaan proses demokratisasi yang sehat dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang muncul dampak tidak diimbanginya pembangunan fsik dengan pembangunan mental (character building) terhadap para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/konglomerat). Mereka juga menuntut terwujudnya rule of law, good governance serta berjalannya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, bagi mereka reformasi merupakan sebuah era dan suasana yang senanatiasa terus diperjuangkan dan dipelihara. Jadi bukan hanya sebuah momentum, namun sebuah proses yang harus senantiasa dipupuk.Sejarah Indonesia 145146 Kelas XII SMA/MA TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa Reformasi 1998. 2. Menganalisis proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada Masa Reformasi. 3. Mengambil pelajaran dari adanya hubungan timbal balik antara situasi ekonomi dan politik internasional dengan situasi ekonomi dan politik di tanah air. 4. Mendeskripsikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. ARTI PENTING Memahami sebab dan akibat terjadinya peristiwa Reformasi 1998 dapat memberikan pelajaran penting bagi perubahan sistem demokrasi dan upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Pemerintahan pada era Reformasi berupaya untuk memberantas berbagai kasus KKN dan hal ini merupakan langkah yang patut dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum.Sejarah Indonesia 147 A. Masa Akhir Orde Baru 1. Jelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. 2. Buatlah perbandingan antara ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. 1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Kepercayaan Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500,00/US$ terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah, melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4.000,00/US$ pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar Rp17.000,00/US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent (Nota Kesepakatan) antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michele Camdesius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan Memahami Teks Mengamati Lingkungan148 Kelas XII SMA/MA melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti–Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil Pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5 persen, PPP 22,4 persen, dan PDI 3 persen. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut perhatian tercurah pada Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang Umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat kemanan membuat Menhankam/Pangab, Jenderal Wiranto, mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR.Sejarah Indonesia 149 Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa, karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto, Pada 9 Mei 1998, berangkat ke Kairo (Mesir) untuk menghadiri Konferensi G 15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan–lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. 2. Tuntutan dan Agenda Reformasi Sumber: Anhar Gonggong dan Musa Asy’arie, 2005 Gambar 5.1 Aksi Mahasiswa Menduduki Gedung MPR/DPR pada tahun 1998 Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efsien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. “Reformasi atau mati”. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti, melalui pelaksanaan reformasi secara total.150 Kelas XII SMA/MA Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda, yaitu: 1) Suksesi kepemimpinan nasional 2) Amendemen UUD 1945 3) Pemberantasan KKN 4) Penghapusan dwifungsi ABRI 5) Penegakan supremasi hukum 6) Pelaksanaan otonomi daerah Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafdhin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR/MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.Sejarah Indonesia 151 Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Sumber: Bakosurtanal, 2011 Gambar 5.2 Pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun, Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai Masa Reformasi. 1. Dari enam agenda Reformasi, coba identifkasi agenda mana saja yang sudah berhasil dicapai, dan bagaimana penerapannya di lapangan. 2. Coba diskusikan dalam kelompok, apa arti Reformasi, suatu kata yang sangat populer didengungkan menjelang akhir kekuasaan pemerintah Orde Baru.152 Kelas XII SMA/MA TUGAS Buatlah 4 kelompok. Masing-masing kelompok carilah informasi mengenai: • Kelompok 1: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie” • Kelompok 2: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid” • Kelompok 3: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri” • Kelompok 4: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” Selain di buku siswa kamu dapat mencari informasi mengenai hal tersebut dari berbagai sumber lain. Informasi yang didapat akan didiskusikan dalam pembelajaran berikutnya (pertemuan keduapuluh enam) dan akan dipresentasikan pada pembelajaran di minggu berikutnya lagi (pertemuan keduapuluh tujuh). B. Perkembangan Politik dan Ekonomi 1. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie Sumber: Atlas Nasional Indonesia, Bakosurtanal, 2011 Gambar 5.3 Pengambilan Sumpah Presiden B.J. Habibie Gambar di atas memperlihatkan saat B.J. Habibie diambil sumpah sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara. “Apakah pelantikan B.J. Habibie yang tidak dilakukan di Gedung MPR, sah secara konstitusional?” Tuliskan jawaban kamu, lalu hasilnya dikumpulkan ke guru!Sejarah Indonesia 153 Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor fnansial yang hampir ambruk, diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino, yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal, dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi menuntut adanya demokratisasi sistem politik segera terjadi, meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR, yang dapat memilih presiden baru dan wakil presiden. Di samping tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin, pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Naiknya B.J. Habibie ke singgasana kepemimpinan nasional diibaratkan menduduki puncak Gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Gunung itu akan meletus jika berbagai persoalan politik, sosial dan psikologis, yang merupakan warisan pemerintahan lama tidak diatasi dengan segera.154 Kelas XII SMA/MA Menjawab kritik-kritik atas dirinya yang dinilai sebagai orang tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. B.J. Habibie berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum dan ekonomi. Secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi tahun 1998. Pemerintahnya akan menjalankan reformasi secara bertahap dan konstitusional serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai Presiden, pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan Reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa point penting dari pidatonya tersebut adalah kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi dalam ketiga bidang yaitu: 1) Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundangundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 2) Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi. 3) Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di samping itu pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional, seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi. Seperti dituturkan dalam pidato pertamanya, bahwa pemerintahannya akan komitmen pada aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan ekonomisosial, meningkatkan kehidupan politik demokrasi dan menegakkan kepastian hukum. Maka fokus perhatian pemerintahan Habibie diarahkan pada tiga bidang tersebut.Sejarah Indonesia 155 a) Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas 36 Menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang merupakan Menteri pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Orde Baru, Habibie mengikutsertakan kekuatan sosial politik non Golkar, unsur daerah, akademisi, profesional dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sehingga diharapkan terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa tersebut. Langkah ini semacam rainbow coalition yang terakhir kali diterapkan dalam Kabinet Ampera. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan, 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam sidang pertama kabinet itu juga, Habibie memerintahkan bahwa departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangan yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golkar, UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU tentang Pemerintahan Daerah. Menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik, banyak kalangan menuntut adanya amendemen UUD 1945.Tuntutan amendemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini ada pada UUD 1945. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar156 Kelas XII SMA/MA kepada presiden, tidak adanya check and balances system, terlalu fleksibel, sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang disalahgunakan, pengaturan hak asasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. b) Sidang Istimewa MPR 1998 Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie, pada 10–13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain: • Terbukanya kesempatan untuk mengamendemen UUD 1945 tanpa melalui referendum. • Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No. XVIII/MPR/1998). • Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas, masing masing lima tahun (Tap MPR No. XIII/MPR/1998). • Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI. • Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. c) Reformasi Bidang Politik Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum.Sejarah Indonesia 157 Beberapa hal yang telah dilakukan B.J. Habibie adalah: • Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998. • Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Sebelumnya, dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang Pemilihan Umum, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifkasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 95 partai, dan yang berhak mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. • Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberedel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit. Hal penting lainnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa adalah diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Pada era Soeharto, para wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga merasa selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. • Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan Presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak dua kali masa jabatan saja. d) Pelaksanaan Pemilu 1999 Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai politik). Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya (kecuali Pemilu 1955) adalah diikuti oleh158 Kelas XII SMA/MA banyak partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Dengan masa persiapan yang tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini dapat dikatakan sesuai dengan jadwal, 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang berarti meski diikuti partai yang jauh lebih banyak, pemilu kali ini juga mencatat masa kampanye yang relatif damai dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya 19 orang meninggal semasa kampanye, baik karena kekerasan maupun kecelakaan dibanding dengan 327 orang pada pemilu 1997 yang hanya diikuti oleh tiga partai. Ini juga menunjukkan rakyat kebanyakan lebih rileks melihat perbedaan. Pemilu 1999, dinilai oleh banyak pengamat sebagai Pemilu yang paling demokratis dibandingkan 6 kali pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), pada 1 September 1999, melakukan pembagian kursi hasil pemilu. Hasil pembagian kursi itu menunjukan lima partai besar menduduki 417 kursi di DPR, atau 90,26 % dari 462 kursi yang diperebutkan. PDI-P muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 153 kursi. Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 Kursi, PPP 48 kursi, dan PAN 34 kursi. e) Pelaksanaan Referendum Timor-Timur Satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah diadakannya Referendum bagi rakyat Timor-Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa integrasi Timor-Timur (Tim-Tim) ke wilayah RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR No.VI/M7PR/1978, atas kemauan sebagian warga Timor-Timur tidak pemah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim dan berambisi menguasai wilayah Tim-Tim. Banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Tim-Tim, yang secara historis memang sering bergejolak antara yang pro integrasi dengan yang kontra. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bahkan melebihi dari apa yang diberikan kepada provinsi-provinsi lain untuk mengejar Bandingkan pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dengan Pelaksanaan Pemilu 1999, menurut kamu pemilu mana yang lebih cocok untuk Indonesia.Sejarah Indonesia 159 ketertinggalan. Namun sungguh disesalkan bahwa segala upaya itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di kalangan masyarakat Timor-Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan. Sebanyak 8 Resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam perundingan Tripartit Indonesia menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timor-Timur. Gagasan itu disetujui oleh Portugal namun dengan prinsip yang berbeda, yaitu otonomi luas ini sebagai solusi antara (masa transisi antara 5-10 tahun) bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukan referendum, untuk memastikan rakyat Timor-Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Bagi Indonesia adalah lebih baik menyelesaikan masalah Timor-Timur secara tuntas, karena akan sulit mewujudkan Pemerintahan Otonomi Khusus, sementara konflik terus berlarut-larut dan masing-masing pihak yang bertikai akan menyusun kekuatan untuk memenangkan referendum. Karena itu, melalui kajian yang mendalam dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR dan Fraksi-Fraksi DPR, pemerintah menawarkan alternatif lain. Jika mayoritas rakyat Timor-Timur menolak Otonomi Luas dalam sebuah “jajak pendapat”, maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional, jika pemerintah mengusulkan Opsi kedua kepada Sidang Umum MPR, yaitu mempertimbangkan pemisahan Timor-Timur dari NKRI secara damai, baikbaik dan terhormat. Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor–Timur. Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD ‘45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan Apakah kamu setuju dengan kebijakan Habibie melakukan Referendum untuk TimorTimur? Diskusikan dalam kelompok kecil di kelas, lalu tuliskan alasannya!160 Kelas XII SMA/MA yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor-Timur. Sesuai dengan Perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timor-Timur dari RI secara baik, terhormat dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. f) Reformasi Bidang Ekonomi Sesuai dengan Tap MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifkasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2) Memperkuat basis sektor riil ekonomi. 3) Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk, ketika terjadinya pengalihan kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Habibie. Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Selain itu, yang paling signifkan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp 6.700,00/dolar AS pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar Rp15.000,00/dolar AS. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang Sidang Umum MPR rupiah sedikit melemah mencapai Rp 8.000,00/dolar AS. Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program Jaring Pengaman Sosial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis.Sejarah Indonesia 161 Pada masa Presiden B.J. Habibie pembangunan kelautan Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan kelautan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia. g) Reformasi Bidang Hukum Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998 reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan). Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa UndangUndang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar dipandang penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu pada era pemerintahan B.J. Habibie Ketetapan MPR No. 11/1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut. Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999, diadakan Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Tanggal 1 Oktober 1999, 700 anggota DPR/MPR periode 1999–2004 dilantik. Lewat mekanisme voting, Amin Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggung162 Kelas XII SMA/MA jawaban Presiden Habibie tanggal 15–16 Oktober 1999, dari 12 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, hanya empat fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan enam fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie itu. Pada umumnya masalah yang dipersoalkan adalah masalah Timor-Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah Hak Asasi Manusia. Setelah mendengar jawaban Presiden Habibie atas pemandangan umum fraksi-fraksi, MPR dalam sidangnya tanggal 20 Oktober 1999, dini hari akhirnya menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie melalui proses voting. Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amien Rais menutup rapat paripurna dengan mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak pagi harinya, 20 Oktober 1999, pada pukul 08.30 di rumah kediamannya. Presiden Habibie memperlihatkan sikap kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggung jawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Pada 20 Oktober 1999, Rapat Paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon di antaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Calon yang disebut terakhir menyatakan pengunduran dirinya beberapa saat menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden. Lewat dukungan Poros Tengah (koalisi partai-partai Islam) Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara. Ia mengungguli Megawati yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang nota bene adalah pemenang pemilu 1999. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Habibie yang hanya berlangsung singkat kurang lebih 17 bulan. 2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari Coba identifkasi apa sumbangan Pemerintahan Habibie bagi perkembangan demokrasi di era Reformasi!Sejarah Indonesia 163 keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat Paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Sumber: Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi (Dep. Kominfo, 2005) Gambar 5.4 Karikatur yang menggambarkan harapan terhadap pemerintahan Gus Dur Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Pembentukan departemen ini memiliki nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan164 Kelas XII SMA/MA Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sebelumnya. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan bioteknologi. a) Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amendemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amendemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakilwakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amendemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kendati proses hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama namun di sisi lainSejarah Indonesia 165 ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial yaitu gagasan untuk mencabut Tap. MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Gagasan tersebut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam. Berbagai reaksi tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengurungkan niatnya untuk membawa rencana dan gagasannya ke Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya saat ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Gagasannya tersebut mendapat tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan telah banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka hubungan dagang dengan Israel sama saja dengan melanggar apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyerukan agar penjajahan di atas dunia dihapuskan. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB. Keduanya merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial mengenai pencabutan Tap. MPRS mengenai pelarangan komunisme dan gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel, hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya.166 Kelas XII SMA/MA Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut (Gonggong, Asy’arie ed, 2005: 220). Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Gonggong &Asy’asri ed, 2005:221). Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden terhadap memorandum pertama. Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Situasi ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden terutama yang tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR. Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkanSejarah Indonesia 167 Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001. Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan illegal. Menyadari posisinya yang terancam, presiden selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekret Presiden. Secara umum Dekret tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Namun isi Dekret tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sikap TNI dan Polri tersebut turut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/ MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.168 Kelas XII SMA/MA 3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki lima agenda utama yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. a) Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amendemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan Coba anda jelaskan mengapa Presiden Abdurrahman Wahid dianggap sebagai pendorong semangat pluralis!Sejarah Indonesia 169 umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara terpisah. Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, dan penegasan wewenang BPK. Salah satu bagian penting amendemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Amendemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah penyelidikan terhadap tersangka kejahatan terlebih jika sebuah kasus menimpa pejabat pemerintah yang tengah berkuasa. Upaya lain untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum adalah pencanangan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Selain beberapa amendemen terkait masalah hukum dan pemerintahan, pemerintahan Presiden Megawati juga berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan UndangUndang Penyiaran. Dilihat dari sisi kebebasan mengeluarkan pendapat, keberadaan kedua undangundang tersebut berdampak positif namun di sisi lain berbagai media yang diterbitkan oleh partai-partai politik dan LSM seringkali melahirkan polemik dan sulit dikontrol oleh pemerintah. b) Reformasi Bidang Ekonomi Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wakil Presiden Hamzah Haz menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor riil dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Menurut kamu, kebebasan pers seperti apa yang layak diterapkan di Indonesia dan bagaimana peran negara dalam memfasilitasi kebebasan pers agar kebebasan tersebut tetap memberikan nilai positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?170 Kelas XII SMA/MA Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa Reformasi yaitu Tap MPR RI No. IV/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Sesuai dengan amanat GBHN 1999–2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) lima tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan pada era Reformasi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Kenaikan inflasi pada bulan Januari 2002 akibat kenaikan harga dan suku bunga serta berbagai bencana lainnya juga berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002–2003 nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga Rp8.500,00 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Di sisi lain, berbagai pencapaian tersebut juga tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi. Meningkatnya inflasi berdampak buruk terhadap tingkat inflasi riil. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) serta pajak pendapatan negara. (Prawiro, 2004: 50). Selain itu, persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati karena pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defsit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru.Sejarah Indonesia 171 c) Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Kebijakan represif yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru di kedua provinsi tersebut menjadi alat propaganda efektif bagi kelompokkelompok yang ingin memisahkan diri. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua propinsi tersebut. Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU No. 21/2001 baik propinsi NAD dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001. Dalam kunjungan kerja tersebut, presiden melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Dalam kesempatan tersebut, presiden mensosialisasikan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi NAD. Presiden Megawati juga menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menjadi universitas negeri. Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status kedua pulau tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia. Dari 17 hakim yang terlibat dalam proses keputusan Mahkamah Internasional, satu-satunya hakim yang memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia adalah Hakim Ad Hoc Thomas Franck yang ditunjuk oleh172 Kelas XII SMA/MA Indonesia. Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan Pulau Ligitan yang memiliki luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timor Timur. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan dengan negara lain terutama dalam sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Sumber: Diolah dari berbagai sumber Gambar 5.5 Peta Pulau Sipadan dan Ligitan d) Desentralisasi Politik dan Keuangan Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai keinginan pemerintah pusat. Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat bersangkutan kurang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.Sejarah Indonesia 173 Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial terutama di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2004. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan beberapa undangundang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus memberikan pedoman dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan saat undang-undang tersebut diberlakukan. Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 23 Tahun 2003 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melengkapi berbagai perangkat hukum mengenai otonomi daerah yang sudah ada, pemerintahan Presiden Megawati di tahun terakhir masa pemerintahnnya mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi, dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin memberikan kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan wilayah mereka. Terpilihnya wakil rakyat dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat diharapkan lebih dapat mengakomodasi keinginan masyarakat karena memahami seluk beluk masalah dan potensi masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan disamping lebih memahami karakter dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. e) Upaya Pemberantasan KKN Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakkan hukum (law enforcement). Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan hukum terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga174 Kelas XII SMA/MA proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lain seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No, 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang Penambang Pasir Laut, dan Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. f) Pelaksanaan Pemilu 2004 Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan anggota legislatif dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden memiliki keterkaitan erat karena setelah pemilu legislatif selesai, maka partai yang memiliki suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu presiden. Jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden terdapat satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pasangan pemenang pemilu presiden. Jika pada pemilu presiden tidak terdapat pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu presiden putaran kedua. Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Lima partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golkar (24.480.757 atau 21,58% suara), PDI-P (21.026.629 atau 18,53% suara), PKB (11.989.564 atau 10,57% suara), PPPSejarah Indonesia 175 (9.248.764 atau 8,15% suara), Partai Demokrat (8.455.225 atau 7,45% suara), Partai Keadilan Sejahtera (8.325,020 atau 7,34% suara) dan PAN (7.303.324 atau 6,44% suara). Berdasarkan perolehan suara tersebut, KPU meloloskan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden yakni: 1) Nomor urut 1: H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (calon dari partai Golkar). 2) Nomor urut 2: Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi (calon dari PDI-P). 3) Nomor urut 3: Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo (calon dari PAN). 4) Nomor urut 4: H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla (calon dari Partai Demokrat). 5) Nomor Urut 5: Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M. Sc. (calon dari PPP) Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam dua putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla mengungguli pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh 62.266.350 suara atau 60,62% sementara pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara atau 39,38% (Gonggong & Asy’arie, 2005: 239). TUGAS Apa yang membedakan sistem pemilihan pada Pemilu 2004 dengan pemilu yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem tersebut.176 Kelas XII SMA/MA 4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa, di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak awal pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33). Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fsik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakkan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional (Gonggong & Asy’arie, 2005: 243) a) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksanaSejarah Indonesia 177 sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Selain itu dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias (Yudhoyono, 2013). Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para peserta didik, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik (Suasta, 2013: 33-36). Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit TNI dan Polri dan juga kesejahteraan buruh. Pelayanan dan fasilitas publik juga ditingkatkan. Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum juga mendapat perhatian pemerintah.178 Kelas XII SMA/MA b) Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. Dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25). Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang (Suasta, 2013: 259). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online dan twitter. Melalui media tersebut, partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan diharapkan meningkat. Di sisi lain pemerintah dapat dengan cepat mengetahui pendapat masyarakat terkait masalah-masalah tertentu termasuk opini masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam kasus-kasus yang dianggap krusial.Sejarah Indonesia 179 c) Upaya untuk Menyelesaikan Konflik Dalam Negeri Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM/Gerakan Aceh Merdeka (Yudhoyono, 2013). Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:180 Kelas XII SMA/MA 1) Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkahlangkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. 2) Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror serta mengungkap jaringannya. 3) Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Perhatian pemerintah sudah sewajarnya lebih diberikan untuk meningkatkan sisi ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di wilayah ini melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang pertanian dan pemahaman birokrasi, terlebih provinsi Papua memiliki sumber daya alam besar terutama di sektor pertambangan. Terkait dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Otonomi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan porsi keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Kebijakan tersebut didukung oleh pemerintah melalui aliran dana yang cukup besar agar rakyat Papua dapat menikmati rasa aman dan tenteram di tengah derap pembangunan (Suasta, 2013: 294). d) Pelaksanaan Pemilu 2009 Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial.Sejarah Indonesia 181 Sumber: Bakosurtanal, 2011 Gambar 5.6 Lambang Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran. Sumber: Bakosurtanal, 2011 Gambar 5.7 Pengambilan Sumpah Presiden SBY e) Euforia Berdemokrasi: Demokrasi Masa Reformasi Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan182 Kelas XII SMA/MA pejabat eksekutif di daerah-daerah terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang otonomi daerah. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan Otonomi Daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu dan diselenggarakannya pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan di bidang pers harus tetap memerhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita. Berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga euforia kebebasan pers yang telah sekian lama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. C. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikembangkan sejak masa kolonial. Kegiatan ilmiah tersebut dimulai pada abad ke-16 oleh Jacob Bontius, yang mempelajari flora Indonesia dan Rhompius dengan karyanya yang berjudul Herbarium Amboinese. Pada akhir TUGAS Buatlah mind mapping (peta konsep) yang menjelaskan tentang Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.Sejarah Indonesia 183 abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Bataviaasch Genotschap van Wetenschappen (BGWK) dan Lembaga Biologi Molekular Eijkman. BGWK sekarang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. Pada 1817, C.G.L. Reinwardt mendirikan Kebun Raya Indonesia (S’Land Plantentuin) di Bogor. Pada 1928 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie. Pada 1948 lembaga tersebut diubah menjadi menjadi Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam, yang dikenal dengan OPIPA). Badan ini menjalankan tugasnya hingga 1956. Pada 1956, melalui UU No. 6 Tahun 1956 pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dengan tugas pokok: Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Pemerintah Indonesia pada tahun 1962 membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (DURENAS) dan menempatkan MIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasuh beberapa Lembaga Riset Nasional. Pada 1966 pemerintah merubah DURENAS menjadi Lembaga Riset Nasional (LEMRENAS). Pemerintah pada Agustus 1967 membubarkan LEMRENAS dan MIPI melalui SK Presiden RI No. 128 Tahun 1967. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Keputusan MPRS No. 18/B/1967. LIPI bertugas menampung seluruh tugas LEMRENAS dan MIPI, dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya; mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (sejak 1991 tugas pokok ini selanjutnya ditangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Keppres No. 179 Tahun 1991 sesuai amanat Undang-Undang No. 8/1990 tentang AIPI). Selain lembaga-lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, di antaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Standardisasi Nasional.184 Kelas XII SMA/MA Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi dua dekade. Pada dekade pertama, yaitu tahun 1945-1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak (Magelang), pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya yang dibangun pada pertengahan dekade 1950-an. Pada dekade ke-2 yaitu pada tahun 1976 dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. Selain lembaga-lembaga penelitian, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan. Dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD Palapa). Lembaga-lembaga siaran radio dan televisi juga mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. 1. Nurtanio: Industri Dirgantara Nasional Perkembangan teknologi di Indonesia sangat diuntungkan oleh Booming minyak yang terjadi pada tahun 1970-an. Booming minyak memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, ketika pemerintah Orde Baru merancang alih teknologi tinggi, khususnya pembuatan industri pesawat terbang nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeoronika lulusan Universitas Achen di Jerman, B.J. Habibie, pada tahun 1974. Suharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto menempatkan Habibie sebagai staf divisi pengembangan teknologi tinggi Pertamina. Posisi strategis ini membuat Habibie memperoleh kemudahan dalam pembiayaan (dana yang berlimpah dari booming minyak) sehingga mampu membiayai eksperimen teknologi tinggi yang dirancang Habibie. Di sisi lain hubungan Habibie dengan penguasa juga semakin dekat membuat kemudahan bagi Habibie dalam mengembangkan ide-idenya. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai basis awal pengembangan industri strategis.Sejarah Indonesia 185 Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis (BPIS). Dari BPIS ini kemudian dikembangkan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) di Bandung, Perusahaan Armada Laut (PAL) di Surabaya dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata, IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung, mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam mengembangkan industri dirgantara ini Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa di antaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol. Salah satu wujud dari kerja sama ini adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO-105 dan CN 235. Pada awalnya IPTN hanya memperoleh penguasaan alih teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya IPTN diijinkan untuk merakit pesawat-pesawat tersebut di Indonesia. Setelah tahap perakitan berjalan dengan baik, tahap berikutnya pemberian izin untuk memproduksi komponen-komponen pesawat di Indonesia. Salah satu hasil dari IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang antara lain NC-212- 100, Helikopter Nbell-412, NAS-332 Super Puma, CN 234, CN 235, CN 250 dan N2130. Sumber: wikipedia.org Gambar 5.8 Pesawat CN-235 Sumber: bandaraonline.com Gambar 5.9 Pesawat N-250186 Kelas XII SMA/MA Pertumbuhan IPTN yang bergitu pesat mendorong industri-industri pesawat terbang dunia bekerja sama dengan IPTN. Di antara perusahaan tersebut adalah General Elektric (industri mesin pesawat terbang) dengan didirikannya divisi Universal Maintenance Center. Kerja sama lainnya yang dijalin adalah dengan Boeing salah satu industri pesawat terbang terbesar di dunia. Kerjasama yang dijalin adalah meningkatkan kemampuan manajemen IPTN agar efsien dan mampu berproduksi secara maksimal. Teknologi Komunikasi dan Transportasi Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem tekonologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD Palapa). Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografs Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri komunikasi telepon, telegrap dan teleks semakin lancar. Daya jangkau siaran TVRI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dalam pengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Hal inilah yang menghubungkan komunikasi antarwilayah di Indonesia. Sumber: ridwanaz.com Gambar 5.10 Satelit PalapaSejarah Indonesia 187 Pengembangan satelit SKSD Palapa ini mendudukan Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya yang mengintegrasikan komunikasi di seluruh wilayah Nusantara. Penerapan komunikasi satelit ini mampu memperkuat dan meningkatkan berbagai aspek persatuan di wilayah nusantara. Salah satu hal yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas komunikasi publik seperti peningkatan kualitas penerimaan penyiaran televisi dan radio di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa. Peningkatan jaringan komunikasi ini tentunya bukan hanya sebatas untuk keperluan masyarakat umum, namun dimanfaatkan juga oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk meningkatakan komunikasi di tubuh ABRI sebagai lembaga pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mampu merekatkan persatuan wilayah Indonesia. Satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah Satelit Palapa A dan Satelit Palapa B. Satelit Palapa tersebut wilayah cakupannya mencapai seluruh wilayah Indonesia, ASEAN dan Papua Nugini. Sehingga yang menikmati manfaat Satelit Palapa ini bukan hanya Indonesia, namun juga negara-negara tetangga Indonesia di wilayah ASEAN dan Papua Nugini dengan menyewa transponder satelit kepada pemerintah Indonesia, sehingga bisa menambahkan penghasilan pemerintah. Generasi pertama Satelit Palapa (Palapa A dan Palapa B) beroperasi hingga tahun 1983. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya hingga C1 dan C2 kemudian digantikan dengan satelit Telkom1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama yang dilakukan oleh pemeritah adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan Puncak. Sumber: inet.detik.com Gambar 5.11 Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa188 Kelas XII SMA/MA Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi baik di Jawa maupun di luar Jawa dibangun jalan trans dan jalan tol. Di Sumatra selain dibangun jalan trans Sumatra juga dibangun jalan tol yang menghubungkan pelabuhan Belawan dan Kota Medan. Di Jawa dibangun jalan tol Jakarta-Merak dan jalan Tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi juga dibangun jalan tol yang mengubungkan pelabuhan Makasar dan Mandar. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang-Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa, Tjokorde Raka Sukawati, yaitu teknologi Sosro Bahu. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet. Karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol layang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Teknologi Sosro Bahu menjadi kebanggaan nasional, dengan teknologi tersebut dibangunlah jalan-jalan tol di luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut. Jalan tol luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Thailand Singapura serta Korea. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.418 km pada tahun 1997 baik dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Pada tahun 2014 juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong-Manowari dan Jaya PuraMerauke. Di Jawa juga dikembangkan jalan tol di Semarang, Surabaya dan juga Bandung (Cipularang). Jalan-jalan tol tersebut mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya lebih cepat. Selain teknologi Sosro Bahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi Cakar Ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa, Sediyatmo. Penemuan teknologi Cakar Ayam Sedyatmo ini berawal permintaan bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu dibangun gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Teknologi Cakar Ayam ini yang mampu membangun Sumber: https://alsi-itb.org/ir-tjokorda-rakasukawati-si-64/ Gambar 5.12 Teknologi Sosro BahuSejarah Indonesia 189 pondasi di wilayah rawa-rawa. Keberhasilan pembangunan gardu listrik dengan pondasi cakar ayam ini menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Asian Games. Teknologi Cakar Ayam ini kemudian digunakan dalam membangun lapangan parkir pesawat di bandara Juanda Surabaya, dan di Bandara Polonia Medan. Teknologi cakar ayam semakin terkenal ketika pembangunan jalan tol menuju Bandara Sukarno Hatta yang berada di atas rawa-rawa. 3. Revolusi Hijau Revolusi Hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Namun kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Orde Baru, ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 1960 dalam kegiatan Demonstrasi Masal (DEMAS). Demas merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip bertani modern pada sekelompok petani tradisional. Dalam pelaksanaan modernisasi pertanian ini, program Demas ini menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam dan penyediaan sarana irigasi yang baik. Aktivitas tersebut dikenal sebagai Panca Usaha Tani. Pemerintah pada tahun 1964 kemudian memformulasikan program tersebut menjadi program pembangunan pertanian dengan nama Bimbingan Massal (Bimas). Program Bimas yang merupakan pengembangan dari Demas aktivitasnya meliputi penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Program penyuluhan pertanian Bimas tidak ditujukan kepada individuindividu petani, namun lebih ditujukan kepada kelompok tani. Kelompok tani inilah yang menjadi objek penyuluhan pertanian yang berisi informasi bagaimana cara bertani modern dan pemberian subsidi. Program Bimas ini menerapkan ekstensifkasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifkasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut. Sumber: saktidesain.com Gambar 5.13 Teknologi Cakar Ayam190 Kelas XII SMA/MA Ekstensifkasi pertanian banyak dilakukan di daerah jarang penduduk seperti di luar Pulau Jawa, khususnya di beberapa daerah tujuan transmigrasi, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Irian Jaya. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian lebih tinggi lagi, pemerintah Orde Baru mengembangkan program Bimas menjadi Intensifkasi Massal (Inmas) pada tahun 1969. Format pengembangan Inmas aktivitasnya hampir serupa dengan Bimas. Pemerintah Orde Baru melaksanakan Program Inmas sebagai program modernisasi pertanian berskala nasional. Target pelaksanaan Inmas adalah pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama pertanian padi. Untuk mensukseskan program ini pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi secara nasional terhadap pupuk dan pestisida, bibit unggul dan teknologi lainnya. Sistem pertanian yang dikembangkan pada pola ini adalah sistem intensifkasi pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensifkasi pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki lahan pertanian sempit. Program intensifkasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani, yang dikembangkan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan program sapta usaha tani. Program sapta usaha tani meliputi kegiatan sebagai berikut: • Pengolahan tanah yang baik • Pengairan yang teratur • Pemilihan bibit unggul • Pemupukan • Pemberantasan hama dan penyakit tanaman • Pengolahan pasca panen Sumber: Dokumen Kemendikbud Gambar 5.14 Pengairan SawahSejarah Indonesia 191 Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian pemerintah melakukan penataan program Inmas menjadi Intensifkasi Khusus (Insus). Kalau Inmas titik tekannya pada penerapan panca usaha tani, sedangkan Insus menekankan peningkatan hasil dari setiap hektar sawahnya melalui sapta usaha tani yang penekakannya pada pengembangan teknologi pertanian. Walaupun program Insus mampu meningkatkan hasil yang cukup siginifkan, pada Pelita I hasil produksi padi mencapai 22.464.376 juta ton padi dari lahan seluas 8.508.598 hektar sawah pada Pelita V produksi padi mencapai angka 48.181 juta ton padi dari lahan seluas 11.021.800 hektar sawah, pemerintah terus berusaha meningkatkan hasil pertanian dengan mengubah program Insus menjadi Supra Insus. Program ini mengembangkan teknologi pertanian yang sudah ada dengan penggunaan zat perangsang tumbuhan yang bertujuan meningkatkan hasil padi di setiap hektar sawahnya dan juga memfasilitasi kerja sama antarkelompok tani. Penerapan bibit unggul yang dilakukan oleh pemerintah mampu meningkatkan jumlah hasil panen di tiap hektarnya dan mampu memperpendek masa tanam padi. Jika sebelumnya setahun hanya dua kali panen, dengan program-program yang diterapkan oleh pemerintah mampu menjadi tiga kali panen setiap tahunnya. Penggunaan bibit unggul yang ditopang teknologi hasil pertanian mampu meningkatkan jumlah hasil panen secara siginifkan. Keberhasilan ini ditopang oleh pengolahan lahan pasca panen yang menggunakan teknologi modern sehingga membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengelolaan konvensional. Sumber: Dokumen Kemendikbud Gambar 5.16 Penggunaan Pestisida Sumber: Dokumen Kemendikbud Gambar 5.15 Pemilihan Bibit Unggul Penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama mampu menurunkan jumlah hama pengganggu. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida mendorong peningkatan produktivitas lahan semakin tinggi sehingga hasil panen pun bertambah di setiap hektarnya. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pasca panen, terutama mesin pengolah gabah membuat gabah semakin cepat diolah menjadi beras https://filebukulengkap.blogspot.com192 Kelas XII SMA/MA dibandingkan dengan pengolahan tradisional. Hal ini berdampak pada orientasi pasar. Penggunaan mesin pengolah gabah menopang peningkatan stok beras nasional yang terus bertambah setiap tahunnya. Pengolahan gabah yang menggunakan mesin pengolah merupakan salah satu upaya mekanisasi pertanian. Mekanisasi merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Mekanisasi pertanian banyak dilakukan di luar Pulau Jawa yang memiliki lahan pertanian luas. Pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan hewan bukan menjadi tenaga utama. Mekanisasi juga terkait dengan program pasca panen, yaitu pengolahan hasil panen. Selain program intensifkasi, ekstensifkasi, mekanisasi dikembangkan pula program diversifkasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifkasi pertanian dilakukan melalui dua cara, yaitu: • Memperbanyak jenis kegiatan pertanian, misalnya seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan. • Memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan, misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang. Program pengembangan pertanian melalui Revolusi Hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi, membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1987. Keberhasilan swasembada ini merupakan dampak positif dari proses modernisasi pertanian dan merupakan salah satu prestasi yang dicapai Orde Baru. Selain membawa keberhasilan Indonesia menjadi negara penghasil swasembada beras, revolusi hijau juga membawa dampak terhadap kehidupan petani di tingkat lokal. Di antaranya menurunnya pendapatan buruh tani karena penggunaan teknologi modern, seperti traktor untuk pengolahan lahan siap tanam. Masuknya mesin pengolah padi, heuler, mengurangi juga pendapatan petani, mereka kehilangan pendapatan buruh penumbuk padi. Hal ini menyebabkan surplus ekonomi bagi petani kaya. Di sisi lain Revolusi Hijau juga menguatkan sistem ekonomi uang dan semakin mengintegrasikan sistem ekonomi desa ke sistem ekonomi makro. Hasil pertanian sebagian di perjualbelikan di samping disimpan sebagai cadangan. Uang mulai mengalir ke pedesaan dan menghidupkan ekonomi di tingkat lokal.Sejarah Indonesia 193 Untuk mempertahankan hasil pertanian yang ada, pemerintah juga menerapkan program rehabilitasi pertanian, yaitu usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Dalam rangka menjalankan kebijakan rehabilitasi pertanian, pemerintah menjalankan langkah-langkah: • Memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi di seluruh wilayah Indonesia. • Menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan melalui penerapan berbagai paket program yang diawali dengan program Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun 1970, kemudian program intensifkasi massal (Inmas), Intensifkasi Khusus (Insus) dan Supra Insus yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan. • Membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida yang dilaksanakan untuk menunjang proses produksi pertanian. Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, antara lain: • Membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi, dan menetapkan harga dasar gabah. • Memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya. • Menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok daerah yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi para petani. 4. Dampak Perkembangan Teknologi Perkembangan teknologi yang mendukung dan menopang aktivitas manusia, juga memberikan dampak kepada penggunanya, baik positif maupun negatif. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi, seperti media komunikasi sosial dan situs-situs, mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi di Indonesia terasa komunikasi menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi.194 Kelas XII SMA/MA Jika kita melihat sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphone-nya daripada berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak sibuk ber-chatting dengan teman melalui handphone miliknya daripada berbicara dengan saudaranya saat acara keluarga sedang berlangsung. Kadang kemajuan teknologi ini juga membuat seseorang menjadi kurang peka dengan ekspresi saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Saat kita terlalu sibuk dengan telepon atau Personal Computer kita, kita akan memakan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi di dunia maya. Kita tidak sadar bahwa saat itu kita sedang membuang waktunya untuk berinteraksi dengan hidup sebenarnya yang berada di sekitar kita. Banyaknya pengguna sosial media dan pengakses internet ini, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka berinteraksi dan bergaul secara virtual dengan pengguna sosial media dan internet lainnya. Salah satu ahli komunikasi massa yakni Harold D. Laswell dan Charles Wright pernah menyatakan fungsi sosial media massa. Fungsi sebenarnya antara lain yang pertama sebagai salah satu bentuk upaya penyebaran informasi dan interprestasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi (Social Surveillance). Kedua, sebagai upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya (Social Correlation). Berikutnya sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Socialization). Dan yang terakhir adalah sebagai penghibur khalayak ramai (Entertainment). (Dahlan, 2008) Keempat fungsi menurut Harold D. Laswell dan Charles Wright ini mulai terkikis sehubungan dengan kemajuan teknologi yang sedang terjadi. Kini batasan akan komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi menjadi agak semu. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, mengikuti itu akan muncul juga cara-cara berkomunikasi yang baru, dalam hal ini misalkan melalui sosial media. Mungkin kini fungsi telepon genggam dari yang awalnya hanya berfungsi untuk mengirimkan pesan atau menelepon seseorang telah berkembang jauh menjadi ‘laptop’ yang dapat dengan mudah dibawa kemana saja. Contoh yang berhubungan dengan perkembangan tersebut adalah kini seseorang bisa saja tidak mengetahui nomor telepon seseorang padahal orang tersebut merupakan sahabat karibnya. Orang tersebut lebih memilih menyimpan pin BB dibandingkan dengan menyimpan nomor telepon orang itu.Sejarah Indonesia 195 Melihat fenomena yang sedang terjadi khususnya di Indonesia ini, sangat dikhawatirkan perkembangan teknologi itu membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan ini, dibutuhkan juga peningkatan akan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitarnya. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini, secara tidak sadar maupun sadar telah merubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya Indonesia. Contohnya kini banyak sekali anakanak yang mengalami ketergantungan akan gadget mereka maupun orang tuanya. Selain itu dampak negatif lainnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban, karena terlalu fokus dengan gadget. Hal tersebut dapat dengan mudah dan relatif cepat untuk mempengaruhi opini publik. Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif yang banyak namun begitu juga dampak negatifnya. Misal dalam kasus buzzer di twitter, bila informasi yang disebarkan merupakan ilmu berguna maka menjadi hal yang positif, namun jika informasi yang disebarkan merupakan ftnah terhadap seseorang maka hal itu akan merugikan pihak terkait. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia harus benar-benar cerdas untuk memilah mana sisi positif dan negatifnya agar perkembangan teknologi yang ada bisa kita sikapi dengan bijak dan selayaknya dilakukan, dijalankan dengan benar dan seimbang. Pada prinsipnya setiap perkembangan dan kemajuan dalam segi apapun baik, dan setiap manusia menginginkan perubahan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dari sekian banyak bidang ada dan berpacu untuk kemajuan salah satunya adalah bidang teknologi, yang menghadirkan perubahan dan kemajuan untuk selanjutnya digunakan oleh manusia. Beragam teknologi yang diciptakan memungkinkan manusia untuk bebas memilih apa yang diinginkan. Dari berkembangnya teknologi informasi komputer yang pesat ini, peran serta masyarakat sangat besar dari perkembangannya. Hal ini dikarenakan perubahan cepat dalam teknologi informasi telah merubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu berinteraksi dan memperoleh informasi dalam waktu singkat berkat teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Teknologi komunikasi akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan ini dikarenakan adanya pengaruh globalisasi dan dampak dari negara maju yang semakin peka terhadap teknologi komunikasi. Berkat196 Kelas XII SMA/MA kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat menciptakan alatalat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efsien. Adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada masyarakat serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Semakin berkembangnya teknologi, di mana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat kita, berarti ikut serta mempengaruhi tergesernya nilainilai budaya Indonesia ini. Banyak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda kebanyakan lebih suka terhadap budaya asing daripada kebudayaan Indonesia sendiri. Hal ini menuntut kita untuk lebih waspada dalam menerima budaya luar/asing. Perkembangan teknologi tentu membawa perubahan yang begitu baik dan pesat dalam kehidupan manusia. Perkembangan itu baik adanya jika sesuai dengan apa yang diharapkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbudaya. Teknologi sendiri dapat muncul dari ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Namun, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembentukan budaya mempunyai dampak positif maupun negatif. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, anak-anak zaman sekarang lebih senang bermain dengan gadget canggih dibandingkan dengan permainan tradisional yang merupakan salah satu kebudayaan Indonesia. Dengan hal tersebut, maka anak-anak tersebut tidak dapat mengenal bahkan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia sejak dahulu. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Tentunya kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat. baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan.Sejarah Indonesia 197 Kemajuan teknologi televisi, telepon dan telepon genggam atau yang sering disebut dengan gadget bukan hanya melanda masyarakat kota namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat-masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan diakui atau tidak perlahanlahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat khususnya masyarakat perdesaan dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Situasi ini telah memengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Kaum remaja yang paling rentan terkena pengaruh/dampak negatif dari teknologi komunikasi. Jika dulu para siswa bersekolah dengan hanya membawa buku-buku pelajaran ataupun alat tulis, kini para siswa berangkat sekolah dengan peralatan gadget yang wajib mereka bawa. Apakah mereka benar-benar membutuhkan gadget sebagai alat komunikasi atau tidak, yang jelas bagi remaja, kadang merupakan sarana gaul yang mutlak mereka miliki. Dari perkembangan teknologi informasi saat ini sesungguhnya sangatlah berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia bahkan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan, jika kesadaran manusia akan kebudayaan Indonesia sudah tidak ada maka lama kelamaan semakin canggihnya teknologi mengakibatkan semakin punahkan kebudayaan di Indonesia. Karena itu alangkah baiknya kita tidak terlalu kecanduan terhadap teknologi yang semakin canggih, dan gunakanlah teknologi tersebut dengan kebutuhannya saja dan kesadaran akan budaya yang ada sangatlah diperlukan agar kebudayaan di Indonesia bisa tetap dilestarikan dan tidak hilang begitu saja. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak dapat kita hindari. Tetapi, kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai yang luhur.198 Kelas XII SMA/MA KESIMPULAN 1. Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis multidimensional yang melanda Indonesia sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang. 2. Selama masa Reformasi hingga kini, berbagai pembaruan nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya, berlangsung lebih demokratis. Pembaruan di bidang hukum juga terjadi. Desentralisasi berlangsung, dan gerakan separatis GAM bisa diakhiri. 3. Terhitung sejak bergantinya era Orde Baru ke era Reformasi, hingga Pemilu tahun 2014 ada 4 tokoh yang menjadi presiden RI: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi LATIH UJI KOMPETENSI 1. Jelaskan perbandingan antara pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan masa Orde Reformasi! 2. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi pemerintahan. Jelaskan! Berikan pula penjelasan tentang pembaharuan yang terjadi di bidang ini! 3. Jelaskan perbedaan antara pemerintahan Megawati dengan SBY dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden!Sejarah Indonesia 199 Bab VI Indonesia Dalam Panggung Dunia “…. Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antar pro-Rusia atau proAmerika? Apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. “….. perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang lama: percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan Negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional. Belanda berbuat begitu, ya segala bangsa sebenarnya berbuat semacam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada menaruh simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realitas, kepada kepentingan Negara kita setiap waktu.” …..(Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang” Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976) Paragraf di atas adalah kutipan pidato Mohammad Hatta di depan Sidang-sidang BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia) pada 2 September 1948. Coba Kamu telaah pidato tersebut secara cermat, setelah itu kaitkan dengan politik luar negeri Indonesia, “bebas aktif”. Jelaskan menurut Kamu, adakah keterkaitan antara pidato Mohammad Hatta tahun 1948 dengan politik luar negeri bebas aktif?200 Kelas XII SMA/MA Pada September 1948, sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta memberikan keterangan kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik Negara Indonesia saat itu. RI menghadapi berbagai rintangan yang tidak sedikit. Perundingan dengan Belanda yang dimediasi oleh Komisi Tiga Negara dari PBB terancam terputus. Sementara itu, kaum oposisi yang dimotori Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin - Muso telah menambah buruk situasi dan kondisi politik dalam negeri, dengan berbagai tuntutannya, antara lain: mendesak pemerintah RI untuk membatalkan perjanjian Renville yang notabene dibuat dan disepakati oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Perubahan sikap Amir Syarifudin ini terkait erat dengan terjadinya perubahan politik Commintern (Komunis Internasional) yang pada masa Perang Dunia menganut Doktrin Dimitrov (garis lunak) yang mengizinkan pihak Komunis bekerja sama dengan kapitalis untuk memerangi Fasis. Namun, kebijakan ini berubah seiring munculnya Perang Dingin setelah berakhirnya Perang Dunia II antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Melalui Doktrin Zdanov (garis keras) komunis diperintahkan untuk kembali menganut sikap menentang kelompok kapitalis. Perubahan sikap Commintern ini diyakini memicu perubahan sikap partai-partai komunis di seluruh dunia, yang pada masa Perang Dunia II bekerjasama dengan kelompok nasionalis berbalik menentang, hal inilah yang diyakini menjadi latar belakang muncul perubahan sikap Amir Syarifudin dan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948. Mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin di masa itu, fraksi FDR PKI dalam BP KNIP mendesak supaya RI memilih pihak Uni Soviet. Terkait desakan tersebut, Hatta menyatakan bahwa politik RI tidak memilih salah satu pihak, melainkan memilih jalan sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Sejak keterangan Hatta tersebut politik Sumber: SindoNews.com Gambar 6.1 M.Hatta sedang berpidato di depan sidang BP KNIPSejarah Indonesia 201 luar negeri RI disebut politik bebas dan aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; aktif artinya ikut serta secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan bersahabat dengan semua bangsa. Dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang BP KNIP tanggal 2 September 1948, Bung Hatta selaku Perdana Menteri mengatakan: “pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”. Selanjutnya Bung Hata berkata: “Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pada pergolakan internasional”. Dengan kata lain, sikap netral yang diambil Indonesia, bukan berarti Indonesia mengisolasi diri dan pasif terhadap perkembangan dunia internasional. Sebaliknya justru Indonesia harus aktif dalam forum internasional serta mampu memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia merupakan amanat paragraf keempat Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dari amanat tersebut, pemerintah Indonesia harus turut serta memperjuangkan terbebasnya pranata dunia dari segala macam bentuk kolonialisme. Indonesia juga harus secara aktif mewujudkan tercapainya perdamaian dunia berupa keterlibatan aktifnya dalam penyelesaian konflik di kawasan-kawasan tertentu maupun perjuangan bagi terciptanya perdamaian dunia. Peran aktif Indonesia dalam pergaulan internasional diimplementasikan dalam berbagai partisipasi aktif Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Beberapa peran aktif di berbagai peristiwa seperti melaksanakan Konferensi Asia Afrika, aktif dalam Gerakan Non Blok, membentuk ASEAN, dan mengirim Pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik di dunia. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang politik luar negeri Indonesia secara utuh dalam bab ini akan bahas tentang landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan pelaksanaannya sejak tahun 1948 hingga masa Reformasi. Selain itu akan dibahas juga peran aktif Indonesia di panggung dunia/internasional khususnya dalam menjaga perdamaian dunia.202 Kelas XII SMA/MASejarah Indonesia 203 TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari uraian ini, diharap kamu dapat: 1. Menjelaskan Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia. 2. Menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan era Reformasi. 3. Menganalisis peran Indonesia dalam percaturan politik internasional/panggung dunia khususnya dalam menjaga perdamaian dunia. 4. Mengambil hikmah dari penerapan politik luar negeri bebas aktif dan partisipasi aktif Indonesia di panggung dunia. ARTI PENTING Mempelajari sejarah Indonesia dalam panggung dunia merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif serta implementasi/penerapannya sejak proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 hingga masa Reformasi. Selain itu, kita bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa perjalanan politik luar negeri bebas aktif dari setiap periode pemerintahan sehingga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut.204 Kelas XII SMA/MA Mengamati Lingkungan Kamu diskusikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan perkembangan politik luar negeri Indonesia saat ini. Coba kamu temu kenali isu-isu atau masalah-masalah di kawasan yang memperlihatkan konflik kepentingan antarnegara. Bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Indonesia dalam merespons isu dan masalah yang berkembang di atas. A. Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.Sejarah Indonesia 205 Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan alinea keempat”…. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial….” Kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah; politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain; serta selalu mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yaitu:206 Kelas XII SMA/MA Tudjuan djangka pendek jaitu melandjutkan perdjuangan anti imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengahtengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang sedang berlaku kepada negara kita dalam pergolakan dunia menudju kepada suatu imbangan baru. Sementara dalam djangka pandjang di bidang luar negeri, Revolusi Indonesia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi jang sesuai dengan fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja harus tidak mengenal kompromi, harus radikal dan revolusioner. (Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, 1971. Jakarta: Deplu, 1971, hlm.259) Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari sejarah Indonesia, sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir, sebab negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis (Barat), masih ada dan berusaha menanamkan pengaruhnya. Indonesia berusaha pula menghindari dari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dan masuk menjadi anggota Non Blok. Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik/Manipol Indonesia berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Djalanja Revolusi Kita”, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak sekedar “cuci tangan”, tidak sekedar defensif, tapi aktif dan berprinsip serta berpendirian. Manipol, Djarek (Djalanja Revolusi Kita), merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi dalam Blok Barat, Blok Timur dan Blok Asia Afrika/Blok ketiga. Akan tetapi dunia terbagi menjadi dua Blok yang saling bertentangan yaitu New Emerging Forces/Nefos dan Old Established Forces/Oldefos. Nefos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit. Sementara Oldefos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Doktrin Nefos dan Oldefos menjadi dasar politik luar negeri anti imperialis dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno mewujudkan gagasan Nefos dan Oldefos itu dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara Barat.Sejarah Indonesia 207 Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, di antaranya adalah Ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah: 1) Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tanggal 22 Maret 1973, yang berisi: 1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi; 2) Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifk Barat Daya, sehingga memungkinkan negaranegara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerja sama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara; 3) Mengembangkan kerja sama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang dan pola umum Pelita dua hingga enam, pada intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun 1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengungdengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak lagi memunculkan dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. Selain itu, sosok208 Kelas XII SMA/MA politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengan dunia internasional. Selanjutnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR sebelumnya, yang pada umumnya hanya mencakup satu aspek pembangunan saja, yaitu bidang ekonomi. Pada TAP MPR RI No. II/MPR/1983, sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara lebih spesifk dan rinci. Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika politik internasional yang berkembang saat itu. Pasca-Orde Baru atau dikenal dengan periode Reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara substansif landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui: ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999-2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997, yang kemudian dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu: 1) menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional; 2) ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia; 3) memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang; 4) meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifkasi kerja sama regional dan internasional;Sejarah Indonesia 209 5) mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas; 6) memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga; 7) mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Ketetapan MPR di atas, secara jelas menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. TUGAS Buatlah rangkuman materi tentang landasan ideal, konstitusional, dan operasional politik luar negeri indonesia. B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya 1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada tiga sasaran utama yaitu; 1). Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, 2). Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, 3). Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good offces ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebut di atas, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.210 Kelas XII SMA/MA Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur) pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret–2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antarbangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikian di dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan Perang Dingin tersebut. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada juga dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia Internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu (blok) yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara dari Blok Barat (Amerika) masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari Blok Barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara Blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangannya kepada BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada saat itu Hatta mengatakan bahwa: “………tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objekSejarah Indonesia 211 dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.” ( Sumber: Sejarah Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Deplu, 2004) Dari pernyataan Mohammad Hatta tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan Perang Dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di Blok Barat maupun di Blok Timur, karena hanya dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga “aktif“ dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara “bebas“ mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Sejak Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul ”Mendayung Antara Dua Karang” di depan Sidang BP KNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu Blok negaranegara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945). Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk Diskusikanlah dalam kelompok isi atau kandungan dari Pembukaan UUD 1945, jelaskan kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri “Bebas Aktif”.212 Kelas XII SMA/MA tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. 2. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Parlermenter 1950-1959 Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/NAM). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan.Sejarah Indonesia 213 3. Politik Luar Negeri Indonesia Masa (Demokrasi Terpimpin) Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat high profle, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa (national character building). Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan international terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. “Onward no retreat” adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusionernya dalam membangun Kekuatan Dunia Baru (new emerging forces). Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang diperhitungkan dapat menjadi satu kekuatan (Nasakom Jiwaku). untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang politik kepada PKI sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948, berkembang menjadi partai terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia sekitar tahun 1964-1965. Kebijakan Soekarno itu didasari oleh keinginannya agar kaum komunis yang merupakan salah satu kekuatan politik mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestige menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Sebagai dampaknya Soekarno banyak meninggalkan masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan214 Kelas XII SMA/MA bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak terlalu penting. Ia beranggapan bahwa pemusnahan pengaruhpengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyatannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus, penghasilan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar seperti GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan CONEFO ( Conference of The New Emerging Forces) terus membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (Nefos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno melaksanakan Politik Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta – Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negaranegara sosialis dan komunis seperti China. Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Namun sayangnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinisiasi Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestik. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam kenyataannya, sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai Belanda, yakni Irian Barat (sekarang Papua). Setelah jalan diplomasi selaluSejarah Indonesia 215 mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia, terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet guna mendapatkan kembali Irian Barat. Taktik konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap oleh Indonesia sebagai produk Nekolim (Neokolonialisme dan imperialisme). Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. 4. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihakpihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian Nation (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia216 Kelas XII SMA/MA bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech) Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap nonkomunis. Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.Sejarah Indonesia 217 Presiden Soeharto memakai Kerja sama Ekonomi Asia Pasifk (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerja sama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profle. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profle. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri). 5. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak218 Kelas XII SMA/MA krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor-Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi. Diplomasi di era pemerintahan Abdurahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi kebijakan politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegrasi dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Faktorfaktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun 2001, munculnya desakan dari DPR/MPR-RI agar Presiden Abdurrakhman Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI. Setelah Presiden Abdurahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memerhatikan dan memertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati jugaSejarah Indonesia 219 lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti, Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga dapat dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada Pemilihan Umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinnya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerja sama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu: 1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll). 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahanperubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional). 3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4. Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.220 Kelas XII SMA/MA TUGAS 1. Jelaskan tentang landasan politik luar negeri Indonesia, dan apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif! 2. Jelaskan dasar pemikiran lahirnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia! 3. Jelaskan kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi dari Pembukaan UUD 1945! 4. “Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia”. Kaitkan pernyataan tersebut dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer. Lakukan analisis! 5. Jelaskan dinamika arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin! 6. Jelaskan peran serta Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, sebagai bentuk kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, pada masa Orde Baru! 7. Buatlah perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono! 8. Dalam konteks Perang Dingin pada masa kini sudah tidak ada lagi, masihkah diperlukan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif oleh Indonesia? Mengapa? Buat analisis! TUGAS a. Bagi peserta didik kedalam 6 kelompok b. Masing-masing kelompok mencari informasi tentang topik yang berbeda. Topik tersebut adalah: 1. Konferensi Asia Afrika (KAA) 2. Gerakan Non Blok (GNB) 3. Misi pemeliharaan Perdamaian Garuda 4. ASEAN 5. Organisasi Konferensi Islam (OKI) 6. Deklarasi Djuanda 7. Jakarta Informal Meeting (JIM) Informasi yang diperoleh akan dijadikan sumber untuk menulis makalah kelompok pada pertemuan berikutnya.Sejarah Indonesia 221 C. Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 Sumber: Bakosurtanal, 2011 Gambar 6.2 Kawasan negara peserta KAA Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Masing-masing Blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua Blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama “Perang Dingin”. Munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang pada akhir PD II sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Adanya persaingan kedua blok tersebut, membuat negaranegara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dengan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang Vietnam dan Perang Korea. Dalam dua konflik tersebut, pihak-pihak internal yang bersengketa atau berkonflik mendapatkan dukungan dari masing-masing222 Kelas XII SMA/MA blok. Korea Utara dan Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Blok Timur (Uni Soviet), sedangkan pihak lawannya, Korea Selatan dan Vietnam Selatan mendapatkan dukungan dari Blok Barat (AS). Dalam persaingan antara kedua blok tersebut, keduanya memang tidak pernah berhadapan secara langsung dalam perang terbuka. Melihat fenomena seperti itu, beberapa pemimpin negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka, seperti Indonesia, India, Burma/Myanmar, Srilanka dan Pakistan, berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah yang melatarbelakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negaranegara Asia-Afrika diawali dari pertemuan di Kolombo yang digagas oleh PM Srilangka Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari Burma, Srilangka, India, Indonesia dan Pakistan. Munculnya gagasan untuk mengadakan sidang ini didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas situasi peperangan yang sedang berkecamuk di Indocina, dan perkembangan perlombaan senjata nuklir antara dua blok. Adanya undangan dari Srilangka tersebut disambut baik oleh Indonesia, yang sejak bulan Juli 1953 pemerintahan Indonesia dipegang oleh Ali Sastroamidjojo. Rencana pertemuan tersebut dinilai sebagai kesempatan yang sangat baik untuk merealisasikan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam keterangannya di depan Parlemen pada Agustus 1953 telah menegaskan, bahwa dalam usaha memperkokoh perdamaian dunia perlu dirintis dan diorganisasi kerja sama antara negaranegara Asia-Afrika terutama yang baru merdeka. Sebelum berangkat PM Ali Sastroamidjodjo ke Kolombo, Menlu Sunario dan para Dubes Indonesia di negara-negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Tugu, Bogor. Pertemuan itu membahas rumusan-rumusan yang akan menjadi bahan bagi PM Ali Sastroamidjojo untuk dibawa ke Kolombo, sebagai dasar usul Indonesia untuk meluaskan gagasan kerja sama regional di tingkat Asia-Afrika. Sebelum berangkat ke Kolombo, PM Ali menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada bulan April 1955. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno berpesan supaya dalam pertemuan Kolombo nanti, Indonesia harus bisa memperjuangkan tekadnya untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan banyak negara Asia-Afrika. “Ingat Ali, ini adalah cita-citaSejarah Indonesia 223 bersama; hampir 30 tahun yang lalu kita dalam pergerakan nasional melawan penjajahan, kita sudah mendengungkan solidaritas Asia Afrika”, kata Presiden Soekarno. Pertemuan lima perdana menteri itu akhirnya berlangsung pada tanggal 28 April - 2 Mei 1954, Perdana Menteri Ceylon Srilangka (Sir Jhon Kotelawala), Perdana Menteri Burma ( U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohamad Ali Jinah) melakukan pertemuan informal di Kolombo. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan Konferensi Kolombo. Pada awalnya pertemuan ini tidak memiliki agenda khusus dan hanya “neighbours groups” yang diadakan untuk mempererat hubungan antar kepala negara. Namun pada saat pertemuan dilangsungkan, kondisi di Vietnam mengalihkan hal tersebut. Lima kepala negara yang hadir lalu memfokuskan perhatian pada kasus ini, terutama pada kemungkinan eskalasi perang yang terjadi. Adapun topik yang kemudian didiskusikan meliputi, kondisi Indocina, bom hidrogen, kolonialisme dan nasonalisme serta komunisme internasional. Gagasan Indonesia untuk mengadakan pertemuan negara-negara Asia-Afrika akhirnya baru bisa disampaikan pada sidangnya yang ke-6 pada tanggal 30 April sore hari. PM Ali Sastroamidjojo berkesempatan mengajukan usulnya supaya diadakan “suatu Konferensi yang sama hakekatnya dengan Konferensi Kolombo, tapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia tetapi juga negara-negara Afrika lainnya. Hal yang menarik perhatian para peserta konferensi, di antaranya pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo: ” Di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengahtengah persaingan dunia. Kita sekarang berada di persimpangan jalan sejatah umat manusia. Oleh karena itu, kita Lima Perdana Menteri negaranegara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya”. (Ali Sastroamidjojo, Tonggaktonggak di Perjalananku, Kinta, 1974)224 Kelas XII SMA/MA Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Usul itu akhirnya diterima oleh semua peserta konferensi, walaupun masih dalam suasana keraguan. Akhirnya, dalam pernyataan bersama pada akhir Konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri peserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia dan Afrika dan menyetujui usul agar Perdana Menteri Indonesia dapat menjajaki kemungkinan mengadakan konferensi tersebut. Konferensi Kolombo selanjutnya menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Dalam rangka menunaikan tugas itu Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Maksudnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi tersebut ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada saat itu, mendorong terciptanya perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi. Ternyata pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo (Birma, Srilangka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan Konferensi di Bogor pada 28 dan 29 Desember 1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi Lima Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh Pemerintah Indonesia atas nama lima negara. Negara-negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu: Afganistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tiongkok (China), Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold Coast), Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand (Muangthai), Turki, Republik Demokrasi Vietnam (Vietnam Utara), Vietnam Selatan, dan Yaman. Waktu Konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1955. Sumber: Jamie Mackie, 2005 Gambar 6.3 Gedung MerdekaSejarah Indonesia 225 Mengingat negara-negara yang akan diundang mempunyai politik luar negeri serta sistem politik dan sosial yang berbeda-beda. Konferensi Bogor menentukan bahwa penerima undangan untuk turut dalam konferensi Asia Afrika tidak berarti bahwa negara peserta tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya mengenai status dari negara-negara lain. Konferensi menjunjung tinggi pula asas bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup sesuatu negara tidak akan dapat dicampuri oleh negara lain. Maksud utama konferensi ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui pendirian mereka masing-masing. Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang Konferensi. Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 12 (duabelas) hotel lainnya serta perumahan perorangan dan pemerintah dipersiapkan pula sebagai tempat menginap para tamu yang berjumlah 1.300 orang. Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung pada 17 April 1955, Presiden RI Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwi Warna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuan konferensi. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah (Central African Federation), karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu, meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Pada tanggal 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Sidangsidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamian dunia. Ada sepuluh pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka itu disebut Dasasila.226 Kelas XII SMA/MA Dasasila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. 5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dalam penutup komunike terakhir dinyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika menganjurkan supaya kelima negara penyelenggara mempertimbangkan untuk diadakan pertemuan berikutnya dari konferensi ini, dengan meminta pendapat negara-negara peserta lainnya. Tetapi usaha untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika kedua selalu mengalami hambatan yang sulit diatasi. Tatkala usaha itu hampir terwujud (1964), tiba-tiba di negara tuan rumah (Aljazair) terjadi pergantian pemerintahan, sehingga konferensi itu dibatalkan. Konferensi Asia Afrika di Bandung, telah berhasil menggalang persatuan dan kerja sama di antara negara-negara Asia dan Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional. Konferensi serupa bagiSejarah Indonesia 227 kalangan tertentu di Asia dan Afrika beberapa kali diadakan pula, seperti Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di Benua Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasa Sila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jiwa Bandung dengan Dasasilanya telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan paham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” terhadap dunia pertamanya Washington dan dunia keduanya Moscow. Dengan diselenggarakannya KAA di Bandung, kota Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di Kota Bandung dijuluki “Semangat Bandung” atau “Bandung Spirit”. Untuk mengabadikan peristiwa sejarah yang penting itu jalan protokol di Kota Bandung yang terbentang di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika. Perhatikan foto di bawah ini, siapa saja yang ada dalam foto tersebut? Sumber: Jamie Mackie, 2005 Gambar 6.4 Soekarno, M. Hatta, dan Tokoh KAA228 Kelas XII SMA/MA Sumber: Jamie Mackie, 2005 Gambar 6.5 Presiden Soekarno membuka KAA 1955 2. Gerakan Non-Blok/Non Align Movement (NAM) Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM) adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan Blok Barat atau Blok Timur. Gerakan Non Blok merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan secara geografs berada di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya di era 1950-an negara– negara di dunia terpolarisasi dalam dua blok, yaitu Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Pada saat itu terjadi pertarungan yang sangat kuat antara Blok Barat dan Blok Timur, era ini dikenal sebagai era Perang Dingin (Cold War) yang berlangsung sejak berakhirnya PD II hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Pertarungan antara Blok Barat dan Blok Timur merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest dan sphere of influence. Dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di seluruh dunia. Dalam pertarungan perebutan pengaruh ini, negara-negara dunia ketiga (di Asia, Afrika, Amerika Latin) yang mayoritas sebagai negara yang baru merdeka dilihat sebagai wilayah yang sangat menarik bagi kedua blok untuk menyebarkan pengaruhnya. Akibat persaingan kedua blok tersebut, muncul beberapa konflik terutama di Asia, seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam.Sejarah Indonesia 229 Dalam kondisi seperti ini, muncul kesadaran yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga saat itu untuk tidak terseret dalam persaingan antara kedua blok tersebut. Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non Blok dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifkasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Ghamal Abdul Naser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, yang dimulai dari pecahnya perang Vietnam, perang Korea dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III mendorong para pemimpin negara-negara Dunia Sumber: Deppen, 1975 Gambar 6.6 Presiden Soekarno sedang berpidato pada KTT GNB I di Beograd230 Kelas XII SMA/MA Ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu. Pembentukan organisasi Gerakan Non Blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia 16 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggararakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan ke dalam yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Pokok pembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non Blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwaperistiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam perjalanan sejarahnya sejak KTT I di Beograd tahun 1961, Gerakan Non Blok telah 16 kali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi, yang terakhir KTT XVI yang berlangsung di Teheran pada Agustus 2012. Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT GNB yang ke X pada tahun 1992. KTT X ini diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak asasi manusia, demokrasi dan kerja sama Utara Selatan dalam era pasca Perang Dingin. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini juga dihadiri oleh Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali.Sejarah Indonesia 231 3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda Sumber: Deppen, 1975 Gambar 6.7 Pelepasan Misi Garuda I Oleh Presiden Soekarno Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai tahun 2014 Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII). Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman Misi Garuda dilatarbelakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Prancis dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Dalam Sidang Umum PBB Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui Sidang dan pada tanggal 5 November 1956 Sekjen. PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Forces (UNEF). Pada tanggal 8 November Indonesia menyatakan kesediannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Sebagai pelaksanaanya, pada 28 Desember 1956, dibentuk sebuah pasukan yang berkuatan satu detasemen (550 orang) yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama Pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957.232 Kelas XII SMA/MA Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United Nations Operations for the Congo (UNOC) sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo (Zaire sekarang). Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak, maka PBB membentuk Pasukan Perdamaian untuk Kongo, UNOC. Pasukan kali ini di sebut “Garuda II” yang terdiri atas Batalyon 330/Siliwangi, Detasemen Polisi Militer, dan Peleton KKO Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei 1961. Tugas pasukan Garuda II di Kongo kemudian digantikan oleh pasukan Garuda III yang bertugas dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut, ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Indonesia kembali diberikan kepercayaan oleh PBB untuk mengirim pasukannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB. Untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Indocina yang terus bergolak akibat perang saudara tersebut, PBB membentuk International Commission of Control and Supervision (ICCS) sebagai hasil dari persetujuan internasional di Paris pada tahun 1973. Komisi ini terdiri atas empat negara, yaitu Hungaria, Indonesia, Kanada dan Polandia. Tugas ICCS adalah mengawasi pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak yang bertikai. Pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Vietnam disebut sebagai Pasukan Garuda IV yang berkekuatan 290 pasukan, bertugas di Vietnam dari bulan Januari 1973, untuk kemudian diganti dengan Pasukan Garuda V, dan kemudian pasukan Garuda VII. Pada tahun 1975 Pasukan Garuda VII ditarik dari Vietnam karena seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietcong (Vietnam Utara yang komunis). Pada 1973, ketika pecah perang Arab-Israel ke-4, UNEF diaktifkan lagi dengan kurang lebih 7000 anggota yang terdiri atas kesatuan-kesatuan Australia, Finlandia, Swedia, Irlandia, Peru, Panama, Senegal, Ghana dan Indonesia. Kontingen Indonesia semula berfungsi sebagai pasukan pengamanan dalam perundingan antara Mesir dan Israel. Tugas pasukan Garuda VI berakhir 23 September 1974 untuk digantikan dengan Pasukan Garuda VIII yang bertugas hingga tanggal 17 Februari 1975. Selanjutnya Indonesia terus ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia.Sejarah Indonesia 233 Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesian Peace Security Centre (IPSC/Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia) pada tahun 2012, yang didalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia (Standby Force). 4. ASEAN Sumber: http/ymun.yira.org Gambar 6.8 Foto Bendera Negara-negara Anggota ASEAN Sumber: Deppen, 1975 Gambar 6.9 Foto Suasana Penandatanganan Deklarasi Pembentukan ASEAN di Bangkok Mengamati Lingkungan234 Kelas XII SMA/MA Menurut Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. 3. Memajukan kerja sama aktif dan saling membantu di negaranegara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. 4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitasfasilitas latihan dan penelitian. 5. Kerja sama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. 6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. 7. Memelihara dan meningkatkan kerja sama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. a. Pembentukan ASEAN Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerja sama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina) dan tuan rumah Thanat Khoman (Thailand). Pada 8 Agustus 1967 para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN). Memahami TeksSejarah Indonesia 235 Dari tujuh pasal Deklarasi Bangkok itu jelas, bahwa ASEAN merupakan organisasi kerja sama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non politik dan non militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif, karena ASEAN bukanlah suatu pakta militer seperti SEATO misalnya. ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri, karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggungjawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Kerja sama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para anggota ASEAN. Hal itu disadari karena negara-negara ASEAN pada saat itu adalah negara-negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian kerja sama dalam bidang lain seperti bidang politik dan militer tidak diabaikan. Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan kerja sama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan kedua negara di Kalimantan. Malaysia dan Thailand melakukan kerja sama militer di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan tetapi Deklarasi Bangkok dengan tegas menyebutkan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri. Seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo/Kalimantan Utara. Kemudian persoalan hukuman mati dua orang anggota marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas kawasan dapat dipertahankan. Aktivitas ASEAN dalam bidang politik yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Kuala Lumpur Declaration pada 27 November 1971. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan kelima menteri Luar Negeri ASEAN yang menyatakan bahwa Asia Tenggara merupakan zone of peace, freedom and neutrality (ZOPFAN)/Zona Bebas Netral, bebas dari segala campur tangan pihak luar. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama di Bali pada 1976 masalah kawasan Asia Tenggara236 Kelas XII SMA/MA sebagai wilayah damai, bebas dan netral telah berhasil dicantumkan dalam “Deklarasi Kesepakatan ASEAN” dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerja sama ASEAN. Selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dari negaranegara anggotanya sendiri, seperti potensi konflik yang telah dijelaskan sebelumnya. Tantangan ASEAN pada awal berdirinya adalah masalah keraguan dari beberapa negara-negara anggotanya sendiri. Singapura misalnya, menampakkan sikap kurang antusias terhadap ASEAN, sementara Filipina dan Thailand meragukan efektivitas ASEAN dalam melakukan kerja sama kawasan. Hanya Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan sikap serius dan optimis terhadap keberhasilan ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan. Keraguan beberapa negara anggota ASEAN sendiri dapat dimaklumi karena pada masa 1969-1974 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi ASEAN. Pada tahap tersebut secara perlahan rasa solidaritas ASEAN terus menebal dan hal itu menumbuhkan keyakinan bahwa lemah dan kuatnya ASEAN tergantung partisipasi negara-negara anggotanya. Pada perjalanan selanjutnya ASEAN mulai menunjukkan sebagai kekuatan ekonomi yang mendapat tempat di wilayah Pasifk dan kelompok ekonomi lainnya di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Eropa dan Jepang. Bidang sosial dan budaya pun menjadi perhatian ASEAN, melalui berbagai aktivitas budaya diupayakan untuk memasyarakatkan ASEAN terutama untuk kalangan remaja, seniman, cendikiawan dan berbagai kelompok masyarakat lainnya di negara-negara anggota. Untuk itu, ASEAN pada 1972 telah membentuk suatu Panitia Tetap Sosial-Budaya. Perkembangan organisasi ASEAN semakin menunjukkan perkembangan yang positif setelah dalam KTT pertama di Bali pada 1976 dibentuk Sekretariat Tetap ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Pada sidang tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila tanggal 7 Juni 1976, H.R. Dharsono (Sekretaris Jenderal Nasional ASEAN Indonesia) ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama. Pada KTT ASEAN di Bali tahun 1977 telah memperkuat Deklarasi Kuala Lumpur dan telah berhasil menetapkan prinsip-prinsip program kerja dalam usaha bersama untuk menciptakan stabilitas politik, memperat kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. KTT Bali telah berhasil menetapkan cara-cara yang lebih konkret dan terperinci dan usaha-usaha kerja sama regional ASEAN. Tindak lanjut dari KTT di Bali tersebut adalah dilakukannya sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN di Kuala LumpurSejarah Indonesia 237 pada 8-9 Maret 1977 untuk melaksanakan keputusan-keputusan KTT ASEAN di bidang kerja sama ekonomi. Dalam sidang menteri-menteri ekonomi tersebut disetujui asas saling membantu antarnegara ASEAN dalam bidang pangan dan energi, terutama dalam soal pengadaan dan produksinya. Secara konkret masing-masing negara ASEAN membangun lima buah proyek bersama. Kerja sama yang dimaksud adalah koordinasi antara satu dengan lainnya. Dalam bidang perdagangan telah disepakati untuk mengambil langkah-langkah bersama guna mengadakan dialog dengan negara-negara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Timur Tengah, Eropa Timur, Masyarakat Ekonomi Eropa dan berbagai kelompok negara lainnya. Kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu upaya konkret Indonesia untuk menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia menyadari kenyataan bahwa kerja sama regional itu tidak akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsabangsa di Asia Tenggara dengan sebaik-baiknya, jika tidak ada keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting artinya dalam rangka memelihara keamanan dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia berpandangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara paling berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan di kawasannya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus mencegah dan menghalau setiap campur tangan asing yang negatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia bisa dikatakan adalah pemimpin ASEAN, kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN sangat tergantung dari cara Indonesia bersikap. Peran sebagai pemimpin ASEAN sempat memudar saat terjadi krisis ekonomi karena Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi dalam negeri dan situasi politik yang belum stabil dalam rangka menuju demokratisasi. Indonesia kembali berperan di era pemerintahan Presiden SBY, melalui momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011. Indonesia mulai mengarahkan ASEAN untuk mencapai suatu komunitas ekonomi yang kokoh di tahun 2015. Indonesia mengarahkan capaian implementasi Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas ASEAN 2015.238 Kelas XII SMA/MA b. Pembentukan Komunitas ASEAN Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN mulai tersingkirkan, dan kerja sama kawasan semakin intensif dan menyeluruh dalam berbagai bidang. Dalam upaya menempa integrasi dan kerja sama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota. ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas PolitikKeamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ ASCC). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan pembentukan Komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam Vientiane Action Programme (VAP) sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004– 2010. Upaya kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 (Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya Deklarasi tersebut, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.Sejarah Indonesia 239 Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN juga menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerja sama. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok Ahli (Eminent Persons Group/EPG) dan kemudian dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) untuk melakukan negosiasi terhadap draf Piagam ASEAN. Pada usia ke-40 tahun ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007 telah menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar (loose association) menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (rules-based organization) dan menjadi subjek hukum (legal personality). Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifkasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Peresmian mulai berlakunya Piagam ASEAN tersebut dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Sekretariat ASEAN. Untuk Indonesia, pemberlakuan Piagam ASEAN ini disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Charter of The Association of Southeast Asian Nations). Implementasi Piagam ASEAN mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand, pada tanggal 28 Februari–1 Maret 2009. Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efsien. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang240 Kelas XII SMA/MA terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif. Dalam Piagam ASEAN tersebut tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk komunitas ASEAN tahun 2015. Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3, pilar yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas ASEAN adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia. Gagasan pembentukan komunitas ASEAN itu dicetuskan pada tahun 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan dikukuhkan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali. Pilar komunitas ASEAN adalah tiga pilar dalam membangun komunitas ASEAN, yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Masingmasing pilar memiliki bidang kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN menangani peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan untuk memelihara perdamaian serta memajukan nilai Hak Asasi Manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. Komunitas Politik Keamanan itu bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan menyeluruh, dan tidak membentuk suatu pakta pertahanan militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Penggagas Komunitas Politik Keamanan ASEAN adalah Indonesia. Indonesia juga memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, November 2004. Pilar Ekonomi. Komunitas Ekonomi ASEAN/ (KEA) / ASEAN Economic Community (AEC) ialah komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. KEA bertujuan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta berupaya mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Pilar Sosial-Budaya. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan sebuah wadah untuk memperkuat keterpaduan ASEAN. Kerja sama itu bertujuan untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN. Kerja sama sosial budaya ASEAN mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencanaSejarah Indonesia 241 alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Komunitas ASEAN berpusat pada masyarakat untuk penguatan kesetiakawanan dan persatuan dalam perbedaan ciri-ciri kebudayaan antarnegara anggota ASEAN. Persatuan dan kesetiakawanan tersebut dibangun melalui penguatan identitas bersama dan pembangunan masyarakat yang saling peduli, berbagi, dan harmonis. ASEAN juga bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban. Pada 22 November 2015 10 negara anggota ASEAN menandatangani deklarasi komunitas ASEAN. Selanjutnya, pada 13 November 2017 para pemimpin tingkat tinggi ASEAN meluncurkan Masterplan Konektivitas ASEAN 2025. 5. Organisasi Konferensi Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsho yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al-Quds. Pada awalnya OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara anggota serta sejumlah negara pengamat, antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI yaitu; meningkatkan solidaritas Islam serta mengkordinasikan kerja sama politik, ekonomi, dan sosial budaya antarnegara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain.242 Kelas XII SMA/MA Untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu; 1) persamaan mutlak antarnegara-negara anggota, 2) menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain, 3) menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, 4) penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi, 5) abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara. Konferensi para kepala negara/pemerintahan (Konferensi Tingkat Tinggi/ KTT) merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang perlu untuk mengkaji dan mengkoordinasikan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Tetapi pada KTT III OKI di Mekah, bulan Januari 1981, ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam tiga tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil OKI. Sedangkan untuk Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM), sesuai dengan artikel V Piagam OKI diadakan sekali dalam setahun bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri tersebut akan memeriksa dan menguji “progress report” dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan KTT. Sesuai artikel VIII Piagam OKI yang menyangkut keanggotaan dijelaskan bahwa organisasi terdiri atas negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM (Konferensi Para Menteri Luar Negeri) yang diselenggarakan di Jedah (Maret 1970), Karachi (Desember 1971) serta yang menandatangani piagam. Kriteria yang dirancang oleh Pantia Persiapan KTT I adalah “Negara Islam” adalah negara yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam OKI. Pada tahun-tahun pertama kedudukan Indonesia dalam OKI menjadi sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. Indonesia menjelaskan kepada OKI bahwa Indonesia bukanlah negara Islam secara konstitusional atau tidak turut sebagai penandatangan Piagam. Tetapi Indonesia telah turut serta sejak awal (Indonesia hadir pada KTT I OKI di Rabat Maroko) dan juga salah satu negara pertama yang turut berkecimpung dalam kegiatan OKI, kedudukan Indonesia disebut sebagai “Partisipan aktif”. Status, hak dan kewajiban Indonesia sama seperti negara-negara anggota lainnya. Pada awalnya, partisipasi Indonesia dalam OKI sangat terbatas, bahkan keanggotaan Indonesia dalam OKI sempat menjadi perdebatan, baik di dalam OKI maupun oleh kalangan dalam negeri. Ketika Piagam OKI dihasilkanSejarah Indonesia 243 pada tahun 1972, Indonesia tidak ikut menandatanganinya sehingga tidak dikategorikan sebagai sebagai anggota resmi. Pertimbangannya adalah bahwa berdasarkan UUD 1945, Indonesia bukanlah negara Islam. Namun karena adanya tuntutan dan desakan-desakan dari dalam negeri, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, Indonesia tidak bisa meninggalkan OKI bahkan kemudian mulai memberikan kontribusi secara aktif dalam OKI di masa–masa berikutnya. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai terlihat, yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Hal ini dapat dilihat sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI. Partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai mendapatkan respons positif dari banyak kalangan, bahkan Indonesia menjadi pemeran penting dalam pelaksanaan agenda-agenda OKI. Indonesia dipandang memiliki peran yang sangat strategis bagi OKI dan dunia Islam, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang bukan negara Islam, serta prestasi-prestasi Indonesia di dalam penerapan demokrasi. Indonesia bisa dikatakan menjadi “model” ideal bagi dunia Islam dalam penerapan demokrasi, karena dinilai berhasil di dalam menerapkan demokrasi. Selain itu Indonesia juga dianggap sebagai “jembatan” penghubung antara dunia Islam dengan dunia Barat. Kedekatan Indonesia dengan Barat dikarenakan prestasi Indonesia di dalam pengembangan demokrasi, menjadi sebuah modal penting bagi Indonesia untuk dekat dengan dunia Barat yang selama ini selalu giat mengumandangkan demokratisasi dunia, terlebih pasca Perang Dingin. Kontribusi nyata Indonesia sebagai anggota OKI yang paling memiliki peran strategis di antaranya adalah pada tahun 1993, Indonesia menerima mandat sebagai ketua committee of six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front (MNLF) dengan pemerintah Filipina. Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Konferensi Tingkat Menteri OKI (KTM-OKI) ke-24 di Jakarta. Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan untuk umat Islam memasuki abad ke-21. Pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC’s Ten Year Plan of Action. Dengan diadopsinya piagam ini, Indonesia memiliki ruang untuk lebih berperan dalam memastikan implementasi reformasi OKI tersebut. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi, dan modernitas.244 Kelas XII SMA/MA Dari peran-peran Indonesia dalam OKI tersebut nampak dengan nyata usaha diplomasi Indonesia dalam dunia Islam yang tetap bebas dan aktif, bebas karena tidak terikat dalam suatu blok tertentu, dan aktif dalam mengusahakan segala kestabilan dan keharmonisan serta perdamaian dunia, baik dunia Islam maupun Barat. 6. Deklarasi Djuanda Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografs Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Secara historis batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah tiga mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Selama masa pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara, prinsip kebebasan lautan yang diajarkan Hugo de Groot (Grotius), seorang ilmuwan dari Belanda telah mengakibatkan datangnya pedagang-pedagang Belanda ke negeri Nusantara melalui lautan, yang kemudian berlanjut dengan penjajahan. Pada tahun 1608, Hugo de Groot menuliskan dalam bukunya bahwa Belanda, seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya, memiliki hak yang sama untuk berlayar ke Timur. Dengan demikian, prinsip hak milik negara atas lautan juga telah menyebabkan penguasaan Nusantara beserta lautnya oleh berbagai kekuatan luar seperti Portugal, Spanyol, Inggris dan lain-lain. Selama kurang lebih tiga abad selanjutnya, laut Nusantara lebih banyak berfungsi sebagai alat pemisah dan pemecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Baru pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di NusantaraSejarah Indonesia 245 memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil. Peraturan ini, memunculkan ’kantong-kantong’ lautan bebas di tengahtengah wilayah negara yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. Ordonansi itu juga berlaku bagi kapal-kapal perang Belanda yang tidak mungkin dilarang oleh Indonesia. Kapal-kapal Belanda dapat dengan bebas menjelajahi perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia karena memang hukum laut internasional yang berlaku saat itu masih memungkinkannya. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya apalagi kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu, mulai muncul gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia. Pemikiran untuk mengubah Ordinantie 1939 dimulai pada 1956. Pada waktu itu, pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak kepada pemerintah untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah Indonesia. Desakan itu juga didukung oleh departemen lain seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Pelayaran, Keuangan, Luar Negeri, dan Kepolisian Negara. Akhirnya, pada 17 Oktober 1956 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU (Rencana Undang-Undang) Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956. Panitia itu di bawah pimpinan Kolonel Laut R. M. S. Pirngadi. Setelah bekerja selama 14 bulan akhirnya ’Panitia Pirngadi’ berhasil menyelesaikan konsep RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Pada prinsipnya, RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939; perbedaannya adalah bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari tiga mil menjadi 12 mil. Panitia belum berani mengambil berbagai kemungkinan risiko untuk menetapkan asas straight base line atau asas from point to point mengingat kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Sebelum RUU disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Djuanda. Sejalan dengan ketegangan yang terjadi antara Belanda dan RI terkait masalah Irian Barat, pemerintahan Djuanda lebih banyak mencurahkan perhatian untuk menemukan sarana yang dapat memperkuat posisi RI dalam melawan Belanda yang lebih unggul dalam pengalaman perang dan246 Kelas XII SMA/MA persenjataan. Untuk itu, sejak 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran ’asas archipelago’ yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951 seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya namun tidak berani untuk menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagai alternatif terhadap RUU itu, disusun konsep ’asas negara kepulauan’. Dengan menggunakan ’asas archipelago’ sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau ’archipelagic state’ yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan ’Archipelagic State Principle’ dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya ’Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia’. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Isinya adalah: ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulaupulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagianbagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”. Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut. Dalam Deklarasi Djuanda terkandung suatu konsepsi negara maritim “Nusantara”, yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsaSejarah Indonesia 247 Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Ordonantie 1939 sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun, tidak lama setelah Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut, muncul beberapa reaksi terhadap peraturan tersebut. Reaksi protes datang dari beberapa negara seperti dari Amerika Serikat (tanggal 30 Desember 1957), Inggris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958). Reaksi penolakan tersebut sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia, dan sudah pula diumumkan bahwa reaksi-reaksi dari berbagai negara tersebut akan diperhatikan dan dibahas dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan pada 1958 di Jenewa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah siap dengan reaksi protes yang diajukan dan siap berdebat pada konferensi di Jenewa. Delegasi Indonesia yang datang pada konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang diadakan di Jenewa terdiri atas Mr. Ahmad Subardjo Djojohadisuryo, S.H. yang pada waktu menjabat sebagai Duta Besar RI di Swiss, Mr. Mochtar Kusumaatmadja, Goesti Moh. Chariji Kusuma, dan M. Pardi (Ketua Mahkamah Pelayaran). Dalam kesempatan itu delegasi Indonesia mengemukakan asas Archipelagic Principle dalam pidatonya. Inilah untuk pertama kali masyarakat internasional mendengar penjelasan mengenai implementasi ’Archipelagic Principle’ terhadap suatu negara yang melahirkan ’Archipelagic State Principle’ yang pada waktu itu masih asing bagi dunia. Asing karena asas ini eksis tapi belum ada satu pun negara di dunia yang menggunakannya. Meskipun telah dijelaskan lewat pidato, negara-negara yang pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia belum dapat menerima. Hanya, Indonesia mendapatkan dukungan dari Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia. Pemerintah Indonesia kemudian menggunakan beberapa cara untuk mendapat simpati dari negara-negara lain, misalnya dengan menyebarkan tulisan The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea. Usaha itu mulai membuahkan hasil dan setelah itu mulai banyak negaranegara yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian merancang peraturan 13 Desember menjadi undang-undang agar kedudukannya menjadi lebih kuat. Pada tahun 1960 pengumuman tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 4/1960. Produk hukum inilah248 Kelas XII SMA/MA yang kemudian juga disampaikan pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-2 yang diselenggarakan tahun 1960, namun usul Indonesia masih belum dapat diterima. Pada tahun 1962, Indonesia kembali menerbitkan PERPU No. 8/1962 mengenai ’Lalu-lintas Laut Damai Kapal Asing dalam Perairan Indonesia, dan masih terus menyempurnakan implementasi Asas Negara Kepulauan dalam sistem hukum di Indonesia. Jalan Indonesia untuk memperjuangkan diakuinya Asas Negara Kepulauan mulai menemui kemudahan ketika pada tahun 1971 Indonesia dipilih menjadi anggota Committee of the Peaceful Uses of the Sea-Bed and Ocean Floor beyond the Limit of National Jurisdiction yang merupakan badan PBB untuk mempersiapkan Konferensi Hukum Laut PBB. Dipilihnya Indonesia sebagai anggota badan tersebut, membuat Indonesia lebih mudah dalam menyosialisasikan implementasi prinsip negara kepulauan agar mendapatkan pengakuan dari pihak internasional. 12 Maret 1980, dengan menggunakan dasar Hukum Laut Internasional mengenai Economic Exclusive Zone Pemerintah Indonesia juga mengumumkan peraturan tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil diukur dari garis dasar. Pada tahun 1983, pengumuman ini disahkan menjadi Undang-undang RI No. 5/1983. Konsep negara kepulauan sendiri baru disetujui oleh mayoritas negaranegara di dunia pada 10 Desember 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional.Tidak hanya konsep negara kepulauan saja yang disetujui, namun juga mengenai ZEE. Lebih dari itu, konsep negara kepulauan juga dimasukkan sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB. Suatu kemenangan diplomasi Indonesia yang patut dicatat sejarah. Karena itulah kini tanggal 13 Desember, hari di saat UU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim dan diterimanya Asas Negara Kepulauan, diperingati sebagai Hari Nusantara. Jika pada Sumpah Pemuda (1928) rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai suatu bangsa, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1957 ini dinyatakanlah wilayah yang menjadi tanah airnya. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) hingga kini telah diratifkasi oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan (Archipelago States) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Ekslkusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam UndangUndang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dengan ditetapkannya Deklarasi Djuanda dan diresmikannya deklarasi itu menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia.Wilayah negaraSejarah Indonesia 249 RI yang semula luasnya 2.027.087 km2 (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km2 (terdiri atas daratan dan lautan). Ini berarti bertambah kira-kira 3.106.163 km2 atau 145%. Manfaat dari deklarasi Djuanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa tetapi dinilai sebagai alat pemersatu dan wahana pembangunan nasional. 7. Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan II Pada tahun 1970 di Kamboja, terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu, Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri, keponakannya yang bernama Pangeran Sisowath Sirik Matak bersama Lo Nol melakukan kudeta kekuasaan, sejak peristiwa itu terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Lon Nol dan akhirnya dapat merebut kembali tahtanya. Pada tahun 1975 Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan Lon Nol dan mengubah format kerajaan menjadi sebuah Republik Demokratik Kamboja (Democratic Kampuchea/ DK) yang dipimpin oleh Pol Pot. Namun sayangnya, semasa Pol Pot berkuasa Kamboja terperosok dalam tragedi yang mengenaskan di mana Khmer Merah menjalankan program Cambodia the Year Zero, yaitu dengan menjadikan Kamboja sebagai Negara Agraris. Namun program ini justru berakhir dengan tewasnya sekitar tiga juta orang rakyat Kamboja akibat kelaparan, wabah penyakit dan pembantaian. Pada akhir 1978, terjadi bentrokan di perbatasan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam kurun waktu itu juga terjadi pembantaian orang- orang keturunan Vietnam di Kamboja, sehingga Vietnam menyerbu Kamboja dengan tujuan untuk menghentikan genosida besar-besaran tersebut. Invasi Vietnam berhasil menggulingkan rezim Khmer Merah dan pada bulan Januari 1979, Vietnam mendirikan rezim baru di Kamboja dengan Heng Samrin bertindak sebagai kepala negaranya. Pembentukan pemerintahan baru ini ditentang keras oleh Kaum Nasionalis Kamboja, termasuk Sihanouk sendiri, yang kemudian membentuk kelompok perlawanan yang dikenal sebagai Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) yang terdiri atas kelompok Khmer Merah yang baru saja ditumbangkan Vietnam, Front Uni National pour un Cambodge Independent, Neutre Pacifque et Cooperatif (FUNCINPEC) di bawah pimpinan Sihanouk dan Khmer People Liberation Front (KPNLF) di bawah pimpinan Son Sann.250 Kelas XII SMA/MA Perang saudara kemudian terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian.Kenyataan yang menyebabkan kesengsaraan yang sangat memprihatinkan bagi rakyat Kamboja inilah yang kemudian mendorong Indonesia bersama-sama negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai prakarsa serta berbagai upaya mediasi guna mencari penyelesaian yang damai, adil, langgeng dan menyeluruh. Pada gilirannya, konflik internal ini melibatkan campur tangan dari pihak di luar Kamboja dalam upaya penanganan masalah yang dinilai dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kerangka penyelesaian konflik Kamboja, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai sebuah perdamaian. Salah satu negara yang memainkan peran signifkan dalam penyelesaian konflik Kamboja, adalah Indonesia. Hal tersebut bermula dari awal tahun 1980-an di mana konflik internal tengah mengalami eskalasi yang memprihatinkan, Indonesia semakin meningkatkan perhatiannya terhadap masalah yang terjadi di Kamboja. Hal ini tentunya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang turut aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dunia seperti juga yang termuat dalam Mukadimah UUD 1945 yaitu turut mewujudkan perdamaian dunia. Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pendiri dan soko guru ASEAN juga harus menunjukkan kapasitasnya sebagai stabilisator utama di kawasan, di mana hal ini juga tentunya sejalan dengan tujuan ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di negara tersebut sehingga demi perdamaian dapat tercapai di kawasan. Pembentukan Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) pada tahun 1982 dengan Sihanouk selaku Presidennya, diakui oleh ASEAN dan didukung oleh negara-negara Barat dan anggota PBB lainnya. Peristiwa ini mendorong dipercepatnya penyelesaian konflik Kamboja di meja perundingan, baik pada tingkatan regional maupun internasional. Di lain pihak, reputasi Indonesia sebagai mediator/penengah yang disegani di kawasan telah memperoleh pengakuan oleh negara-negara ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai ‘penghubung” antara ASEAN dan Vietnam yang menunjukan semakin menonjolnya peranan Indonesia dalam penyelesaian konflik ataupun rekonsiliasi di Kamboja. Tercatat pada bulan Mei 1984 berlangsung pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri di Jakarta, yang tujuan pokoknya adalah rekonsiliasi nasional dan pembahasan upaya penyelesaian konflik Kamboja melalui jalan damai. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kemudian terpilih sebagai “penghubung” antara ASEAN dan Vietnam dengan tugas memperjuangkan tercapainya dialog murni dengan Vietnam dalam rangka mencari suatu pendekatan yang aktif terhadap penyelesaian masalah dalam kerangka keamanan strategis kawasan.PerjuanganSejarah Indonesia 251 diplomasi Indonesia tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmaja yang secara aktif mulai menyusun berbagai strategi sebagai Interlocutor guna mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di Kamboja. Mochtar Kusumatmadja merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan, dan mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral seperti Indonesia, yaitu agar pihak-pihak yang saling bertikai merasa bebas dalam membicarakan masalah Kamboja dan masa depannya. Penujukan mandat kepada Indonesia, berhasil diemban dengan baik oleh Mochtar Kusumaatmadja yang sukses meyakinkan Vietnam untuk dapat turut berpartisipasi dalam perundingan dengan faksifaksi yang bertikai di Kamboja melalui Ho Chi Minh City Understanding. Berangkat dari gagasan awal Indonesia, perjuangan selanjutnya dalam upaya membawa perdamaian atas konflik internal yang berkecamuk di Kamboja kemudian dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas (pengganti Mochtar Kusumatmadja) yang bertindak sebagai tokoh kunci, dan sebagai “pelaksana” terhadap jalannya berbagai proses mediasi, hingga tercapai suatu babak baru dalam lembaran sejarah perdamaian di Kamboja. Ali Alatas yang baru menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1988 segera membuat gebrakan awal dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibukota negara-negara ASEAN, yaitu dalam rangka menindaklanjuti usulan Mochtar untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta. Konsep ini pada awalnya kurang mendapat dukungan dari Menlu ASEAN lainnya, namun melalui serangkaian kunjungan dan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Alatas tersebut, pada akhirnya Indonesia dapat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat internasional. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Hal ini terlihat dengan tindakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1955. Hal tersebut pada prinsipnya didasarkan pada kesamaan pandangan antara Indonesia dan Vietnam mengenai latar belakang sejarah, di mana perjuangan Indonesia dan Vietnam untuk mendapat pengakuan terhadap kemerdekaannya memiliki jalan yang hampir sama yaitu melalui perang kemerdekaan. Mengemban tugas sebagai “penghubung”, Indonesia mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Tercatat pada pertengahan tahun 1987 Indonesia memprakarsai Cocktail Party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho252 Kelas XII SMA/MA Chi Minh City Understanding antara Menlu RI-Menlu Vietnam dan ditindak lanjuti dengan Jakarta Informal Meeting (JIM) I. Pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamaian ini untuk pertama kalinya berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik internal di Kamboja ini. Perkembangan dari pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan melalui Jakarta Informal Meeting II (JIM II) . Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JIM I dan II mulai melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang menunjukan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional. Bahkan memasuki tahun 1980 terobosan untuk mencapai resolusi atas konflik Kamboja yang diperankan oleh Indonesia selaku mediator memasuki tahapan yang lebih progresif lagi dengan adanya partisipasi aktif PBB melalui Dewan Keamanan dalam berbagai tahapan mediasi. Melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Internasional Paris/Paris International Conference (PIC), dihasilkan suatu kerangka kerja PBB yaitu dengan dibentuknya Supreme National Council of Cambodia (SNC). Kemudian dalam rangka menggodok kerangka kerja tersebut guna mencapai suatu dokumen akhir tentang penyelesaian damai yang menyeluruh terhadap konflik Kamboja, digelarlah Informal Meeting on Cambodia (IMC) I dan II di Jakarta. Akhirnya, setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1991, digelarlah Paris International Conference on Cambodia (PICC) di bawah pimpinan Ketua bersama (Co-Chairman) Indonesia dan Perancis yang memberi hasil ditandatanganinya dokumen Perjanjian Paris. Kesepakatan ini telah menandai perjuangan akhir dari upaya perdamaian di Kamboja dan memulai babak baru dalam pemerintahan yang demokratis di negara ini. Paparan bab ini memperlihatkan proses lahirnya kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamikanya sejak kemerdekaan hingga masa reformasi, serta peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia baik di tingkat regional dan global. Peran tersebut sesuai dengan komitmen bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.Sejarah Indonesia 253 KESIMPULAN 1. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas maksudnya tidak terikat pada blok tertentu, sedangkan aktif berarti selalu ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. 2. Konsep bebas aktif lahir ketika dunia tengah berada dalam pengaruh dua blok utama setelah selesainya Perang Dunia ke II, yaitu Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. 3. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia antara lain tercermin dari pengiriman Pasukan Misi Perdamaian Garuda ke wilayah-wilayah konflik di dunia. 4. Indonesia juga menjadi pelopor atau pendiri organisasiorganisasi antarbangsa seperti Gerakan Non Blok, ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. LATIH UJI KOMPETENSI 1. Jelaskan tentang latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia! 2. Apa persamaan dan perbedaan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok? 3. Jelaskan tentang proses pembentukan ASEAN! 4. Jelaskan perbedaan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru! TUGAS Buat peta dunia! Tunjukkan dalam peta tersebut lokasi-lokasi di mana Misi Perdamaian Garuda pernah ditempatkan. Beri penjelasan singkat !254 Kelas XII SMA/MA Daftar Pustaka Buku Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia-PBB. Djakarta: PT. Gunung Agung. Abdullah, Taufk. ed. 2012. Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan. Jakarta: Yayasan Obor. Adams, Cindy. 2000. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Terj. Abdul Bar Salim. Jakarta: Ketut Masagung Corp. Akbar, Akhmad Zaini. Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol Bulaksumur, Solo: Ramadhani, 1990. Arifn, Z. 2009. Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung: Remaja Rosdakarya. Atmakusumah (ed). (1982). Takhta Untuk Rakyat, Jakarta: Gramedia. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2011. Atlas Nasional Indonesia: Sejarah, Wilayah, Penduduk dan Budaya (vol.III). Jakarta: Bakosutanal. Bunnell, Frederick P. 1966. “Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Soekarno Moves from Non-Alignment to Confrontation”, dalam Indonesia, 2: 37-76. Caldwell, Malcolm dan Ernst Utrecht. 2011. Sejarah Alternatif Indonesia, Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Djaman Baroe. Center for Information Analysis. 2004. Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah. Yogyakarta: Media Pressindo. Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Terj. Th. Sumarthana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia. Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri. 1971. Sedjarah Departemen Luar Negeri. Jakarta : Deplu RI. Dwipayana, G dan Nazaruddin Sjamsudin (ed). 2009. Diantara Para Sahabat. Pak Harto 70 Tahun. Jakarta: Chitra Kharisma Bunda. Emmerson, Donal K. 2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat,Transisi, Terj: Donald K Emmerson. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Feith, H. dan Castles, L., 1970, Indonesian Political Thinking, 1945 – 1965. New York: Ithaca. Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965; Suatu Pengantar”, dalam Miriam Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. Feith, Herbert. 2007. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing.Sejarah Indonesia 255 Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Girsang, Laidin. 1979. Indonesia sejak Orde Baru. Jakarta: Yayasan Lalita. Gonggong, Anhar dan Musya Asy’arie (ed). 2005. Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika. Harmoko. 1986. Komunikasi Sambung Rasa. Jakarta : Sinar Harapan. Hatta, Mohammad. 1948. “Mendayung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah tentang Politik-nya kepada Badan Pekerja K.N.P, 2 September 1948”, dalam Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif , halaman 12-65. Indria, Donna Sita dan Anita Dewi Ambar Sari dkk (ed). 2011. Pak Harto : The Untold Stories. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1988. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Kementerian Luar Negeri. 2004. Sejarah Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Jakarta: Kemenlu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMA dan SMK/MAK Sejarah Indonesia. Jakarta: BPSDM-PMK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Model Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Pendidikan Menengah, Kemendikbud. Kementerian Sosial. 2012. Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional. Jakarta: Direktorat. K2KS, Kemensos RI. Kunandar. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta: Raja Grafndo Persada. Lane, Max. 2012. Malapetaka di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri. Terj. Chandra Utama. Yogyakarta: Djaman Baroe. Leifer, Michael. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia. Mackie, Jamie. 2005. Bandung 1955: Non-Alignment and Afro-Asian Solidarity. Singapura : Didier Miller PTE Ltd. Mahmud, Amir. 1985. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar) Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Mas’od , Mohtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971. terj. M Rusli Karim. Jakarta: LP3ES. Noer, Deliar. 1991. Mohammad Hatta: Biograf Politik. Jakarta: LP3ES. Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1989. Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia, Jakarta: Intermasa. Notosoetardjo. 1956. Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Jakarta: Pustaka Endang. Nugroho, Tjahyadi. 1984. Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia. Semarang: Yayasan Telapak Tangan.256 Kelas XII SMA/MA Ong Hok Ham, Refleksi tentang Peristiwa G 30 S (Gestok) 1965 dan Akibat-Akibatnya, OSS, 1943, Japanese Infltration Among The Muslims Throughout The World, E-Asia University of Oregon Libraries. Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 2004. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1945-1950. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Jakarta: PN Balai Pustaka. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka. Prawiro, Radius. 2004. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Aksi (edisi revisi). Jakarta: Primamedia Pustaka. Ricklefs, MC. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta. Roeder, AG. 1976. Anak Desa: Biograf Presiden Soeharto. Jakarta: Gunung Agung. Salam Solichin. 1990. Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam. Salam Solichin. 1992. Bung Hatta: Pejuang dan Pemikir Bangsa. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam. Sastroamidjojo, Ali. 1974. Tonggak-tonggak di Perjalananku. Jakarta: Kinta. Soeharto. 1989. Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan saya. Otobiograf seperti dipaparkan G Dwipayana dan Ramadhan KH, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. Soekarno. 1986. Amanat Proklamasi III: 1956-1960, Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno. -----------. 1956. “Susunlah Konstituante yang benar-benar Konstituante” : pidato Presiden Soekarno di Depan Dewan Konstituante. Suasta, Putu. 2013. Menegakkan Demokrasi Mengawal Perubahan. Jakarta: Lestari Kiranatana. Southwood, Julie dan Patrick Flanagan. 2013. Teror Orde Baru; Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981. Terj. Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu. Sriyono, A. A. 2004. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Zaman yang Berubah. Dalam A. A. Sriyono, Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES. Tornquist, Olle, 2011. Penghancuran PKI. Terj. Harsutedjo. Depok: Komunitas Bambu. Wilopo. 1978. Zaman Pemerintahan Partai-Partai, Jakarta: Yayasan Idayu. Wilson, Donald. W. 1989. Dari Era Pergolakan Menuju Era Swasembada. Terj.Sejarah Indonesia 257 Sulaeman Krisnandi. 1989. Jakarta: Yayasan Nusantara Persada. Wuryandari, G. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Yudhoyono, Susilo Bambang. 2013. Orasi Ilmiah Presiden SBY pada Pengukuhan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Surat Kabar/Majalah/Website http://antaranews.com/berita/423139/enam-daerah-rawan-konflik-sosial-di-indonesia, Februari 2014, jam 10.52. http://www.arahjuang.com/wp-content/uploads/2014/08/16-Tahun-Reformasi-3 https://gerakanrakyatmarhaen.fles.wordpress.com/2011/03/pidato-bk.jpg http://graphics8.nytimes.com-/packages-/images/photo-/2008/01/08/0108/ SUHARTO/9485440 http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech/KumpulanPidato Presiden Soeharto http://kampoengue.blogspot.com/2012/06/taman-mini-indonesia-indah-tmii.html, 2 September 2014, jam 17.15. http://setkab.go.id./Orasi Ilmiah Presiden SBY pada Pengukuhan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 19 September 2013. Unduhan 7 Agustus 2014, jam 19.20. http://www.sesawi.net/wp-content/uploads/2014/04/Presiden-Sukarno-dan-para-pemimpinGerakan-Non-Blok.jpg http://sindonews.com/ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Indonesia_Natsir_Cabinet.jpg http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/id/6/6d/Apra.JPG http//ymun.yira.org/committees-xli/asean/. Diunduh 17 September 2014, jam. 20.03258 Kelas XII SMA/MA Glosarium BUUD/KUD pemerintah Orde Baru melibatkan para petani melalui koperasi untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari derap pembangunan nasional. BUUD/KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk stock nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih dan obat-obatan). Difusi Partai tahun 1971 pemerintah mengajukan gagasan penyederhanaan Parpol dengan melakukan pengelompokkan parpol. Hasilnya, parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalis seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. Memasuki tahun 1973 parpol-parpol melakukan fusi kelompok Persatuan Pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok demokrasi pembangunan pada 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dwi Fungsi ABRI konsep Dwifungsi ABRI adalah “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara mapun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga nonhankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.Sejarah Indonesia 259 Kelompencapir kepanjangan dari kelompok pendengar, pembaca, pemirsa. Merupakan salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto secara langsung. Kelompencapir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir diresmikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/ Kep/ Menpen/1984. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah. Keluarga Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, pemerintah Orde Baru memulai kampanye “Keluarga Berencana” yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan pertumbuhan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan pemerintah Orde Baru untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Nawaksara judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966, menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965. Pelita rencana pembangunan nasional dibuat untuk jangka panjang dan jangka menengah. Pembangunan jangka panjang meliputi waktu 25 tahun. Pembangunan jangka menengah dilakukan secara bertahap dan sambung-menyambung, yang setiap tahapnya berjangka waktu lima tahun. Setiap tahap pembangunan jangka menengah ini dinamai Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Kebijaksanaan pembangunan setiap pelita didasarkan atas Pola Pembangunan Jangka Panjang. Kecuali pada Pelita I, maka setiap pembangunan jangka penjang dan pelita selalu didasarkan kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tritura mengandung arti Tri Tuntutan Rakyat. Tuntutan tersebut dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Pada 12260 Kelas XII SMA/MA Januari 1966 Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu : (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi. Dokumen Gilchrist dokumen atau catatan yang dibuat oleh Gilchrist, duta besa Inggris pada tahun 1960an. Dokumen ini dijadikan alasan oleh PKI menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap Sukarno. Conefo (Conference of The New Emerging Forces) Konferensi negara-negara yang tergabung dalam Nefos. Dekret Presiden 5 Juli 1959 keputusan atau ketetapan Presiden Soekarno terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru. Dekret ini berisi (1)Pembubaran Dewan Konstiuante; (2) kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD;(2) pembentukan MPRS dan DPAS Demisioner keadaan tanpa kekuasaan, misal suatu kabinet yang telah mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, tetapi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet baru. Demokrasi Parlementer demokrasi yang bercirikan banyak partai, dalam pelaksanaan pemerintahannya ditandai dengan berjalannya sistem kabinet parlementer. Devaluasi penurunan nilai mata uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap mata uang asing atau terhadap emas dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian. Dwikora dwi Komando Rakyat, merupakan komando dari Presiden Sokearno untuk melakukan konfrontasi kepada Malaysia yang diucapkan pada tanggal 3 Mei 1964. (1) perhebat ketahanan Revolusi Indonesia (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Manila, Singapura, Sabah Serawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Game of The Emerging Forces (Ganefo) merupakan salah satu proyek mercusuar Presiden Soekarno untuk menyelenggaraan pesta olah raga negara-negara New Emerging Forces. Inflasi kemerosotan nilai mata uang yang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang secara tidak terkendali. Konfrontasi cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terangterangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konsepsi Presiden 1957 konspesi Presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknyaSejarah Indonesia 261 kabinet yang anggotanya terdiri atas 4 partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional. Konstituante dewan pembuat Undang-Undang Dasar yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum 1955. Hal ini diatur dalam UUD Sementara 1950. Mutual Security Act (MSA) : Dasar adanya penandatangan persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Kasus inilah yang menyebakan kabinet Sukiman bubar. NEFOS (New Emerging Forces) kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialis dan kolonialis. Normalisasi pembukaan kembali hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan regional dan internasional. Old Estables Forces (OLDEFOS ) kelompok negara-negara imperialis/ kolonialis kapitalis dan negara-negara berkembang yang cenderung pada kelompok imperialis/ kolonialis. Oposisi merupakan kekuatan pengontrol terhadap penguasa yang memiliki sikap yang berbeda dengan penguasa. Panca Usaha Tani merupakan program yang dicanangkan pemerintah orde baru untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Perang Dingin situasi politik dunia yang terjadi karena adanya perseteruan dua ideologi dari dua negara adkuasai yaitu Amerika Serikat yang mewakili blok barat dan Uni Soviet yang mewakili Blok Timur. Politik Mercusuar merupakan kebijakan politik yang diterapkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang ingin menunjukkan kemegahan di tengah pergaulan antar bangsa. PRRI merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Reses masa waktu istirahat antar sidang, biasanya dimiliki oleh lembaga legislatif dan konstituante Reshuffle pergantian, biasanya dimaksudkan untuk pergantian kabiet. Sanering kebijakan pemotongan nilai mata uang oleh negara untuk menstabilkan nilai mata uang.262 Kelas XII SMA/MA Separatisme gerakan pengacau keamanan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Trikora (Tiga Komando Rakyat) merupakan komando dari Presiden Sokearno untuk melakukan perlawanan secara militer kepada Belanda. Tritura (Tiga Tuntutan rakyat) merupakan tuntutan yang diajukan mahasiswa dan masyarakat kepada rejim Sokearno untuk memulihkan keadaan nasional. UNAMET (United Nations Mission in East Timor) Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kasus Timor Timur.Sejarah Indonesia 263 Profl Penulis Nama Lengkap : Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Telp Kantor/HP : 0818947323 E-mail : Susanto_zuhdi@yahoo.com Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) Bidang Keahlian : Sejarah Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. 2009—2010 : Sekretaris Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) 2. 2011—2013 : Staf Ahli Menteri Pertahanan R.I. Bidang Politik. 3. 2013—2015 : Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan (Unhan) 4. 2016-- : Ketua Dewan Guru Besar FIB-UI Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3: Program Pasca Sarjana UI Program Studi Ilmu Sejarah (1993--1999. 2. S2: Sandwich Program Vrije Universiteit Amsterdam & Program Pasca Sarjana UI Program Studi Ilmu Sejarah (1988--1991) 3. S1: Fakultas Sastra UI Jjurusan/Program Studi Ilmu Sejarah (1972--1979) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan, (Jakarta, Wedatama Widya Sastra (2017). 2. Bogor Zaman Jepang 1942—1945. Depok, Komunitas Bambu, 2017. 3. Cilacap 1830—1942: Bangkit dan Jatuhnya Sebuah Pelabuhan di Jawa (Yogyakarta, Ombak, 2016) 4. Perang Buton vs Komopeni Belanda 1972—1776: Mengenang Kepahlawanan La Karambau. (Depok, Komunitas Bambu, 2015). 5. Nasionalisme, Laut, & Sejarah. (Depok, Komunitas Bambu, 2014). Judul Penelitian dan Tahun Terbit (5 Judul Terakhir): 1. Budaya Bahari dan Integrasi (2017) Belum terbit. 2. Pemekaran Wilayah & Politik Ruang: Wacana Filsafat, Sejarah, dan Budaya (2017) Belum Terbit 3. Diaspora Orang Buton (2009) dalam proses terbit 2018.264 Kelas XII SMA/MA Nama Lengkap : Dr. Linda Sunarti Telp Kantor/HP : 021 7270038/7875316 E-mail : linda.sunarti@ui.ac.id Alamat Kantor : Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Gd.3, Lt.3, Kampus UI Depok 16424 Bidang Keahlian : Sejarah Diplomasi Indonesia dan Asia Tenggara Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah (1996- sekarang) 2. Ketua Program Studi Ilmu Sejarah FIB-UI (2013- sekarang) 3. Ketua Perkumpulan Program Studi Sejarah SeIndonesia (PPSI) (2015-sekarang) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3 : Departemen Ilmu Sejarah , Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (2008-2013) 2. S2 : Departemen Ilmu Sejarah , FIB-UI (1998-2001) 3. S1 : Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastera UI (1988-1994) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Dari Dewan Pertahanan Negara Sampai Dewan Ketahanan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional, Kemenhan RI, 2009 2. Toponimi Jakarta, Direktorat Nilai Sejarah dan Nilai Tradisi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2010) 3. Basuki Abdullah dan Karya Lukisannya : Tema Sejarah dan Sosial, Museum Basuki Abdullah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud RI (2014) 4. Persaudaraan Sepanjang Hayat? Mencari Jalan Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966. Serat Alam Media. Jakarta (2014) 5. Presiden-Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta (2014)Sejarah Indonesia 265 Nama Lengkap : Arif Pradono, S.S., M.I.Kom. Telp Kantor/HP : - E-mail : arifpradono@yahoo.co.id Alamat Kantor : Rangkapan Jaya Baru, Jl. Batas, Pancoran Mas, Depok Bidang Keahlian : Sejarah Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Dengan mengajar di sebuah Desa Tertinggal (1993-1996) 2. Wakil Kepala Bidang Akademik dan Kepala Sekolah Dian Ilmu-Labschool Cinere (2002 – 2008) 3. pengajar di Universitas Terbuka dan aktif dalam penulisan berbagai buku dan penelitian di AISIS. 4. Turut membidani pendirian Sekolah Tinggi Bisnis “Millennia” Jakarta (2015–2016) 5. Dosen di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (sekarang) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S2 : program fellowship di Paramadina Graduate School di bidang Komunikasi Politik (2011 – 2013), 2. S1: Jurusan Sejarah Universitas Indonesia (1988 – 1994) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): - DARI KITA BERPIJAK PAJAK266 Kelas XII SMA/MA Nama Lengkap : Dr. Abdurakhman Telp Kantor/HP : - E-mail : abimaman@gmail.com Alamat Kantor : Jalan Ketapang No. 39 Rt. 04 Rw. 09 Pondokcina Depok 16424 Jawa Barat Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia Kontemporer dan Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Dosen di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI sejak tahun (1993) 2. Ketua Program Studi Ilmu Sejarah periode (2008-2012) 3. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Sejarah untuk periode (2015-2019) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3: Program Doktoral Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (2013) 2. S2: Program Pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (2003) 2. S1: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, (1993) Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): - NARKOBA, PENJAJAH TANPA WAJAHSejarah Indonesia 267 Profl Penelaah Nama Lengkap : Baha` Uddin, S.S., M.Hum Telp Kantor/HP : 0274-513096/081226563523 E-mail : bahauddin@ugm.ac.id Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya UGM, Jl. Sosio-Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Staf Pengajar, Jurusan Sejarah, FIB-UGM (1999- sekarang) 2. Staf Peneliti, Pusat Studi Korea UGM (1998-sekarang) 3. Staf Peneliti Pusat Manajemen Kesehatan Pelayanan Kesehatan FK-UGM (2000-2001) 4. Staf Dewan Kebudayaan Prop. DIY (2005) 5. Anggota Revisi Kurikulum IPS Sejarah SMA, BSNP,Depdiknas (2005-2006) 6. Anggota Unit Laboratorium Terpadu FIB UGM (2006-sekarang) 7. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM di Jember, Jatim (2006) 8. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM di Jember dan Banyuwangi, Jatim (2007) 9. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara, LPPM UGM di Wonosobo, Jawa Tengah (2008) 10. Dosen Pembimbing Tutor Program Layanan Masyarakat Pembrantasan Buta Aksara, LPPM UGM di Wonosobo, Jawa Tengah (2008) 11. Reviewer Buku Pelajaran IPS Sejarah SMU, BNSP Depdiknas (2007) 12. Bendahara Jurusan Sejarah FIB UGM (2007 - 2012) 13. Sekretaris Jurusan Sejarah FIB-UGM (2007-2015) 14. Reviewer Buku Pelajaran IPS Sejarah SD & SMP, BSNP Depdiknas (2008) 15. Tim Teknis Program Layanan Masyarakat Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM (2008) 16. Reviewer Buku Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 (2013-2015) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S2: Program Pascasarjana/Program Studi Humaniora/Universitas Gadjah Mada (2000 – 2005) 2. S1: Fakultas Sastra/Jurusan Sejarah/Prodi Ilmu Sejarah/Universitas Gadjah Mada (1993 – 1998) Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Penelaah Buku Mata Pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Umum dan Sederajat-Depdiknas (2007) 2. Penelaah Buku Mata Pelajaran IPS Terpadu untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama-Depdiknas (2008)268 Kelas XII SMA/MA 3. Penelaah Buku Pelajaran IPS Sejarah SD & SMP-Depdiknas (2008) 4. Penelaah Buku Pelajaran IPS Sejarah SMA-Depdiknas (2011) 5. Penelaah Buku Pengayaan IPS dan Sejarah Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013) 5. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XI Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013) 7. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XII Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013) 8. Penelaah Buku Non-Teks IPS dan Sejarah Kurikulum 2013-Kemendikbud (2014) 9. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMALB Kurikulum 2013-Ke mendikbud (2015) 10. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI SMALB Kurikulum 2013-Ke mendikbud (2015) Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir): 1. Pemahaman Antarbudaya dan Budaya Kerja pada Karyawan PT LG Electronics Indonesia, Legok, Tangerang, Banten (2005) 2. Dari Mantri Hingga Dokter Jawa: Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar dan Pengaruhnya terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa pada Abad XIX sampai Awal Abad XX (2006) 3. Studi Teknis Tamansari Pasca Gempa Bidang Sejarah (2007) 4. Sejarah Perkembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2008) 5. Dinamika Pergerakan Perempuan di Indonesia (2009) 6. Lebaran dan Kontestasi Gaya Hidup: Perubahan sensibilitas Masyarakat Gunung Kidul Tahun 1990-an (2009) 7. Dari Gropyokan hingga Sayembara: Studi Kebijakan Pemerintah Lokal Kadipaten Pakualaman dalam Pengendalian Penyakit Pes Tahun 1916 - 1932 (2009) 8. Sejarah dan Silsilah Kesultanan Kotawaringin (2009) 9. Hari Jadi Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta (2010) 10. Kebijakan Propaganda Kesehatan pada Masa Kolonial di Jawa (2010) 11. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas dalam Bidang Kesehatan dan Pembangunan Pedesaan di Banjarnegara 1972-1989 (2011) 12. Antara Tradisi dan Mentalitas: Dinamika Kehidupan Komunitas Pengemis di Dusun Wanteyan, Grabag, Magelang (2011) 13. Penyakit Sosial Masyarakat di Kadipaten Pakualaman pada masa Pakualam VIII (1906-1937) (2012) 14. Warisan Sejarah, Preservasi dan Konflik Sosial Di Ujung Timur Jawa: Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan Penyelamatan Warisan Sejarah Dan Budaya Situs Kerajaan Macan Putih Di Kabupaten Banyuwangi (2012) 15. Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme Hingga Warisan Budaya (2013) 16. Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menjadi Perusahaan Nasional (2013) 17. Westernisasi dan Paradoks Kebudayaan: Elit Istana Jawa Pada Masa Paku Alam V (1878-1900) (2013) 18. Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di DIY (2013) 19. Bangsawan Terbuang: Studi Tentang Transformasi Identitas Bangsawan Jawa di Ambon 1718-1980an (2014) 20. Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta (2015) 21. Ensiklopedi Budaya Kabupaten Kulonprogo (2015)Sejarah Indonesia 269 Nama Lengkap : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd Telp Kantor/HP : 0341-562778 / 0818380812 E-mail : hariyonosejunm@yahoo.com Alamat Kantor : Jl. Semarang 5 Malang Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Dosen Sejarah di Universitas Negeri Malang (1988 – sekarang) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3: Fakultas Ilmu Budaya / Ilmu Sejarah / Universitas Indonesia (1999 – 2004) 2. S2: PPs / Pendidikan Sejarah / IKIP Jakarta (1990 – 1995) 3. S1: Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial/Pendidikan Sejarah/IKIP Malang (1982 – 1986) Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Nasionalisme Indonesia, Kewarganegaraan dan Pancasila. Malang. UM Press (2010) 2. Kedaulatan Indonesia Dalam Perjalanan Sejarah Politik. Malang. UM Press (2011) 3. Nasionalisme dan Generasi Muda Indonesia. Surabaya. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur (2012) 4. Arsitektur Demokrasi Indonesia; Gagasan Awal Demokrasi Para Pendiri Bangsa. Malang. Setara Press (2013) 5. Dinamika Revolusi Nasional. Malang. Aditya Media (2013) 6. Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia. Malang. Intrans Publishing (2014) Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir): 1. Pemikiran Demokrasi menurut Pendiri Bangsa 2. Sistem Among : Pemikiran Ki Hajar Dewantara 3. Kekuasaan Rafes di Indonesia270 Kelas XII SMA/MA Nama Lengkap : Dr. Mohammad Iskandar Telp Kantor/HP : 08129689391 E-mail : abahsepuh@yahoo.com Alamat Kantor : Komplek UI, Jl. Margonda Raya, Depok, Jabar Bidang Keahlian : Sejarah Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. Dosen Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia, Depok (2010 – 2016) Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S3: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia 2. S2: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia 3. S1: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Buku Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI (Erlangga -2013) 2. Buku Sejarag Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII (Erlangga – 2014) 3. Sejarah Para Pemikir Indonesia (Depbudpar – 2004) 4. Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Ilmu Pengetahuan (Raja Grafndo Persada/ Rajawali Pers – 2009) Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir): 1.De Javascge Bank 1828 – 1953. (Bank Indonesia – 2014) 2.Perjuangan bangsa mendirikan Bank Sentral (Bank Indonesia – 2015)Sejarah Indonesia 271 Profl Editor Nama Lengkap : Imtam Rus Ernawati, S.S Telp Kantor/HP : 08886773802 E-mail : imtam_ernawati@yahoo.co.id Alamat Kantor : PT Intan Pariwara Jalan Ki Hajar Dewantoro, Klaten Bidang Keahlian : Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 1. 2015 – 2017 : General Manager Product Planning and Controlling PT Intan Pariwara 2. 2006 – 2015: Product Manager PT Cempaka Putih (Intan Pariwara Group) 3. 2003 – 2006 : Product Leader Ilmu-ilmu Sosial 4. 2002-2003 : Penulis/Editor Sejarah dan IPS Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 1. S1: Sejarah/Fakultas Ilmu Budaya/Universitas Gadjah Mada (1991-2001) Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 1. Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, Penerbit Cempaka Putih, 2016 2. Tertib Administrasi Kependudukan, Penerbit Cempaka Putih, 2016 3. Permasalahan Penduduk Perkotaan, Penerbit Cempaka Putih, 2016 4. Globalisasi dan Masalah Kependudukan, Penerbit Cempaka Putih, 2016 5. Penduduk Indonesia dalam Berbagai Konstitusi, Penerbit Cempaka Putih, 2016 6. Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945, Penerbit Cempaka Putih 7. Buku Teks Sejarah SMA Kelas X-XII, Penerbit Cempaka Putih, 2011 8. Buku Evaluasi Sejarah SMA, Kelas X-XII Penerbit Intan Pariwara, 2011 9. BukuTeks IPS SD Kelas I-VI Penerbit Cempaka Putih, 2008 10. Buku Teks IPS SMP Kelas VII-IX Penerbit Cempaka Putih, 2008 11. Buku Evaluasi IPS SD Penerbit Cempaka Putih, 2012 12. Buku Pengayaan IPS SD, Penerbit Cempaka Putih, 2009 13. Buku Pengayaan IPS SMP, Penerbit Cempaka Putih, 2009 14. Buku Pengayaan Sejarah SMP dan Sejarah SMA, Penerbit Cempaka Putih, 2009 Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
ad300
Name

'Kelas 1,24,'Kelas 10,24,'Kelas 11,10,'Kelas 12,20,'Kelas 2,12,'Kelas 3,36,'Kelas 4,22,'Kelas 5,27,'Kelas 6,22,'Kelas 7,9,'Kelas 8,20,'Kelas 9,19,Buku Agama Guru 1,4,Buku Agama Guru 10,5,Buku Agama Guru 12,4,Buku Agama Guru 3,5,Buku Agama Guru 5,4,Buku Agama Guru 6,5,Buku Agama Guru 7,4,Buku Agama Guru 8,3,Buku Agama Guru 9,5,Buku Agama Siswa 1,4,Buku Agama Siswa 10,5,Buku Agama Siswa 12,4,Buku Agama Siswa 3,5,Buku Agama Siswa 4,5,Buku Agama Siswa 5,5,Buku Agama Siswa 6,5,Buku Agama Siswa 7,5,Buku Agama Siswa 8,4,Buku Agama Siswa 9,4,Buku Guru 1,8,Buku Guru 10,3,Buku Guru 12,6,Buku Guru 2,8,Buku Guru 3,14,Buku Guru 4,8,Buku Guru 5,9,Buku Guru 6,6,Buku Guru 8,1,Buku Guru 9,9,Buku Guru Agama 11,5,Buku Siswa 1,7,Buku Siswa 10,11,Buku Siswa 12,6,Buku Siswa 2,4,Buku Siswa 3,12,Buku Siswa 4,10,Buku Siswa 5,9,Buku Siswa 6,6,Buku Siswa 8,12,Buku Siswa 9,1,Buku Siswa Agama 11,5,SMK 10,1,SMK 11,11,
ltr
item
File Buku BSD/BSE Kurikulum 2013: Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018
Sejarah Indonesia Buku Siswa Kelas 12-XII Kurikulum 2013 Revisi 2018
https://4.bp.blogspot.com/--PFg_hMqwVA/WwmBRJ0p6FI/AAAAAAAAM6o/GC5Fky1TbHA7Q9FiJLDTHcuj7gFkVgn0gCLcBGAs/s320/Sejarah-Indonesia-Buku-Siswa-Kelas-12-XII-Kurikulum-2013-Revisi-2018.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--PFg_hMqwVA/WwmBRJ0p6FI/AAAAAAAAM6o/GC5Fky1TbHA7Q9FiJLDTHcuj7gFkVgn0gCLcBGAs/s72-c/Sejarah-Indonesia-Buku-Siswa-Kelas-12-XII-Kurikulum-2013-Revisi-2018.jpg
File Buku BSD/BSE Kurikulum 2013
https://www.filebuku.com/2018/05/sejarah-indonesia-buku-siswa-kelas-12.html
https://www.filebuku.com/
https://www.filebuku.com/
https://www.filebuku.com/2018/05/sejarah-indonesia-buku-siswa-kelas-12.html
true
2466078301116664360
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy